Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Fransisca Romana Harjiyatni
Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP) Fransisca Romana Harjiyatni; Sunarya Raharja
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.954 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16047

Abstract

This study aims to analyse: (1) The function of the Administrative Court in providing protection against environmental sustainability; (2) Constraints of the implementation of the administrative court functions in resolving environmental disputes. The results showed that: The function of the Administrative Court in providing protection toward the environment is not optimal yet. Administrative Court Decisions has not provided environmental sustainability because judges tend to be formalistic procedural in using their consideration. This is due to the presence of a number of constraints which include: government decision restrictions in the field of environment that can be disputed in the administrative court, there is no use of the principle of sustainable development as the consideration for the judge in deciding the case, and the judges’ less understanding about environmental problems. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan; (2) kendala-kendala pelaksanaan fungsi PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan adalah belum optimal. Putusan-putusan Pengadilan TUN belum memberikan perlindungan kelestarian lingkungan hidup, karena hakim cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya. Hal ini disebabkan terdapatnya sejumlah kendala yang meliputi: adanya pembatasan KTUN di bidang lingkungan yang dapat menjadi obyek sengketa di PTUN, belum digunakannya asas pembangunan berkelanjutan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara, dan pemahaman hakim yang kurang mengenai persoalan lingkungan hidup.
Co-Authors Sunarya Raharja