Levina Yustitianingtyas
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERLINDUNGAN ORANG SIPIL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Levina Yustitianingtyas
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 1 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v2i1.7282

Abstract

Hukum Humaniter Internasional atau Internastional Humanitarian Law adalah bagian dari Hukum Internasional. Hukum Humaniter Internasional dapat diberi pengertian sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan korban perang. Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran .Dalam tulisan ini akan mengkaji tentang perlindungan penduduk sipil, utamanya bagaimana hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata, termasuk orang sipil yang karena pekerjaannya harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap orang sipil dalam pertikaian bersenjata sudah lama mendapatkan pengaturan dalam hukum internasional, baik melalui perjanjian internasional maupun melalui hukum kebiasaan internasional. Perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata berlandaskan prinsip kemanusiaan, hal ini untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kata kunci : hukum humaniter internasional, perlindungan korban perang, hukum internasional
Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Fitri Dwi Nurjanah; Levina Yustitianingtyas
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.121

Abstract

 In today's development it shows a lot of crimes that occurs and does not cover the likelihood of children are also involved in criminal acts. Although the child is undergoing a criminal period, the child is still entitled to protection of one's education. Research entitled the Implementation of child education rights at LPKA is reviewed from Act No. 35 year 2014 on child protection. The type of research used normative juridical legal research which was a type of legal research derived from the literature study, by analyzing a legal problem through the laws and regulations. Based on the result of research and discussion concluded that in the implementation of children's education in LPKA there were several problems that occurred. One of problems which is lack of education facilities and infrastructure, lack of education teachers, lack of parties in assisting the education process at LPKA, and there are no specific rules regarding the implementation of formal education for children who are undergoing criminal at LPKA.Keywords: Education Right, Child Protection Abstrak. Dalam perkembangan saat ini membuat banyaknya kejahatan yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan anak juga terlibat dalam tindak pidana. Meskipun anak menjalani masa pidana, anak tetap memperoleh perlindungan hak salah satunya yaitu pendidikan. Penelitian berjudul pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan anak di LPKA terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pengajar pendidikan, kurangnya pihak dalam membantu proses pendidikan di LPKA, dan belum adanya aturan yang khusus mengenai pelaksanaan pendidikan formal bagi anak yang sedang menjalani pidana di LPKA.Kata kunci: Hak Pendidikan, Perlindungan Anak
Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya Ignesia Della Faragil; Levina Yustitianingtyas
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (776.635 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.153

Abstract

Abstract The United Nations or abbreviated to the UN is an international organization whose main objective is to maintain world security and peace. In addition, the UN also aims to provide humanitarian assistance in times of famine, natural disasters and armed conflicts, both international and non-international conflicts. Like the conflict that occurred in the country of Libya in 2011, which was caused by the uncertainty of Libyan citizens against the government led by Moammar Gaddafi. This conflict occurred involving two parties, namely between the Pro Khadaffi and the Opposition. As a result of this conflict there were so many victims, which in the end this conflict led to a crime against humanity. In this case the United Nations through its Security Council immediately takes action as an effort to maintain security and peace in the international world. This study aims to determine what actions are being taken by the United Nations to resolve the conflict in Libya. This research is a normative legal research using the statue approach. The result of this research is that the UN Security Council issued Resolution 1970 and Resolution 1973 which were concrete actions as an effort to resolve the conflict in Libya. The follow up of this conflict resolution was the issuance of Resolution 2009 by the UN Security Council.Keywords: UN Security Council, Armed Conflict, Resolution, Pro Gaddafi, Opposition. AbstrakPerserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Selain itu PBB juga memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kemanusian pada saat terjadinya kelaparan, bencana alam, maupun konflik bersenjata, baik konflik yang bersifat internasional ataupun non-internasional. Seperti halnya konflik yang terjadi di negara Libya pada tahun 2011 lalu, yang disebabkan oleh ketidakpuasaan warga negara Libya terhadap Pemerintahan yang dipimpin oleh Moammar Khaddafi. Konflik ini terjadi melibatkan dua pihak yaitu antara pihak Pro Khadaffi dan pihak Oposisi. Akibat dari konflik ini banyak sekali korban yang berjatuhan, yang pada akhirnya konflik ini berujung menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini PBB melalui Dewan Keamanannya segera mengambil tindakan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik di Libya. Penelitian ini merupakan peneritian hukum normative dengan menggunakan pendekatan statue approach. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1970 dan Resolusi 1973 yang merupakan tindakan nyata sebagai upaya penyelesaian konflik di Libya. Tindaklanjut dari penyelesaian konflik ini adalah di keluarkannya Resolusi 2009 oleh Dewan Keamanan PBB.Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Konflik Bersenjata, Resolusi, Pro Khaddafi, Oposisi.
Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut Saraya Husna; Levina Yustitianingtyas
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.202

Abstract

Abstract. The principle of the system used by the EMKL Company to solve the problem of damaged or lost goods during shipping. The research method used is a statutory approach, which prioritizes statutory regulations as a source of basic information and examines several related articles. Based on the research findings, the EMKL Company will be responsible for any loss or damage to the product caused by the negligence of EMKL or the carrier and will compensate the shipper after proving the fault or negligence of EMKL and the carrier. The stages of liability also depend on the terms of the agreement that have been agreed upon. Keyword: Liability, Ship, Cargo, Damaged/Lost Goods. Abstrak. Prinsip sistem yang digunakan oleh Perusahaan EMKL untuk mengatasi masalah barang yang rusak atau hilang selama pengiriman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi yang mendasar dan mengkaji beberapa pasal terkait. Berdasarkan temuan penelitian, Perusahaan EMKL akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan produk yang disebabkan oleh kelalaian EMKL atau pengangkut dan akan memberikan ganti rugi kepada pengirim setelah membuktikan kesalahan atau kelalaian EMKL dan pengangkut. Tahapan pertanggungjawaban juga tergantung pada ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Kata kunci: Tanggung Jawab, Kapal, Muatan, Barang Rusak/Hilang