<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana peranan perangkat kampung berperan dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, faktor yang menghambat peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang melakukan analisis terhadap permasalahan dan pendekatan kasus yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan serta mengacu pada buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues belum berperan secara maksimal. Adapun faktor yang menghambat peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung adalah karena kurangnya kapasitas dan kapabilitas perangkat kampung dalam mengelola keuangan kampung, dana kampung tahap I terlambat diterima oleh kampung, satuan harga dari sebagai acuan bagi kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung belum tersedia, kurangnya pengawasan terhadap peranan perangkat kampung sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, dan regulasi yang dianggap menyulitkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung adalah meningkatkan kompetensi perangkat kampung dalam mengelola keuangan kampung, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan kampung. Diharapkan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dapat memberikan pelatihan khusus kepada perangkat kampung terkait dengan pengelolaan keuangan kampung sehingga perangkat kampung dapat mengelola keuangan kampung sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
