Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.507

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Arena Hukum EXPOSURE JOURNAL Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Jatiswara JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah NEGARA DAN KEADILAN Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Law Research Review Quarterly Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia Jurnal Analisis Hukum Keadilan Jurnal hukum IUS PUBLICUM Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Keadilan

Fitria Dewi Navisa

Universitas Islam Malang

Author-ID : 329156

Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SADAR HUKUM MELALUI SEKOLAH PEMBERDAYAAN Hisbul Luthfi Ashsyarofi; Fitria Dewi Navisa; Arfan Kaimuddin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Kawin sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang-Pasuruan bukan lagi fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya orang yang melakukan terdiri dari berbagai tingkatan sosial. Kawin sirri di Desa Kalisat menjadi hal yang wajar, namun dalam praktiknya terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan kawin sirri, dalam hal ini adalah makelar. Makelar memiliki peran ganda dalam pelaksanaan kawin sirri yaitu sebagai tukang ojek (orang yang mengantar) dan/atau perantara perkawinan antara perempuan Desa Kalisat dengan calon mempelai laki-laki. Dampak negatif dari budaya kawin sirri di Desa Kalisat adalah mudahnya perceraian, tidak ada harta gono gini sebagai implikasi hukum dari perceraian, perdagangan perempuan, dan ironisnya lagi anak dari hasil kawin sirri tidak memiliki akta kelahiran sehingga terlantar. Selain permasalahan budaya kawin sirri, masalah berikutnya di Desa Kalisat adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam rangkaian Sepeda (Sekolah Pemberdayaan) ini yang dipandang menjadi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah adalah menggunakan metode sebagai berikut: memberikan penyuluhan hukum agar perempuan di Desa Kalisat paham dan sadar hukum khususnya Hukum Perkawinan dan Keluarga; memberikan penyuluhan hukum tentang Pemberdayaan Perempuan; Mensosialisasikan bahwa Kawin sirri merupakan hal yang sangat merugikan perempuan meski kawin sirri tidak dilarang agama dan implikasi dari Perkawinan Dini; melatih perempuan di Desa Kalisat untuk bertahan hidup sehingga mampu secara ekonomi (tidak berada di garis kemiskinan); Penyebaran buku saku yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga; Penyebaran buku saku yang pada intinya memuat materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga.Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Sepeda (Sekolah Pemberdayaan),hukum Sirri marriage in Kalisat Village, Rembang-Pasuruan District is no longer a new phenomenon that occurs in society. In general, people who do consist of various social levels. Sirri marriage in Kalisat Village is a natural thing, but in practice there are people who take advantage of sirri marriage, in this case brokers. Brokers have a dual role in the implementation of sirri marriages, namely as motorcycle taxi drivers (people who deliver) and/or marriage intermediaries between Kalisat Village women and the prospective groom. The negative impact of the sirri marriage culture in Kalisat Village is the ease of divorce, there is no gono gini property as the legal implications of divorce, trafficking in women, and ironically again, children from sirri marriages do not have birth certificates so they are abandoned. In addition to the problem of sirri marriage culture, the next problem in Kalisat Village is the high unemployment rate, low level of education and the economy. The method used in this series of Bicycles (Empowerment Schools) which is seen as the best alternative to solve the problem is to use the following methods: providing legal counseling so that women in Kalisat Village understand and are aware of the law, especially Marriage and Family Law; provide legal counseling on Women's Empowerment; To socialize that unregistered marriage is very detrimental to women even though unregistered marriage is not prohibited by religion and the implications of early marriage; train women in Kalisat Village to survive so that they are economically capable (not in the poverty line); Dissemination of pocket books related to marriage and family law; Dissemination of pocket books which essentially contain material related to marriage and family law. Keywords: Women Empowerment, Bicycle (Empowerment School), Law

ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT Fitria Dewi Navisa
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Ada 3 lembaga Negara di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain karena kedudukan dan fungsi masing-masing. Akan tetapi antar lembaga Negara tersebut memiliki hubungan yang perlu diketahui baik oleh warga Negara, dan juga antar lembaga Negara itu sendiri. Antar lembaga Negara mempunyai hubungan yang saling mengawasi dan mengontrol. problematika dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat timbul terjadinya sengketa antar lembaga Negara, yang biasanya berkaitan dengan kewenangan konstitusional. Adanya perbedaan dalam mengartikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur wewenang maupun fungsi suatu lembaga juga memicu terjadinya sengketa. Salah satu nya permasalahan sengketa antar lembaga Negara dalam divestasi Newmont. Dalam hal ini, antar lembaga Negara sama-sama merasa memiliki wewenang untuk menyelesaikan. Rumitnya kasus ini melibatkan banyak pihak, salah satunya DPR yang tidak menyetujui pembelian 7% saham PT. NNT dikarenakan pembelian saham tersebut harus melalui persetujuan DPR. Sehingga kasus ini diselesaikan dan diputus di Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Maka dari itu, diperlukan adanya penjelasan mengenai batasan serta makna batasan lembaga Negara, sehingga dalam penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif. (LEMBAGA yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional)Kata-Kunci: Sengketa, Newmont, Divestasi, Lembaga Negara There are 3 state institutions in Indonesia, executive, legislative, and judicial. All three have a relationship with each other because of the position and function of each. However, between state institutions it has a relationship that needs to be known both by citizens, and also between state institutions themselves. Between state institutions have a relationship that oversees and controls each other. problems in dispute resolution authority of state institutions in the Constitutional Court. So that there can be disputes between state institutions, which are usually related to constitutional authority. The existence of differences in deciphering the laws and regulations governing the authority and function of an institution also triggers disputes. One of the problems of disputes between state institutions in the divestment of Newmont. In this case, between state institutions equally feel the authority to resolve. The complexity of this case involved many parties, one of which the DPR did not approve the purchase of 7% of PT. NNT because the purchase of these shares must be through the approval of the DPR. So that the case was resolved and decided in the Constitutional Court with the issue of authority disputes between state institutions. Therefore, it is necessary to have an explanation of the limits and the meaning of the limits of state institutions, so that the settlement of disputes can run effectively. (Institutions relating to constitutional authority).Keywords: Dispute, Newmont, Divestment, State Institutions

Co-Authors Aditya Andika Kameswara Aldi Yudistira Alfat Hoki Sri Meliana Dewi Angelina Septa Roekmanda Sari Ardy Firman Syah Arfan Kaimuddin Azmi Listya Anisah Delfi Yumita Ramadhani Della Lara Audia Diana Ma'rifah Fitri Fatmawati Hasna Azmi Fadhilah Hikmatul Azizah Hisbul Luthfi Ashsyarofi Indah Iftiati Marita Lely Rahmawati Muhammad Rizaldi Hendriawan Muhammad Syeisar Nanda P. Rian Sacipto Riris Katharina Risky Akbar Sintiya Dewi Patmalasari Sofiatul Istiqomah Tini Apriani Tri Anjas Andi Prsetyo

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN