Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

STATUS WANITA DI NEGARA MUSLIM MODERN: STUDI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI TUNISIA DAN INDONESIA Noviana, Lia
Kodifikasia Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i2.1832

Abstract

Salah satu fenomena penting yang muncul di dunia muslim sejak awal abad ke-20 adalah adanya upaya pembaharuan hukum keluarga di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim baik dengan metode intra doctrinal reform maupun extra doctrinal reform. Adapun tujuan pembaharuan hukum keluarga di antaranya ialah untuk unifikasi hukum, tuntutan peningkatan status wanita dan merespon perkembangan masyarakat yang selalu bergerak dinamis. Dapat dikatakan bahwa tujuan kedua ini merupakan tujuan dari reformasi Undang-Undang Perkawinan di mayoritas negara-negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus. Dengan menggunakan metode descriptive comparative, penelitian ini membahas tentang materi-materi pembaharuan hukum keluarga dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan hukum keluarga di negara Tunisia dan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pembaharuan hukum keluarga di Tunisia tidak lepas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal: pengaruh Prancis dalam usaha sekularisasi dan pengaruh Habib Bourguiba yang berhasrat menjadikan Tunisia sebagai negara sekuler dan faktor internal: adanya reinterpretasi nash Al-Qur?an dan peningkatan status wanita di Tunisia. Sedangkan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya heterogenitas masyarakat dan usaha unifikasi hukum.One important phenomenon that has emerged in the Muslim world since the beginning of the 20th century is the effort to reform family law in Muslim-majority countries with both intra-doctrinal reform and extra doctrinal reform methods. Some of the objectives of the renewal of family law are to unify the law, to legalize women?s equal rights, and to respond to the dynamic development of a society. It is well known that the legalization of women?s equal rights is mostly becomes the main goal in reforming the Marriage Law in the majority of Muslim countries, although some countries may also put other goals at once. Using descriptive-comparative methods, this study attempts to discuss the renewal material of family law and the factors that underlie the renewal in Indonesia and Tunisia. The results of the study show that the renewal of family law in Tunisia is inseparably influenced by two factors; namely external factors: the influence of France in their secularization efforts as well as the influence of Habib Bourguiba, who desires to make Tunisia as a secular state; and the internal factors: the reinterpretation of the Qur'anic text and some efforts done in Tunisia to improve the women?s status. On the other hand, the renewal of family law in Indonesia is motivated by the heterogeneity of the community and the effort of law unification.
PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH (STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO) Noviana, Lia; Faradhila, Salma Dewi
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2162

Abstract

ABSTRAK : Penikahan merupakan sarana dalam membentuk keluarga, yang tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, namun juga mengandung sakralitas hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam Perkawinan timbul hak dan kewajiban antar suami istri yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, salah satunya ialah kewajiban suami memenuhi nafkah untuk keluarganya. Namun tidak jarang kewajiban suami sebagai pencari nafkah digantikan oleh istri sebagaimana yang terjadi di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena suami kurang mampu mencukupi perekonomian keluarga. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa lebih dalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah dan dampak yang ditimbulkan pada keluarga serta peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif maslahah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, peneliti menganalisa realita istri sebagai pencari nafkah keluarga serta pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif maslahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah merupakan usaha untuk menolak kemudaratan yang terjadi dikarenakan sang suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dilihat dari segi kepentingan dan masalahnya, istri yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Joresan termasuk dalam kategori maslahah daruriyah. Dalam perspektif maslahah wajibnya memperhitungkan seberapa besar kemanfaatan atau kemudaratan yang didapat demi menjaga kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia Huda, Miftahul; Noviana, Lia; Santoso, Lukman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Abstract

Abstract:Waqf is still interesting to do a study. Apart from being a form of worship to Allah SWT, waqf is also an instrument of welfare for Muslims. The object of waqf continues to expand. One model of the object of waqf in Muslim countries is the company akaf. This study aims to describe the management and ways of developing corporate waqf in Malaysia and Singapore. This governance is then used as material for the development of corporate waqf in Indonesia. This article is the result of a doctrinal law research with a comparative approach. The results of this study indicate that the company-based waqf concept in Indonesia needs to be developed transformatively. As practice in Malaysia and Singapore. So that it can be an instrument in improving the welfare of the people in a sustainable manner. The formulation of a corporate waqf legal development model in Indonesia needs to be adjusted and strengthened. Regulators as well as an integrative and holistic understanding of the ulama. So that company waqf can be a strategic alternative in an effort to accelerate national economic development.Keywords: waqf, south east Asia, welfare.Abstrak:Wakaf masih menarik untuk dilakukan kajian. Selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga merupakan instumen kesejahteraan bagi umat Islam. Objek wakaf terus mengalami perluasan. Salah satu model objek wakaf di negara-negara muslim adalah wakaf perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan dan cara pengembangan wakaf perusahaan di Malaysia dan Singapura. Tata kelola ini kemudian dijadikan bahan pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf berbasis perusahaan di Indonesia perlu dikembangkan secara transformatif. Sebagaimana praktik di Malaysia dan Singapura. Sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Rumusan model pengembangan hukum wakaf perusahaan di Indonesia perlu disesuaikan dan dikuatkan. Pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama. Agar wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional.Keywords: wakaf; asia tenggara; kesejahteraan.
STATUS WANITA DI NEGARA MUSLIM MODERN: STUDI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI TUNISIA DAN INDONESIA Noviana, Lia
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i2.1832

Abstract

Salah satu fenomena penting yang muncul di dunia muslim sejak awal abad ke-20 adalah adanya upaya pembaharuan hukum keluarga di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim baik dengan metode intra doctrinal reform maupun extra doctrinal reform. Adapun tujuan pembaharuan hukum keluarga di antaranya ialah untuk unifikasi hukum, tuntutan peningkatan status wanita dan merespon perkembangan masyarakat yang selalu bergerak dinamis. Dapat dikatakan bahwa tujuan kedua ini merupakan tujuan dari reformasi Undang-Undang Perkawinan di mayoritas negara-negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus. Dengan menggunakan metode descriptive comparative, penelitian ini membahas tentang materi-materi pembaharuan hukum keluarga dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan hukum keluarga di negara Tunisia dan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pembaharuan hukum keluarga di Tunisia tidak lepas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal: pengaruh Prancis dalam usaha sekularisasi dan pengaruh Habib Bourguiba yang berhasrat menjadikan Tunisia sebagai negara sekuler dan faktor internal: adanya reinterpretasi nash Al-Qur’an dan peningkatan status wanita di Tunisia. Sedangkan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya heterogenitas masyarakat dan usaha unifikasi hukum. [One important phenomenon that has emerged in the Muslim world since the beginning of the 20th century is the effort to reform family law in Muslim-majority countries with both intra-doctrinal reform and extra doctrinal reform methods. Some of the objectives of the renewal of family law are to unify the law, to legalize women’s equal rights, and to respond to the dynamic development of a society. It is well known that the legalization of women’s equal rights is mostly becomes the main goal in reforming the Marriage Law in the majority of Muslim countries, although some countries may also put other goals at once. Using descriptive-comparative methods, this study attempts to discuss the renewal material of family law and the factors that underlie the renewal in Indonesia and Tunisia. The results of the study show that the renewal of family law in Tunisia is inseparably influenced by two factors; namely external factors: the influence of France in their secularization efforts as well as the influence of Habib Bourguiba, who desires to make Tunisia as a secular state; and the internal factors: the reinterpretation of the Qur'anic text and some efforts done in Tunisia to improve the women’s status. On the other hand, the renewal of family law in Indonesia is motivated by the heterogeneity of the community and the effort of law unification].
Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Ngadimah, Mambaul; Noviana, Lia; Rusdiana, Ika
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 11, No 1 (2017)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1139

Abstract

Perjanjian Perkawinan merupakansuatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Namun, makna perjanjian perkawinan semakin longgar dengan adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analitik dan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik analisis data dari induktif ke deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidzan), sedangkan dalam UU di Indonesia, perjanjian perkawinan dapat berupa taklik talak dan perjanjian yang lainnya., (2)Eksistensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan langkah progresif, yaitu dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara.(3) Adanya formulasi hukum dalam perjanjian perkawinan pasca putusan MK sejalan dengan teori mashlahah mursalah karena merupakan upaya hukum untuk mengikuti perkembangan zaman, dengan syarat dasar pembentukannya memenuhi tiga hal yaitu kemashlahatan bersifat umum, hakiki dan tidak bertentangan dengan nash syar’i ataupun perundang-undangan yang berlaku.
Students’ Perspective in the Use of TED Talks in Speaking Class Utami, Citra Puteri; Noviana, Lia
IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature Vol 9, No 2 (2021): IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Litera
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ideas.v9i2.2277

Abstract

Speaking skill is a person's skill to express an idea or ideas in front of many people verbally. Speaking skills also include vocabulary, grammar, and pronunciation to communicate. The ability to speak is important to have when it can build our confidence in communicating with others. In addition, when we become a teacher, we must pay attention to our speaking skills toward them, so that they will understand what we are saying. In online learning during the pandemic situation, lecturer can use a digital tool for teaching speaking. It is TED Talks. TED Talks are videos that present a great idea in 18 minutes or less. The purpose of this study is to know students' perceptions or opinions about the use of TED Talks in speaking class. The participant in this study is fifth semester students. The data will be gathered from questionnaire. This study uses a survey method. The result of this study will show whether the students like or dislike in using TED Talks in speaking class.