Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat
Dekki Umamur Ra’is
Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PEMBANGUNAN DEMOKRASASI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (KAJIAN DARI SUDUT PANDANG UU NOMOR 6 TAHUN 2014) Dekki Umamur Ra'is
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.727 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v9i1.2213

Abstract

Demokrasi memiliki kemampuan dalam hal partisipasi politik dan mampu memfasilitasi pilihan manusia secara bebas dan lebih baik. Demokrasi adalah komponen yang diperlukan dalam mengembangkan kemampuan individu untuk hidup bebas, mandiri, dan sejahtera. Demokrasi  merupakan jaminan institusional bahwa kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah akan sesuai dengan kepentingan rakyat.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana demokrasi modern bisa berkolaborasi dengang nilai-nilai lokal (genuine) yang dimiliki oleh desa – desa di Indonesia. Sehingga kita bisa memahami bagaimana cara merancang Pembangunan Demokrasasi Desa Berbasis Kearifan Lokal. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research). Lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, menjadi peluang bagi wujudnya kemandirian desa. Desa tidak lagi  sebagai objek pembangunan negara, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan negara. Pengakuan terhadap desa melalui Undang-undang tersebut, memberikan peluang bagi desa untuk mengamalkan kembali kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa. Semangat yang diusung oleh Undang-undang desa adalah kemandirian dan kesejahteraan desa melalui demokrasi desa. UU desa menjadikan desa sebagai arena demokrasi yang sesungguhnya. Desa bisa mengkombinasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan praktik demokrasi modern.
PENERAPAN PERILAKU AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT Di DESA PENDEM KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU Dominikus Leti Djawa; Dekki Umamur Ra’is
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.491 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i4.1951

Abstract

Abstrak: Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggaraan kegiatan publik yang dapat menjelaskan sehingga segala hal menyangkut langkah dari segala seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung jawaban terhadap hasil kinerjanya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang menjadi informan pada penelitian ini kepala desa, aparatur desa, tokoh masyarakat. Dengan menarik sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian terkait penerapan perilaku akuntabilitas pemerintah desa untuik mendorong partisipasi masyarakat di desa pendem pada tahapan perencanaan dalam pembangunan di Desa Pendem kurang efektif, dalam tahapan pelaksanaan pembangunan di Desa Pendem kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa yang dilakukan di Desa Pendem belum efektif, Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban pembangunan desa, hasil dari penelitian i pertanggung-jawaban masih belum efektif, dikarenakan Laporan Pertanggungjawaban tidak disusun oleh Pemeintah Desa dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Pendem. Kata kunci: Akuntabilitas; Pemerintah desa; Partisipasi masyarakat Abstract:Accountability is a form of obligation in providing public activities to be able to explain and obtain all matters relating to the steps of all decisions and processes carried out, as well as accountability for the results of its performance. This study used qualitative research with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The informants in this study were village heads, village officials and community leaders. The sampling technique involved purposive sampling. The results of research related to the application of village government accountability behavior in encouraging community participation in Pendem village at the planning stage was less effective, in the stages of development implementation was the lack of transparency of information related to the implementation of planning activities by the village government to the community, so that the achievement of village funds management objectives have not been effective. Furthermore,  the results of the study indicated that the stage of accountability was less effective, where the preparation of the Accountability Report was not prepared by the Village Government and there was no evaluation of activities that should be carried out together with Pendem Village community. Keywords: Accountability; Village government; Community participation
INOVASI ANJUNGAN LAYANAN MANDIRI (ALM) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG) Bela Puspasari; Dekki Umamur Ra’is
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.081 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i2.1720

Abstract

Abstract: The Ministry is one of the forms in improving the welfare of people by the Government. The Government is attempting to minimise existing problems by making innovations in service. One of the innovations developed in Kelurahan Blimbing is innovation technology based website that is called with the http://registra.malangkota.go.id ALM (Independent Service Platform). This study uses qualitative methods. Using data collection techniques interviews, observation, and documentation. Data obtained in the form of primary data and secondary data. Determination of the sampling technique using a purposive sampling. After the data is retrieved, the data were analyzed through data reduction stage, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion. Test the validity of the data the researchers used triangulation techniques. Results of Research Innovation Platform Independent Services in improving public services in Kelurahan Blimbing disenyelenggaraan from late December 2017 and can already be said to succeed because there are already 4 factors influencing success organizing innovation. Supporting factors are the hallmarks of Anjungna Self-service, the quality of human resources, efficient time and infrastructure. While the internet is a network of penghambatnya factors that are not stabildan there is no specific employees as guides ALM.Keywords: Innovation, Self-service Platform, ServicesAbstrak: Pelayanan merupakan salah satu bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat oleh pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meminimalisir permasalahan yang ada dengan membuat inovasi dalam pelayanan. Salah satu inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Blimbing adalah inovasi teknologi berbasis website yaitu http://registra.malangkota.go.id yang dinamakan dengan ALM (Anjungan Layanan Mandiri). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Teknik penentuan sampling menggunakan purposive sampling. Setelah data diperoleh, data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menguji keabsahan data peneliti menggunakan cara triangulasi teknik. Hasil penelitian Inovasi Anjungan Layanan Mandiri dalam meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Blimbing disenyelenggaraan mulai akhir bulan Desember 2017 dan sudah bisa dikatakan berhasil karena sudah terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan inovasi. Faktor pendukungnya adalah keunggulan dari Anjungna Layanan Mandiri, kualitas sumber daya manusia, efisien waktu dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jaringan internet yang tidak stabildan tidak terdapat pegawai khusus sebagai pemandu ALM.Kata kunci: Inovasi, Anjungan Layanan Mandiri, Pelayanan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Rasula Epa; Dekki Umamur Ra’is
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.55 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i3.1790

Abstract

Abstract: The use of the Village Fund is one of the Government Policies that prioritizes to finance thedevelopment and community empowerment. The implementation is prioritized in self-management usinglocal resources or raw materials and increasing the role of the Village. The increasing role of village indevelopment contributes to the realization of community welfare. The method in this study usedqualitative methods. The informant determination technique involved a purposive sampling. While thedata collection used interviews, observation and documentation. The data Analysis was conducted bydata reduction, presentation and conclusion drawing. The validity test applied a triangulation technique.The results of the study showed that the use of the village fund is inseparable from the communityinvolvement. The community can monitor the use of the budget starting from planning, implementation,and supervision to realize the welfare of the community in the village. The supporting factors were thetogetherness, communication, participation and means of access to information. The inhibiting factor wasthe delayed of village fund implementation due to the size of the proposed program had bigger budgetand the tight schedule of village activities.Keywords: Use of Village Funds, Community Welfare.Abstrak: Penggunaan Dana Desa yaitu salah satu Kebijakan Pemerintah yang diprioritaskan untukmembiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secaraswakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, meningkatkan peran Desa.Peningkatan peran Desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik Penetuan informan menggunakanpurposive sampling. Teknik pengumpulan Data yang di menggunakan wawancara, observasi dandokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Teknik Uji Keabsahan Data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenggunaan Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Masyarakat bisa mengawalpenggunaan anggaran mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna mewujudkan kesejahteraanmasyarakat di Desa. Faktor pendukung yaitu Kebersamaan, komunikasi, partisipasi dan saran aksesinformasi. Faktor penghambat yaitu pelaksanaan Dana Desa terlambat karena dari besarnya program yangdiajukan lebih besar anggarannya dan padatnya jadwal kegiatan Desa sehingga pelaksanaan programPenggunaan Dana Desa agak terlambat.Kata kunci: Penggunaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat.
PETA INKLUSI SOSIAL DALAM REGULASI DESA Dekki Umamur Ra’is
REFORMASI Vol 7, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.037 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i2.803

Abstract

Abstract: Poverty is a typical problem facing rural areas. Problems are increasing with the existence of landlessness, the sharpening of inequality, the weakening of social cohesion, and the escalation of environmental disaster threats. It includes the lack of access to education, health, clean water and environmental sanitation services for marjinalized groups. Poverty is not a major label of the helplessness of a person or a community group. Race, ethnicity, gender, religion, residence (geographical isolation), disabled status, age, HIV/ AIDS status, sexual orientation or other stigma markers may cause a person or a group of societies to be excluded from various processes and opportunities. The exclusion status is inherent as a negative stigma that discriminates people from obtaining basic services and experiences exclusion as being “different”. The Village Law explicitly attempts to transform villages into inclusive villages. The Village Law seeks to end the extreme poverty conditions in villages by applying social inclusive behavior, involving all villagers including marjinalized people. Key Word: Social Inclusion, Regulation, and Participation.
EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU Dekki Umamur Ra'is; Dody Setyawan; Yordanus Dimus
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1910

Abstract

Keberhasilan pembangunan negara tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga ditentukan oleh proses perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan menyeluruh (komprehensif). Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam pembangunan. Keberhasilan perencanaan, salah satunya diukur dari efektifitasnya. Ada empat indikator efektivitas,  yaitu Ketepatan Waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan, dan Ketepatan Sasaran. Penelitian in menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan informan menggunakan metode snowball sampling dan analisa data menggunakan triangulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Kota Batu sudah efektif. Walaupun begitu, masih ada beberapa faktor penghambat yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Batu,  yaitu program kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD atau visi-misi kepala daerah, sistem ditingkat lokal pemerintahan daerah yang belum tersinkronisasi secara maksimal, sehingga proses input data masih perlu berulang-ulang. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi antar OPD. Oleh sebab itu diperlukan konsistensi dari semua elemen yang terlibat dalam perencanaan. Komitmen dari kepala daerah, kepala OPD dan elemen lain yang terlibat dalam proses perencanaan harus diperkuat.The quality of a country's growth is decided not just by the availability of plentiful natural resources but also by a formal, tangible and rigorous method of development planning. Planning for construction plays a very pragmatic and vitally significant position in planning. Planning performance, in which one is calculated by its effectiveness. There are 4 efficacy metrics, that' Timeliness, Accuracy in costs, Accuracy in Setting Goals, and Accuracy of Targets. There are four effectiveness measures, which is timeliness, expense accuracy, objective setting accuracy, and aim accuracy. This research uses a qualitative methodology and the snowball sampling process to pick the informant and use triangulation as interpretation of the results. The results showed that regional development planning in Batu had been effective. Even so, there are still some inhibiting factors that must be considered by the local government, the program of activities that are not in accordance with the RPJMD or the vision and mission of the regional head, the system at the local level of the local government that has not been synchronized maximally, so the data input process still needs be repeated. Another factor is the lack of coordination among the OPD. It requires continuity with all the components involved in preparation. Commitments will be reinforced from department leaders, manager level and other aspects participating in the planning phase.Key Words: Effectiveness; Planning; Development; Regional; Government; Governance
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Dekki Umamur Ra’is; Abd Rohman Rohman; Yeni Tata Rini
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.273 KB) | DOI: 10.33366/japi.v7i2.3586

Abstract

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi bagi Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pengelola  keuangan desanya. Dampaknya, banyak masalah dan tantangan yang dihadapi desa, pemerintah harus memiliki kesiapan untuk melakukannya, salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia. Ruang besar yang diberikan oleh undang-undang tersebut bukan tanpa konsekuensi, ada potensi konflik, baik itu vertikal dan horizontal. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa. Tujuan dari kegiatan ini mendedahkan pengetahuan dasar dan pemahaman yang bersifat teknis tentang cara mengelola keuangan desa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menunjukan peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis perangkat desa.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Dekki Umamur Ra’is; Abd Rohman Rohman; Yeni Tata Rini
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v7i2.3586

Abstract

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi bagi Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pengelola  keuangan desanya. Dampaknya, banyak masalah dan tantangan yang dihadapi desa, pemerintah harus memiliki kesiapan untuk melakukannya, salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia. Ruang besar yang diberikan oleh undang-undang tersebut bukan tanpa konsekuensi, ada potensi konflik, baik itu vertikal dan horizontal. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa. Tujuan dari kegiatan ini mendedahkan pengetahuan dasar dan pemahaman yang bersifat teknis tentang cara mengelola keuangan desa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menunjukan peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis perangkat desa.
PELATIHAN BERFIKIR KREATIF BAGI PENGELOLA BUMDES DESA SENGGURUH: Training In Creative Thinking For The Management Of BUMDes In The Village Of Sengguruh Dekki Umamur Ra’is; Yeni Tata Rini
JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Forind Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.853 KB)

Abstract

BUMDes adalah lembaga yang dibentuk oleh desa atau bersama-sama oleh desa-desa untuk mengelola usaha, mengoptimalkan aset, memperluas investasi dan produktivitas, memberikan jasa pelayanan, serta mungkin juga menyediakan jenis usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha di tingkat desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat perekonomian desa dan pembentukannya didasarkan pada kebutuhan serta potensi yang ada di desa tersebut. Sebagai badan usaha, BUMDes perlu dikelola secara profesional seperti entitas bisnis lainnya, dengan perencanaan yang solid, serta dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Ada aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BUMDes, yaitu SDM manajemen BUMDES, mereka harus memiliki kemampuan perencanaan, inovasi, dan berpikir kreatif. Situasi Pengurus BUMDES dihadapkan pada sistem manajemen yang belum efektif, dengan banyak kelemahan seperti kurangnya kualitas usaha BUMDES yang belum memiliki keunggulan kompetitif. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat menghadapi perubahan, terus mengembangkan kreativitas, dan merespons dinamika internal maupun eksternal organisasi secara proaktif. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang metode Creative Thinking dalam menghasilkan inovasi. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan peserta dalam memahami dan menyelesaikan masalah pelayanan melalui inovasi menggunakan metode Creative Thinking
Peran komunikasi publik dalam menanggapi gelombang disinformasi Covid-19 Dody Setyawan; Dekki Umamur Ra'is; Abd. Rohman
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 2: Oktober 2021
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v6i2.6436

Abstract

Disinformation has reduced public confidence in the government and scientists in handling Covid-19. These conditions hamper the overall handling of the Covid-19 pandemic. In the context of responding to a global pandemic, disinformation greatly affects the country's response to a global pandemic by undermining trust, creating fear, and sometimes leading to harmful behavior. It is important for policy makers to understand disinformation and how to respond to it. This study uses a literature review approach with data sources coming from several documents that have been verified and have a relationship with the object of study. The stages of the study start from choosing a review topic, finding and selecting appropriate articles, analyzing and synthesizing the literature, and finally presenting a review of the study. the results show that the government should have official information channels with verified, transparent, sustainable and fast sources of information. The government must also provide clear and definite information through official channels and trusted media. The government must also ensure the consistency of information. In addition, the government must maintain a transparent pattern of communication about the situation, actions and risks it takes. The aim is to restore public trust in public institutions, in information that has been conveyed by the government to the public as well as guidelines that have been provided by the government to the public, such as health protocol guidelines and the last is "Pre-bunk", or be aware of the potential for disinformation before occurred, as part of a public information and communication campaign. 
Co-Authors Abd. Rohman Bela Puspasari Dominikus Leti Djawa Rasula Epa Yeni Tata Rini Yordanus Dimus