Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama JAKA
M. Anzaikhan
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Dinamika Sosial dalam Pandangan Al-Qur’an: Analisis Penafsiran Term Al-ibtilâ’ Muhammad Roni; M. Anzaikhan; Ismail Fahmi Arrauf Nasution
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 23, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/substantia.v23i2.9475

Abstract

This study examines social change or social transformation in the view of the Qur'an. This paper emphasizes the understanding that social transformation is a necessity because it is part of the sunnatullah applied in the reality of life through the pattern or process of its transformation. This paper uses the concept of alibtila' as a selection process. The argument is described based on the perspective of the verses of the Qur'an and by the interpretations of the interpreters in understanding the verses that identify the term. In addition, this study is intended to build knowledge that people can understand and be able to realize a positive-idealistic, constructive social transformation amid their lives based on the most fundamental source of Islamic teachings.Abstrak:  Studi ini mengkaji  tentang perubahan sosial atau transformasi sosial dalam pandangan Al-Quran. Tulisan ini menekankan pada pemahaman bahwa transformasi sosial adalah sebuah keniscayaan terjadi karena itu merupakan bagian dari sunnatullah dalam realitas kehidupan melalui pola atau proses transformasinya. Tulisan ini menggunakan konsep alibtila' sebagai proses seleksi. Argument tersebut dideskripsikan berdasarkan perspektif ayat-ayat Al-Qur‟an dan sesuai dengan interpretasi para penafsir dalam memahami ayat-ayat yang mengidentifikasi term tersebut. Selain itu, studi ini ditujukan agar masyarakat dapat memahami dan mampu mewujudkan transformasi sosial yang positif-idealistik, konstruktif di tengah-tengah kehidupan mereka berdasarkan kepada sumber ajaran Islam yang paling fundamental, yaitu ayat-ayat Al-Qur‟an Al-Karim dari karya-karya tafsir yang menjelaskannya secara lebih rinci dan luas.
Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam Muhammad Alwin Abdillah; M. Anzaikhan
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 9 No 1 (2022): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v9i1.4134

Abstract

Implementasi pembagian warisan di Gampoeng Sungai Lueng agak berbeda dengan wilayah pada umumnya. Tidak hanya berbeda dalam hukum mewaris yang digariskan dalam Islam, namun ada sekema penundaan yang cukup lama yang terkadang membuat ahli waris lebih dulu meninggal dunia. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi dalam penelitian ini adalah studi fenomenologi terhadap beberapa praktek dan kasus di Desa Sungai Lueng, Kota Langsa. Hasil penelitian menyimpulkan dua; Pertama, pembagian harta warisan di Desa Sungai Lueng dibagikan sama rata tanpa memandang jenis kelamin ataupun hubungan kekerabatan ahli waris. Hal tersebut dilakukan dengan musyawarah dan kerelaan bersama. Kedua, penundaan yang terjadi dalam proses pembagian warisan disebabkan karena menunggu semua ahli waris untuk bisa hadir pada musyawarah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ERA PANDEMI COVID-19 Nanda Herijal Putra; M. Anzaikhan
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 8 No 1 (2022): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jai.v8i1.1757

Abstract

This study examines the implementation of JPS Program policies in poverty reduction in the Covid-19 Pandemic Era. The research location is in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. The approach used is a qualitative research method. The problems studied are about the implementation of the JPS Program policy in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur in the context of overcoming poverty due to the Covid-19 Pandemic as well as the positive and negative impacts of implementing the JPS Program policy on the poor in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur due to the Covid-19 Pandemic. The results of the study found that the Covid-19 Pandemic that occurred in Indonesia caused the poor in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur to lose their jobs. In dealing with this phenomenon, the government implements the JPS Assistance Program policies is the Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan Bantuan Sosial yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). The implementation of the JPS Program policy in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur was able to increase the purchasing power of the poor for their food needs. This reality is a positive impact of the JPS Program. Meanwhile, the negative impact of the implementation of the JPS Program policy is that the poor people in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur are getting lazy to work so they are very dependent on the assistance that the government provides every month.
تأثير ارتفاع الجبل على افق المرئي في اختيار مركز رؤية الهلال Ikhsan Kamilan Latif; M. Anzaikhan
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 14 No 2 (2022): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v14i2.5224

Abstract

يجب في الإختيار لمركز رؤية الهلال أن يعتبر مناطق الأفق المرئي بحيث أن لايكون فيه الحاجز، الظروف الجغرافية لمدينة لنجسا في جانب المغرب تتملأ عند قبَله الطيات الجبلية فتؤدي به أن الأفق المرئي لا يكمل، تغيرت حالة الأفق المرئ بحضور برج ايكة ساحلية التي ارتفع باربعة و اربيعين مترا فوق سطح البحر. الهدف في هذا البحث قياس تأثير الطيات الجبلية على الأفق المرئي عندما كان الراصد في برج أيكة ساحلية، يستخدم في تحليل التأثير منهاج النوعي (Qualitative) بأن يصور النمذجة لظروف الطايات الجبلية في شكل الإحداثيات الأفقي على مسار القمر و الشمش في فترة دورة. و يقارن مافيه على حد امكان رؤية مابيمس (MABIMS) . النتيجة من النمذجة أن الطيات الجبلية تأثر علي تضيق مجال الأفق المرئ و على تلخيص مدة الرؤية في بعض الشهور بالمقدار المتفوتة، أما الشهور التي لايكون فيه فهو مايو و يوني و يولي و اغسطس. وقيمة ارتفاع الطيات الجبلية اقل من حد امكان رؤية مابمس (MABIMS) فبرج ايكة ساحلية يتكفئ استخدامه على مركز الرؤية.
Pro dan Kontra Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Islam Sufrizal; Ulil Azmi; M. Anzaikhan
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 14 No 1 (2022): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v14i1.5378

Abstract

Studi analisis ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yang muncul setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia laki-laki dan perempuan yang hendak menikah disamakan menjadi 19 Tahun. Problematika yang muncul pascaperubahan Undang-Undang tersebut adalah meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini sangat kontradiktif dengan Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah yang menentukan masa dewasa itu mulai dari umur 15 tahun. Artikel ini termasuk dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, meskipun kontradiksi hukum terjadi masyarakat pada umumnya tetap menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi basah (ihtilam) bagi laki-laki. Selain itu, local wisdom juga memainkan peran penting terkait variasi penentuan usia perkawinan yang diimplementasikan di daerah masing-masing.
Sejarah Administrasi Pidana Islam dan Relevensinya Terhadap Penanggulangan Perkara di Aceh Said Amirulkamar; Sufrizal; M. Anzaikhan
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2022): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v7i2.5377

Abstract

As a perfect religion, the teachings of Islam clearly regulate various aspects of human life. Law enforcement and justice are a part of life that is also regulated and received attention in Islamic teachings. This includes the issue of criminal law regulated through Al-Ahkam al-Jinayah (Islamic criminal law). Speaking of Islamic Criminal Law, it is closely related to administrative affairs, for example when there are criminal cases, it requires recording, disposition, and lowering the articles against the sanctions that will be imposed. Everything goes through an administrative process that is vital in determining the outcome of the case. Departing from the above facts, this research seeks to find a correlation between the history of Islamic criminal administration and the implementation in modern-day Aceh. This research is included in the literature study with a qualitative approach, the methodology used is a descriptive analysis study. The results of the study concluded that the administration of Islamic criminal cases in Aceh is each very connected with the administrative values of the Rsulullah and Sahabat period, as for the reason because Aceh has Qanun Jinayat which makes it not rigid to positive law (General Criminal).
Urgensi Kebijakan IAIN Langsa Dalam Penggunaan Sistem Informasi Perkantoran Digital (SITOTAL) Syamsul Bahri; M. Anzaikhan; Sari Damayanti; Rahmat
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 1 No. 1 (2022): Juli-Desember
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.006 KB)

Abstract

As an ideal institution, constructive and innovative policies are needed and can provide benefits for every element in it. Furthermore, a policy can be said to be effective if it can be implemented and solve various administrative problems. The COVID-19 pandemic that occurred in early 2019 to 2021 made various global administrative sectors paralyzed, including at IAIN Langsa. This fact makes it difficult for the academic community of IAIN Langsa to find it difficult to attend attendance, leave leave, report ranks and other administrative interests. Not to mention the existence of rules related to lockdown, social distancing, and work from home (WFH) urging the IAIN Langsa policy analyst team to take precise steps in responding to these dynamics. This article belongs to field research with a qualitative approach. The methodology used is a phenomenological study of the administrative policies of IAIN Langsa which eventually resulted in an application called Sitotal. The results of the study concluded; First, the presence of a digital office system (Sitotal) as a result of the policies of the leadership of IAIN Langsa is very urgent to implement an administrative system that was paralyzed due to the pandemic. Second, Sitotal gave IAIN Langsa its own color by creating a unique product and the only one on campus in Indonesia.
Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta Perannya dalam Perguruan Tinggi M. Anzaikhan; Fitri Idani; Muliani Muliani
Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama Vol 3, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Studi Agama-Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/arj.v3i1.16088

Abstract

Indonesia is a country that has a variety of ethnicities, cultures, and religions. Judging from these diverse backgrounds, the motto of the Indonesian state contained in the Garuda Pancasila is Bhineka Tunggal Ika. There are different mottos, but this one cannot be separated from its challenges. The challenge in question is the understanding that circulates in the midst of people's lives, causing conflict. The seeds of these ideas can emerge in the family, community, and college environment. In this case, it is necessary to have a middle ground attitude to resolve various differences and problems in society. The researcher uses a qualitative approach method with a literature study. The results of the discussion in this study are to know the definition, understanding of radicalism in the state, forms of spreading radicalism, and moderation in Islam. The researcher concludes that the challenges of a country's diversity can be overcome by cultivating an attitude of moderation so that it can become a unifying nation, especially in the university environment.ABSTRAKIndonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam suku, budaya, serta agama. Dilihat dari latar belakang yang beranekaragam tersebut sangat ideal jika semboyan negara Indonesia yang terdapat pada garuda Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika. Adanya semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu ini tidak lepas dari tantangannya. Tantangan yang dimaksud seperti paham paham yang beredar di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan konflik. Bibit paham-paham itu dapat muncul dalam lingkungan keluarga, masyarakat, serta perguruan tinggi. Dalam hal tersebut diperlukan adanya sikap jalan tengah untuk menyelesaikan berbagai perbedaan dan masalah dalam kalangan masyarakat. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah mengetahui tantangan keberagaman Indonesia, pemahaman radikalisme dalam negara, bentuk penyebaran radikalisme, serta moderasi dalam Islam. Peneliti menyimpulkan bahwa tantangan keanekaragaman sebuah negara dapat diatasi dengan menumbuhkan sikap moderasi sehingga dapat menjadikan pemersatu bangsa terutama dalam lingkungan perguruan tinggi.
Administration Reagent of Aceh Family Law Qanun: Siri Marriage Motives Towards the Legality of Polygyny Said Amirulkamar; Iskandar Iskandar; Fatimah Zuhrah; M. Anzaikhan
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 15, No 1 (2023)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v15i1.21352

Abstract

The proposal of qanun on polygyny by the Acehnese elite (executive and legislative) was aimed at the wider community because of the rampant phenomenon of siri marriage. Siri marriage is not prohibited in Aceh, and administrative requirements are even relaxed for ordinary people. This gap raises the question of whether the Acehnese elite proposed qanun polygyny for the benefit of the community or for subjective interests. This article is classified as field research with a qualitative approach. The methodology used is a descriptive-analytical study. The results of the study found that the administration reactor or key factor of the family law qanun in Aceh lies in the condition where the administration of polygyny requirements is tightened beyond the provisions of The Compilation of Islamic Law (KHI) and Siri Marriage requirements are loosened under the KHI provisions. The motive was an attempt by Acehnese elites to have their siri wives recognized (legality) in Aceh's polygyny qanun. This finding can be an input for family law studies to create regulations that are more objective and independent, especially in regions that have special autonomous rights.
Co-Authors Fatimah Zuhrah Fitri Idani Ikhsan Kamilan Latif Iskandar Iskandar Ismail Fahmi Arrauf Nasution Muhammad Alwin Abdillah Muhammad Roni Muliani Muliani Nanda Herijal Putra Rahmat S. Amirulkamar Sari Damayanti Sufrizal Syamsul Bahri Ulil Azmi