Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura CAKRAWALA Trunojoyo Law Review RechtIdee
Djulaeka Djulaeka
Universitas Trunojoyo Madura
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Suatu Produk Dewi Kharisma; Djulaeka Djulaeka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37999

Abstract

The art of traditional batik motifs is a cultural heritage that contains interesting wisdom values to examine in terms of motifs, ornaments, processes, colors, and functions of a piece of batik. In the case of copyright infringement against the use of traditional batik motifs in sponge cake sold by Singaporean businessmen. If seen in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This activity has violated the provisions protected in the law. This study uses normative research by applying a statutory approach which is based on the main legal materials as a reference for examining theories, and principles and laws related to the problems in this research. The results of this study indicate that the commercial use of traditional batik motifs without the permission of the original creator is a form of copyright infringement. The efforts of copyright holders to obtain their rights (economic rights) can be done through non- litigation and litigation channels. Legal efforts through non- litigation are carried out by using alternative dispute resolution through mediation, namely those based on Article 95 paragraph (4) of the UUHC concerning Dispute Resolution. Litigation efforts can be carried out by filing a claim for compensation, based on Article 96 of the UUHC.
Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaiakan (Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya) Murni Murni; Djulaeka Djulaeka
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 1: April 2019
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.779 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v12i1.5179

Abstract

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Hariyanti Hariyanti; Djulaeka Djulaeka
CAKRAWALA Vol 15, No 1: Juni 2021
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v15i1.371

Abstract

Praktik pemberian uang kembalian sisa belanja dengan barang dagangan (baca: permen) kerap terjadi pada konsumen yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Pelaku usaha beralasan bahwa pemberian uang sisa belanja dengan barang dagangan dilakukan karena tidak tersedianya nominal uang kecil. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Wilayah Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Melalui pendekatan faktadengan melakukan wawancara secara langsung di lapangan, serta telaah bahan hukum sebagai data sekunder, kemudian dianalisis dan didiskripsikan menjadi jawaban atasisu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang sisa belanja dalam bentuk barang dagangan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah melanggar hak-hak konsumen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 15 dan Pasal 42 huruf (g), Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dibutuhkan adanya ketegasan sanksi bagi pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan terkait.
THE LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS FOR ACQUISITION PDAM CLEAN WATER SERVICE (The Case Study Of PDAM Surabaya City) Rista Veria Dewi; Djulaeka Djulaeka
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 2, No 2 (2020): Agustus
Publisher : University of Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.796 KB) | DOI: 10.21107/tlr.v2i2.9498

Abstract

This study was conducted to determine the existence of negligence on the quality standard of water that is flowed by PDAM Surya Sembada, as well as legal remedies that can be carried out by consumers who suffer losses from the clean water services they receive. The research method used is normative research. The research approach is was carried out using a legislative aprroarch, namely by reviewing the law in accordance with legal issues raised related to water quality standards and the responsibilities of PDAM Surya Sembada as the service provider of clean water service recipients in the Surya Sembada City PDAM Surabaya as a cunsumers.  The results showed that the service recipient felt disadvantaged, because there were several aspects of the quality standard of water that was flowed as  reflected in the provisions of Permenkes No. 492 of 2010 concerning Requirements for Drinking Water Quality that were not appropriate and the provision of compensation by clean water service providers to the recipients of services whose right have been impaired is also not carried out properly, so that consumers as service recipients can file claims related to compensation suffered through out of court (no litigation) and court (litigation) ways.
Konsep Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Traditional Knowledge Di Indonesia Djulaeka Djulaeka
RechtIdee Vol 9, No 1 (2014): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v9i1.411

Abstract

Pembagian keuntungan adalah sebuah konsep yang saat ini mulai berlaku pada Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pemanfaatan Pengeta- huan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Act (draft). Upaya menuju pengakuan serta perlindungan pengetahuan tradisional belum pernah dilaku- kan oleh Pemerintah, baik lembaga maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, riset dan teknologi Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri meskipun hanya terbatas dalam dokumentasi. Gagasan pembagian keuntu- ngan dianggap sebagai sarana yang memadai untuk melindungi potensi pe- ngetahuan tradisional di Indonesia. Artikel ini membahas peran pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan khususnya di daerah sebagai wakil dari masyarakat setempat untuk memahami konsep pembagian keun- tungan dalam perspektif HKI dan Hukum Kontrak.Kata kunci: pembagian manfaat, pengetahuan tradisional, HKI dan hukum kontrak
PERANAN BPSK DALAM SENGKETA PERJANJAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016) Novia Rani Aliftian Hadi; Djulaeka Djulaeka
RechtIdee Vol 13, No 2 (2018): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v13i2.4506

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut BPSK) merupakan lembaga di luar pengadilan yang menangani sengketa konsumen dan juga berwenang untuk melindungi hak-hak konsumen, yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, BPSK memiliki kendala dalam penerapan kewenangannya, sebagaimana penyelesaian kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 bahwa BPSK tidak berwenang untuk menangani kasus perjanjian kredit yang terjadi antara Saparli dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kewenangan BPSK dalam kasus perjanjian kredit dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif atau doctrinal. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari rumusan pertama menunjukkan bahwa BPSK memang tidak memiliki kewenangan dalam menangani perkara perjanjian kredit, karena semenjak Tahun 2013 dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen dalam sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Dalam rumusan kedua menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 telah benar dalam menerapkan hukum untuk memutuskan bahwa kasus perjanjian kredit tersebut merupakan kasus wanprestasi yang apabila diselesaikan di luar pengadilan, maka akan ditangani oleh LAPS yang dibentuk oleh OJK dan bukanlah kewenangan BPSK untuk menyelesaikan kasus tersebut.  
Co-Authors Dewi Kharisma Hariyanti Hariyanti Murni Murni Novia Rani Aliftian Hadi Rista Veria Dewi