Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Universitas Pendidikan Ganesha
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MODEL PARAREM DESA ADAT DALAM MENCIPTAKAN TATANAN KEHIDUPAN BARU DI DESA UMEANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG Ketut Sudiatmaka; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistematika dalam bentuk konstruksi hukum pararem yang ideal bagi Desa Adat sebagai upaya menciptakan tatanan kehidupan baru (new normal) dan sekaligus pengintegrasian maupun penegakan hukum yang berlaku di Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data penelitian berupa wawancara yang melibatkan Bendesa Adat Desa Umeanyar sebagai informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Pararem No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 memiliki konstruksi yang telah sesuai sebagaimana ketentuan menurut Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 bahwa pararem disusun dalam bahasa Bali dan Bahasa Indonesia serta harus disosialisasikan kepada masyarakat desa adat. Selain itu dalam rangka pengintegrasian dan penegakan hukum pararem ini juga memuat sanksi dengan tingkat pembinaan, peringatan, hingga pamidanda seperti  sanksi akilo beras, dasa kilo beras hingga selae kilo beras. Upaya pengintegrasian pararem hendaknya melibatkan segenap pihak mulai dari Bendesa Adat, Perbekel, Satgas Covid di wewidangan desa adat setempat.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 DI KABUPATEN TABANAN Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 1 (2023): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i1.55374

Abstract

This study aims to found the responsibility of Notary when made prenuptial or postnuptial agreement based on Constitutional Court Decision Nr. 69/PUU-XII/2015. The decision of Constitutional Court has changed competency a Notary in making prenuptial aggrement. This study is legal empirical with uses qualitative description and sistematic. The results showed there is different prenuptial agrement that made by Notary and postnuptial agrement issued by Constitutional Court Decision Nr. 69/PUU-XIII/2015. Constitutional Court Decision N0. 69/PUU-XIII/2015 which contains clauses that the agreement is made after the marriage has taken place before a Notary. In addition, the responsibility of the Notary to the marriage agreement deed based on the Constitutional Court's decision must be ensured that the parties who make the marriage agreement after the marriage is not committing an unlawful act which then affects the assets of the parties.
Co-Authors Komang Febrinayanti Dantes M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka .