<![CDATA[The 2019 simultaneous elections in the city of Padang carried out re-voting (PSU) in six sub-districts of Lubuk Begalung, East Padang, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji and Koto Tangah. The re-voting (PSU) is carried out because the voting rights users do not meet the requirements to be served but are given the right to vote by KPPS. The purpose of this study was to describe and analyze the role of TPS Supervisors. This study uses a descriptive approach and uses the concept of PTPS supervision and the principles of the Electoral Management Body. Data were collected by using in-depth interviews and documentation collection. The research findings show that the implementation of the PTPS role in the 2019 Election in the sub-districts where the PSU has carried out its main tasks and based on the principles of election implementation, the implementation of the PTPS is still constrained by the technical understanding of the election organizers caused by brief technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote.Keywords: Election, Re-Voting, Role Polling AbstrakPemilu serentak tahun 2019 di Kota Padang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam kecamatan Lubuk Begalung, Padang Timur, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji dan Koto Tangah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena pengguna hak suara yang belum memenuhi syarat untuk dilayani akan tetapi diberikan hak pilih oleh KPPS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan konsep pengawasan PTPS dan prinsip Electoral Management Body. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukan pelaksanaan peran PTPS pada Pemilu 2019 di kecamatan yang terjadi PSU sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala pemahaman teknis penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh bimbingan teknis yang singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih.Kata Kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pengawasan ]]>
