Garuda - Garba Rujukan Digital

Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik Yoyo Arifardhani
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 1 No 1 (2019): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The legal status of state-owned enterprises (BUMN) cannot be separated from the state finance conception. In addition to the dualism of legislation that applies with regard to state finances, there are also intersections between private law and public law. The use of a civil action mechanism, internal supervision and the application of the private law domain to state-owned enterprises based on the Limited Liability Company Law on indications of mismanagement of state-owned enterprises, so that the Directors of BUMN may be criminally responsible for the losses of state-owned enterprises. The judicial review of the Supreme Audit Board (BPK) law is based on the view that the state's financial scope is only the state budget, while the state's assets outside the state budget, such as the assets separated from state-owned enterprises are not state finances. The issue of the constitutionality of the BPK's authority in examining state financial management carried out on state-owned enterprises is deemed inconsistent with the objectives of BUMN which are expected to be independent, prioritizing the principles of good corporate governance, even though the Constitutional Court in Decision Number 48 and Number 62/PUU-XI/2013 rejected the application and the BPK still has the authority to supervise state-owned enterprises.

Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Yoyo Arifardhani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15166

AbstractThe legal relationship between the creator / owner of rights Associated with copyright infringers is essentially a "private to private" relationship (privaaatrechtelijk). However, in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyrights, criminal sanctions for copyright infringement are regulated, because certain matters constitute a highly despicable act in which other mechanisms other than criminal are deemed ineffective. This research uses a qualitative research method with a literature approach and a statute approach. The results of the study stated that the application of criminal sanctions by the drafters of the law was placed as ultimum remidium because basically the victims of copyright infringement preferred to restore rights in the form of civil damages.Keywords: Criminal Law, Violation, Copyright AbstrakHubungan hukum antara Pencipta/pemilik Hak Terkait dengan pelanggar hak cipta pada hakikatnya adalah hubungan “privat to privat” (privaaatrechtelijk). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, karena untuk hal-hal tertentu merupakan perbuatan yang sangat tercela dimana mekanisme lain selain pidana dianggap tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur (literature approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana oleh penyusun undang-undang ditempatkan sebagai ultimum remidium karena pada dasarnya pihak korban pelanggaran hak cipta lebih memilih pemulihan hak dalam bentuk ganti rugi perdata.Kata Kunci: Hukum Pidana, Pelanggaran, Hak cipta

Penerapan Contempt Of Court sebagai Terobosan dalam Membangun Efektivitas Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata Yoyo Arifardhani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.20985

AbstractThis study tried to parse the possibility of contempt of court application is a breakthrough to build for effectiveness of real execution of civil cases. The discussion in this study rests on two problem objects, namely; 1) What are the obstacles in the real execution of civil case decisions; and 2) How can a solution be proposed to encourage the effectiveness of the real execution of civil cases. This paper is used to normative legal research so that it rests on the statute approach. The results of this research to indicate that in addition to normative problems in execution arrangements, in practice it is often found that problems occur due to physical resistance from the losing party in the trial. Because of this reason, it is important to apply contempt of court as a legal formulation to create an effective and efficient execution system.Keyword: Contempt of court; Real Execution; Civil Case AbstrakKajian ini mencoba mengurai kemungkinan Penghinaan terhadap Pengadilan yang merupakan terobosan untuk membangun efektivitas eksekusi nyata dalam perkara perdata. Pembahasan dalam penelitian ini bertumpu pada dua objek masalah, yaitu; 1) Apa saja kendala dalam pelaksanaan putusan perkara perdata; dan 2) Bagaimana solusi yang dapat diajukan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan perkara perdata yang sebenarnya. Tulisan ini digunakan untuk penelitian hukum normatif sehingga bertumpu pada pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain masalah normatif dalam pengaturan eksekusi, dalam praktiknya sering ditemukan masalah yang terjadi karena adanya perlawanan fisik dari pihak yang kalah dalam persidangan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan Penghinaan terhadap Pengadilan sebagai rumusan hukum untuk menciptakan sistem eksekusi yang efektif dan efisien.Kata kunci: Penghinaan terhadap Pengadilan; Eksekusi Nyata; Perkara Perdata

KERANGKA REGULASI TATA KELOLA LEMBAGA MENAJEMEN KOLEKTIF: SUATU PERBANDINGAN Yoyo Arifardhani
Jurnal Hukum Replik Vol 7, No 1 (2019): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

AbstrakPencipta dapat mengoptimalkan implementasi hak ekonomi atas karya ciptanya melalui lembaga manajemen kolektif yang membuat pencipta dan pemegang hak cipta serta pengguna dapat mengakses biaya transaksi yang lebih rendah sehingga dapat meningkatkan jumlah hak-hak cipta yang dapat diperdagangkan. Namun di sisi yang lain, sifat monopolistik lembaga manajeman kolektif berpotensi disalahgunakan sehingga diperlukakan kerangka regulasi tata kelola yang baik bagi lembaga manajemen kolektif. Kerangka regulasi terkait pengaturan, pengawasan, tata kelola, dan implementasi fungsi sosial dan budaya lembaga manajemen kolektif di negara-negara Eropa dapat menjadi rujukan pembaharuan hukum pengelolaan lembaga manajemen kolektif di Indonesia.Kata Kunci: Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif, Perbandingan Hukum

Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia Yoyo Arifardhani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26065

Indonesia is an archipelagic country with a diverse range of arts, cultures, ethnicity, and religions that must be considered and protected as national assets. Copyright is one of the world’s most extensive intellectual property rights and involves a large number of people. According to Article 4 of Copyright Law No. 28 of 2014, a creator has the exclusive right to reproduce and distribute his work to third parties. Furthermore, the concept of economic rights, which is related to copyright, is defined as the right to benefit economically from the creation. According to Article 1 Paragraph 21 of the Copyright Law, royalties are defined as a reward for the use of the economic rights of a particular work or related rights products received by the creator or the owner of the related rights. Consequently, an institution known as the National Collective Management Organization (LMKN) was formed to implement the license to announce songs and music in Indonesia and also had the authority to draw, collect, and distribute royalties for commercial users. This study examined the role of LMKN in the collection of royalties in copyright and how the LMKN regulation in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Song and Music Copyrights can guarantee the fulfilment of the creator’s economic rights. Lastly, an empirical juridical legal research method was used to address these issues.Keywords: Authority; LMKN; Government Regulation; Royalties. AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman seni, budaya, suku, dan agama yang harus diperhatikan dan dilindungi sebagai aset nasional. Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual paling luas di dunia dan melibatkan banyak orang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya kepada pihak ketiga. Selanjutnya konsep hak ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta diartikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat secara ekonomis dari ciptaan. Menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta, royalti didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomis suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk melaksanakan izin mengumumkan lagu dan musik di Indonesia serta berwenang untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial. Penelitian ini mengkaji tentang peran LMKN dalam pemungutan royalti pada hak cipta dan bagaimana pengaturan LMKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta. Terakhir, metode penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk mengatasi masalah ini.Kata Kunci: Wewenang; LMKN; Peraturan Pemerintah; Royalti.

The Settlement of Mining Disputes and The Implementation of International Arbitration Awards Suwarsit Suwarsit; Yoyo Arifardhani
Pandecta Research Law Journal Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v17i1.32557

Article 154 of the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining has regulated dispute resolution through domestic courts and arbitration. In fact, the dispute resolution such as the divestment cases of PT Newmont Nusa Tenggara and PT Kaltim Prima Coal was settled at the International Arbitration Institute. Furthermore, the resolution of the dispute over the divestment of mineral and coal mining shares against PT Newmont Nusa Tenggara and PT Kaltim Prima Coal through the International Arbitration Institute was accepted and some were rejected. The purpose of this research is to find the settlement of mineral and coal mining disputes and the implementation of international arbitration decisions. The results of the study show that in addition to resolving mineral and coal mining disputes, contracts made by mining business actors with the Government of Indonesia, both Contracts of Work and Coal Mining Concession Work Agreements, dispute resolution is carried out through International Arbitration institutions besides being regulated through courts and domestic arbitration. The implementation of international arbitral awards according to Indonesian law must meet several conditions, one of which is that the decision is handed down by an arbitrator or arbitral tribunal in a country with the Indonesian state bound by agreements, both bilaterally and multilaterally. Regarding the recognition and implementation of international arbitration awards, if the starting point is Article 3 in the New York Convention, a request for recognition and execution from one of the participating countries to a participant in another country must be executed, but Article 5 of the New York Convention provides the possibility for a participating country to refuse it.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search