Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.507

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Arena Hukum EXPOSURE JOURNAL Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Jatiswara JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah NEGARA DAN KEADILAN Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Law Research Review Quarterly Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia Jurnal Analisis Hukum Keadilan Jurnal hukum IUS PUBLICUM Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Keadilan

Fitria Dewi Navisa

Universitas Islam Malang

Author-ID : 329156

Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Reconstruction of Money Politics Handling Mechanisms for the Realization of Fair and Dignified Elections Navisa, Fitria Dewi
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 4 (2018): L. Research Rev. Q. (November 2018) "Law and Democracy in General Election: Betwe
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27000

Elections are the mandate of the constitution that must be carried out by the government, in this case ensuring and protecting the exercise of people's sovereignty in channeling their political rights in elections. Money politics is carried out because there is no commitment from officials or part of the community in holding moral values, the desire to get an office instantly, and one way to maintain power. Therefore, it must be instilled in the values Ã¢â‚¬â€¹Ã¢â‚¬â€¹of faith, giving strict punishment to the person who bribes, the transparency of both the central government and below. Money politics is very much against the principles of democracy and the principles of humanity that are fair and civilized (the values Ã¢â‚¬â€¹Ã¢â‚¬â€¹contained in the 2nd precepts), leaders must get legitimacy from the people who choose them with democratic principles. Elections with integrity (electoral integrity) must be realized and supported by all parties, including the creation of good governance. From elections with integrity, a fair and dignified election process can be realized. The election is the will of the Indonesian nation to establish itself as a democratic state, therefore elections must be carried out by providing certainty and guarantee, honest, fair, free, and confidential. The toughest challenge faced by democratic countries is overcoming the practice of money politics. This money politics harms democracy and will bury the noble ideals of democracy. Related to the impact of violations on elections, including money politics. The form of this provision must be drafted by law.

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SADAR HUKUM MELALUI SEKOLAH PEMBERDAYAAN Hisbul Luthfi Ashsyarofi; Fitria Dewi Navisa; Arfan Kaimuddin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Kawin sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang-Pasuruan bukan lagi fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya orang yang melakukan terdiri dari berbagai tingkatan sosial. Kawin sirri di Desa Kalisat menjadi hal yang wajar, namun dalam praktiknya terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan kawin sirri, dalam hal ini adalah makelar. Makelar memiliki peran ganda dalam pelaksanaan kawin sirri yaitu sebagai tukang ojek (orang yang mengantar) dan/atau perantara perkawinan antara perempuan Desa Kalisat dengan calon mempelai laki-laki. Dampak negatif dari budaya kawin sirri di Desa Kalisat adalah mudahnya perceraian, tidak ada harta gono gini sebagai implikasi hukum dari perceraian, perdagangan perempuan, dan ironisnya lagi anak dari hasil kawin sirri tidak memiliki akta kelahiran sehingga terlantar. Selain permasalahan budaya kawin sirri, masalah berikutnya di Desa Kalisat adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam rangkaian Sepeda (Sekolah Pemberdayaan) ini yang dipandang menjadi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah adalah menggunakan metode sebagai berikut: memberikan penyuluhan hukum agar perempuan di Desa Kalisat paham dan sadar hukum khususnya Hukum Perkawinan dan Keluarga; memberikan penyuluhan hukum tentang Pemberdayaan Perempuan; Mensosialisasikan bahwa Kawin sirri merupakan hal yang sangat merugikan perempuan meski kawin sirri tidak dilarang agama dan implikasi dari Perkawinan Dini; melatih perempuan di Desa Kalisat untuk bertahan hidup sehingga mampu secara ekonomi (tidak berada di garis kemiskinan); Penyebaran buku saku yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga; Penyebaran buku saku yang pada intinya memuat materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga.Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Sepeda (Sekolah Pemberdayaan),hukum Sirri marriage in Kalisat Village, Rembang-Pasuruan District is no longer a new phenomenon that occurs in society. In general, people who do consist of various social levels. Sirri marriage in Kalisat Village is a natural thing, but in practice there are people who take advantage of sirri marriage, in this case brokers. Brokers have a dual role in the implementation of sirri marriages, namely as motorcycle taxi drivers (people who deliver) and/or marriage intermediaries between Kalisat Village women and the prospective groom. The negative impact of the sirri marriage culture in Kalisat Village is the ease of divorce, there is no gono gini property as the legal implications of divorce, trafficking in women, and ironically again, children from sirri marriages do not have birth certificates so they are abandoned. In addition to the problem of sirri marriage culture, the next problem in Kalisat Village is the high unemployment rate, low level of education and the economy. The method used in this series of Bicycles (Empowerment Schools) which is seen as the best alternative to solve the problem is to use the following methods: providing legal counseling so that women in Kalisat Village understand and are aware of the law, especially Marriage and Family Law; provide legal counseling on Women's Empowerment; To socialize that unregistered marriage is very detrimental to women even though unregistered marriage is not prohibited by religion and the implications of early marriage; train women in Kalisat Village to survive so that they are economically capable (not in the poverty line); Dissemination of pocket books related to marriage and family law; Dissemination of pocket books which essentially contain material related to marriage and family law. Keywords: Women Empowerment, Bicycle (Empowerment School), Law

Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah Fitria Dewi Navisa; Alfat Hoki Sri Meliana Dewi
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2 (2020): Desember
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Jurnal atau penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan ahli waris dalam sengketa hak milik tanah dengan ahli waris yang merupakan anak angkat pewaris dalam proses berpekara dalam peradilan dan bagaimana kedudukan tanah yang bersengketa. Dengan menggunakan penelitian yuridis-normatif. Bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris yang mengacu pada hukum perdata. Teori yang di gunakan pada jurnal ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan, kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil.kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Menurut kelsen hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekannkan aspek seharusnya atau das sollen dengan menyertakan beberapa perarturan tentang apa yang harus di lakukan. Mengunakan pendekatan konsep, pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep adalah klarifikasi yang memiliki ciri – ciri tertentu yang sama. Hukum perdata menjelaskan bahwa setiap orang berhak menerima warisan atau menjadi ahli waris dari setiap harta yang di tinggal kan oleh pewaris atau orang yang memiliki hubungan hukum yang secara hukum keluarga ataupun hukum kekayaan yang memiliki hubungan yang kuat dan erat di antara pewaris dan ahli pewaris yang di maksud. Kedudukan tanah dalam status sengketa sangat rentan terjadinya permasalahan permasalahan yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak ataupun para dan pihak yang bersangkutan.

ANALISIS PERJANJIAN KREDIT BERDASAR PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Fitria Dewi Navisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1807.052 KB)

Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudentialprinciples), diatur dalam Pasal 2, 8 dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditetapkan melalui peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan transaksi perbankan agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien. Pada intinya prinsip kehati-hatian berkaitan dengan penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penjelasan pasal 2 huruf f UUPLH memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan â€œasas kehatihatianâ€ adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

KARAKTERISTIK ASAS KEPENTINGAN (INSURABLE INTEREST) DALAM PERJANJIAN ASURANSI Fitria Dewi Navisa
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7490

Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (interest theory) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (evenemen). Problematika yuridis dalam penelitian ini adalah belum adanya penjelasan terkait asas kepentingan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian (kekosongan norma), sehingga tidak terdapat standarisasi tentang asas kepentingan beserta karakteristiknya. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mempergunakan teori-teori hukum tertentu sebagai landasan untuk menganalisanya. Teori itu meliputi; Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Investasi, dan Teori Asuransi. Metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Menurut teori kepentingan (interest theory) pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (evenemen). Bagi tertanggung yang memiliki benda asuransi, kepentingannya melekat pada benda asuransinya. Pada konteks perjanjian asuransi, maka dalam mencapai kepentingan berdasar keadilan dan kemanfaatan tidak dapat hanya berdasar keuntungan penanggung, melainkan kemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak yang seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan.Kata kunci: Asas Kepentingan, Karakteristik, Asuransi Object insurance is closely related to the theory of interest (interest theory) which is generally known in insurance law. The interest must already exist in the insurance object when the insurance is held or at least when the event that caused the loss (evenemen). Juridical problematic in this research is that there is no explanation related to the principle of interest in Law No. 14 of 2014 concerning Insurance (void norms), so there is no standardization of the principle of interests and their characteristics. To find answers to problems in this study, the researcher will use certain legal theories as a basis for analyzing them. The theory includes; Legal Protection Theory, Legal Certainty Theory, Investment Theory, and Insurance Theory. The approach method used is normative juridical. This study uses 4 kinds of approaches, namely the statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. This research is a descriptive analysis, descriptive means an attempt to express the symptoms in full in the aspects being investigated to make it clear the conditions and conditions. According to the theory of interest (interest theory) on insurance objects inherent in intangible subjective rights. The importance is absolute, meaning that it must exist in every insurance object and follow it wherever the insurance object is located. The interest must already exist in the insurance object when the insurance is held or at least when the event that caused the loss (evenemen). For the insured who has insurance objects, their interests are inherent in the insurance object. In the context of insurance agreements, in achieving interests based on justice and benefits, it cannot only be based on the profits of the guarantor, but rather benefits in the form of opportunities for those who should be insured for equality.Keywords: Principle of Interest, Characteristics, Insurance

Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Fitria Dewi Navisa; Marita Lely Rahmawati; Muhammad Rizaldi Hendriawan; Sofiatul Istiqomah; Indah Iftiati; Risky Akbar; Aditya Andika Kameswara; Muhammad Syeisar Nanda P.; Tri Anjas Andi Prsetyo; Hikmatul Azizah
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol 1, No 3 (2020): Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v1i3.8803

Narkotika dan Psikotropika merupakan obat-obatan yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan bahkan dapat pula menyebabkan kematian. Namun demikian penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika marak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang memprihatinkan, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa tetapi juga berasal dari kalangan remaja. Masih terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu memahami apa itu Narkotika, Psikotropika, apa dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika serta apa sanksi hukum yang dapat mereka hadapi apabila mengkonsumsi Narkotika dan/atau Psikotropika tanpa hak atau melawan hukum. Masyarakat demikian rentan menjadi sasaran bandar Narkoba. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya program kerja penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait aturan hukum tentang Narkotika, Psikotropika dan pidana bagi remaja yang melakukan tindak pidana sehingga masyarakat khususnya remaja mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Legal Protection for Nadzir (Waqf Recipient) from Unregistered Waqf Land Fitria Dewi Navisa; Fitri Fatmawati
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 5, No 2 (2021): Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v5i2.6249

Waqf in Indonesia that is carried out by the community is often not by the existing provisions and elements. As a result, there are many problems in waqf. One of the problems that can arise is the existence of waqf land that is not registered. This causes the recipient of the waqf, nadzir, as the manager of the donated land, to often get involved in disputes over the land. For this reason, legal protection and efforts are needed for nadzir from unregistered waqf land. In finding answers to these problems, researchers use certain legal theories as a basis for analyzing them. The method used in this research is normative legal research (normative juridical) and this research is descriptive analysis. The result is, the implementation of waqf in Indonesia is based on Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA), Government Regulation No. 28 of 1977 concerning Freehold Land Waqf, Government Regulation No. 24 of 1977 concerning Land Registration, Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. These provisions are regulated to ensure certainty and protection for the implementation of waqf. Legal protection of the waqf land is very important considering that many parties want to control the donated land because the land is considered to have high economic value and is a very basic human need. For this reason, in obtaining legal strength and certainty, the waqf land must be registered so that it is legally registered as waqf property by the state. The donated land must obtain a waqf pledge deed which is then made a waqf certificate to ensure legal certainty. If the donated land does not have a waqf certificate, then it does not have legal force.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak Fitria Dewi Navisa
Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v35i2.242

Perceraian merupakan pilihan terakhir untuk menentukan jalannya rumah tangga setiap pasangan. Dampak dari perceraian tidak selama membawa dampak negatif, tergantung dari alasan bercerai pada pasangan. Terutama dampak tersebut dapat menimbulkan anak menjadi terluka secara psikologis. Lalu timbul masalah mengenai hak asuh anak, dari hak asuh anak itulah sering terjadi perbeutan anak sehingga mengambil paksa anak di bawah kekuasaan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang diambil secara paksa oleh orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori hukum tertentu yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisanya. Teori tersebut meliputi ; Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan. Metode pendekatan yang digunakan ialah bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach ) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak di bawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya, sedangkan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuhnya di antara ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu dapat ikut andil dalam biaya tanggungan anaknya. Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh masih berhak bertemu dengan anaknya, namun tidak bisa membawanya tanpa ijin orang tua yang mendapatkan hak asuh anak walau hanya untuk sekedar pergi untuk mengunjungi suatu tempat. Mengenai bisa atau tidak membawa anak tanpa izin dari pemegang kuasa anak, terdapat ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara Fitria Dewi Navisa; Angelina Septa Roekmanda Sari; Delfi Yumita Ramadhani
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Air transportation service companies often fail to fulfill their consumer rights, such as being irresponsible for leaking passenger data. In connection with this case, there is a need for legal protection for consumers who feel that they have been harmed. This air transportation service provider has a huge responsibility to maintain the privacy of its passengers and consumers. So that by using a normative juridical research method, the author can take the subject matter raised, namely how is legal protection for air transportation services that are affected by data leaks carried out by irresponsible persons from airline companies. By using the theory of legal protection and legal certainty, the author can conclude that actions related to the spread of a personal matter are unlawful acts, whether intentional or not based on negligence, which can lead to liability such as compensation by the airline.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA JENAZAH YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 ATAS PENOLAKAN PEMAKAMAN Fitria Dewi Navisa
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACT A funeral is a community need which is also the responsibility of the government because it considers Article 34 paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. . Researchers will use certain legal protection theories as a basis for analyzing them. The research method is normative juridical. This study uses 4 kinds of approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. This research is a descriptive analysis, descriptive means an attempt to express the symptoms in full in the aspects being investigated to make it clear the conditions and conditions. In the current situation of the COVID 19 pandemic, the family/heirs of the corpses of positive patients of COVID 19 who was denied his funeral could file a lawsuit in court with the demands of PMH (submit Onrechmatige Daad) and request for restitution in the Court that could detail the Immune losses suffered by the victim.Keywords: Funeral Rejection, Covid's Body 19.ABSTRAKPemakaman merupakan kebutuhan masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah, karena menimbang Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan umum dan pelayanan kesehatan maka disediakan pengadaan tempat (tanah) yang menjamin untuk pelaksanaan kepentingan umum tersebut. Peneliti akan mempergunakan teori perlindungan hukum tertentu sebagai landasan untuk menganalisanya. Metode penelitian bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Dalam situasi pandemi Covid 19 sekarang keluarga/ahli waris dari jenazah pasien positif Covid 19 yang ditolak pemakamannya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan dengan tuntutan PMH (Onrechmatige Daad) dan pengajuan permohonan restitusi di Pengadilan yang bisa merinci kerugian Immateriil yang dialami korban.Kata Kunci : Penolakan Pemakaman, Jenazah Covid 19.

Co-Authors Aditya Andika Kameswara Aldi Yudistira Alfat Hoki Sri Meliana Dewi Angelina Septa Roekmanda Sari Ardy Firman Syah Arfan Kaimuddin Azmi Listya Anisah Delfi Yumita Ramadhani Della Lara Audia Diana Ma'rifah Fitri Fatmawati Hasna Azmi Fadhilah Hikmatul Azizah Hisbul Luthfi Ashsyarofi Indah Iftiati Marita Lely Rahmawati Muhammad Rizaldi Hendriawan Muhammad Syeisar Nanda P. Rian Sacipto Riris Katharina Risky Akbar Sintiya Dewi Patmalasari Sofiatul Istiqomah Tini Apriani Tri Anjas Andi Prsetyo

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search