Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Ensiklopedia of Journal JOELS: Journal of Election and Leadership Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal
Dewi Anggraini
FISIP Universitas Andalas
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DERI ASTADAN ZOHIRIN SAYUTI PADA PILKADA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 Wahyuni Chairunisa; Indah Adi Putri; Dewi Anggraini
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 1 No 1 (2019): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.244 KB) | DOI: 10.25077/jdpl.1.1.101-113.2019

Abstract

Pada pemilihan Walikota Sawahlunto tahun 2018 pasangan Deri Asta dan Zohirin Sayuti unggul dalam perhitungan 16.367 suara atau 47,28 persen suara sah. Kekalahan Ali Yusuf di pemilihan Umum Walikota di Sawahlunto merupakan hal yang mengejutkan karena kandidat yang kemungkinan akan memenangkan pemilukada jikalau ia memiliki modal yang terbangun. Tetapi melihat modal yang dimiliki Deri Asta dan Zohirin Sayuti masih kurang dibandingkan dengan calon Petahana Ali Yusuf, maka rumusan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan modal sosial, ekonomi, dan politik dalam kemenangan Deri Asta dan Zohirin Sayuti pada pemilihan Walikota Sawahlunto tahun 2018? Penelitian ini menggunakan teori Modal Sosial, Modal Politik, Modal ekonomi milik Bourdieu dan Strategi politik milik Peter Schorder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil temuan Deri Asta dan Zohirin Sayuti melakukan pemanfaatan modal baik modal sosial, politik dan ekonomi. Diantaranya pengarahan suara karyawan tambang melalui jaringan pengusaha tambang yang ia miliki, Motor Trail Adventure, ikatan keluarga Pariaman dan Tanah Datar, Dukungan dan kampanye terselubung dari berbagai kelompok. Disamping itu partai membentuk tim sukses dan relawan yang berjumlah 600 orang. Dari sisi ekomoni berupa bantuan dana yang diberikan oleh jaringan pengusaha tambang, memberikan gaji kepada relawan.
ANALISIS FAKTOR PEMEKARAN NAGARI PERSIAPAN BATAHAN UTARA KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT Shahira Desiamanda; Tengku Rika Valentina; Dewi Anggraini
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 3 No 1 (2021): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.93 KB) | DOI: 10.25077/jdpl.3.1.37-46.2021

Abstract

Penelitian ini membahas faktor pemakaran Nagari Persiapan Batahan Utara. Proses pemekaran nagari dimulai sejak Tahun 2006 dan terealisasikan Tahun 2016 akibat kendala regulasi, penolakan dari walinagari, dan penetapan batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi proses Nagari Persiapan Batahan Utara melakukan pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus intrinsik. Teori yang digunakan dari Fitria Fitrani, Bert Hofman, dan Kai Kaiser yaitu faktor sosial, ekonomi, dan politik. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik saling bersinergitas mendorong Nagari Persiapan Batahan Utara memekarkan diri. Nagari Persiapan Batahan Utara ingin mekar dilaterbelakangi oleh faktor sosial yaitu jasa layanan yang diterima tidak efektif akibat kualitas infrastruktur yang buruk terutama akses jalan hanya tanah sepanjang 7 km, ongkos perjalanan Rp.50.000, jumlah penduduk yang padat terdiri dari 2.598 jiwa, sarana-prasarana seperti komputer dan leptop hanya 7 buah dengan kualitas internet tidak mendukung. Faktor ekonomi yaitu jumlah dana desa yang diterima hanya Rp. 1.131.517,744.00 dialokasikan terhadap 26 jorong, pendapatan asli nagari (PAN) kosong mengakibatkan Nagari Persiapan Batahan Utara hanya mendapatkan 3 kali bantuan pembangunan yaitu jalan beton, bangunan taman kanak-kanak, dan bronjong sungai. Faktor politik ide pemekaran diprakarsai oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
PELATIHAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG Dewi Anggraini; Wewen Kusumi Rahayu; Syaifuddin Islami
Jurnal Pengabdian Warta Andalas Vol 25 No 2 (2018): Warta Pengabdian Andalas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo telah berlangsung lama dengan segalaperkembangan kegiatan pertambangannya. Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuomenimbulkan dampak positif dan negative. Dampak positif misalnya meningkatnyapereknomian masyarakat yang berimbas pada meningkatnya ksejahteraan masyarakat danmeningkatnya pendidikan generasi muda. Akan tetapi dampak negatifnya juga bnyakdiantaranya, kerusakan lingkungan yang sangat massif, kehidupan masyarakat menjadikonsumtif, konflik ditengah-tengah masyarakat bahkan yang sangat pentin adalah semakinmenipisnya lahan pertanian produktif masyarakat. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak± 85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Sementara hampir 80 % mata pencaharianmasyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralihprofesi menjadi penambang emas sebanyak 70 %. Dalam 2 (dua) tahun terakhirini kandunganemas yang terdapat di Nagari Koto Tuo semakin sedikit, sementara lahan pertanian banyak yangtelah berubah menjadi lahan tambang dan setelah emasnya habis tiak dilakukan reklamasi danupaya konservasi lahan, sehingga lahan tambang tersebut dibiarkan begitu saja menjadi lahantidur dan tidak diurus dengan baik, sehingga kondisi ini tentu saja akan berdampak pada tingkatperekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya„pemaksaan‟ bagi masyarakat pemilik lahan untuk mellakukan reklamasi dan konservasi lahanbekas tambang menjadi lahan produktif yang pengaturannya diperlukan melalui peraturan legalformal berbentuk Peraturan Nagari tentang Reklamasi Bekas Lahan Tambang.
PELATIHAN PENGUATAN ORGANISASI LOKAL MASYARAKAT DI KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH KOTA PADANG Asrinaldi Asrinaldi; Bakaruddin Rosyidi; Sri Zul Chairiyah; Aidinil Zetra; T. Rika Valentina; Indah Adi Putri; Tamrin Tamrin; Sadri Sadri; Zulfadli Zulfadli; Dewi Anggraini
Jurnal Pengabdian Warta Andalas Vol 25 No 4 (2018): Warta Pengabdian Andalas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas yang dilaksanakan pada 10 November 2018, bertempat diKelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang, fokus kepada penguatan organisasi lokalmasyarakat. Tujuannya, agar organisasi yang dijalankan oleh masyarakat dapat berkembangsekaligus sebagai sarana masyarakat berlatih menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Pelatihanini mendapatkan sambutan yang baik oleh masyarakat dimana dari 25 peserta yang diundanguntuk mengikuti pelatihan ini yang hadir ada sebanyak 30 orang. Peserta sendiri terdiri daribeberapa utusan masyarakat yang aktif dalam organisasi seperti PKK, Karang Taruna, sertaketua RT/RW. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu metode Pendidikan OrangDewasa (Andragogi) yang mengajak peserta untuk terlibat aktif dalam pelatihan ini. Adapunhasil dari pengabdian ini (1) Masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya terlibatberorganisasi; (2) Masyarakat tahu bahwa organisasi menjadi wadah pendidikan politik untukpenguatan demokrasi di aras lokal; (3) Masyarakat paham bahwa lewat organisasi mereka dapatmempengaruhi kebijakan.
PENGEMBANGAN LAYANAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 Dewi Anggraini; Syaifuddin Islami
Ensiklopedia of Journal Vol 3, No 3 (2021): Vol 3 No 3 Edisi 2 April 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.265 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v3i3.1649

Abstract

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-government adalah manifestasi keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. Secara garis besar e-government bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.  Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat menerapkan e-governament dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebelum pandemic Covid-19 pelaksanaan e-government di Sumatera Barat sudah berada pada proses pemantapan.  Pada masa pandemi Covid-19,  layanan e-governament seharusnya dioptimalkan dengan memastikan sudah berada pada tahap pemanfaatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan respon dan kendala Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan layanan e-government pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian secara kualitatif dengan studi kasus, pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa respon yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumbar dalam pengembangan layanan e- governament masa pandemi covid 19, yaitu : dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 2020 tentang AKB, adanya program OnSmart berbasis android, program Command Center, Aplikasi Surek, Abon Sumbar, Aplikasi e-SPJ Online, Silahar, Aplikasi Sipelada, iSumbar Mambaco. Beberapa kendala dalam pengembangan layanan e government adalah minimnya pembangunan infrastruktur IT, rendahnya kualitas SDM pengoperasian IT,  rendahnya anggaran pengembangan IT serta belum maksimalnya integrasi sistem antar OPDKata kunci : pengembangan, layanan, e-government
POLA KEKERASAN DALAM KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI SUMATERA BARAT Dewi Anggraini; Wewen Kusumi Rahayu; Syaifuddin Islami
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 3 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1780

Abstract

Natural resource conflicts, especially mining conflicts, are often accompanied by violence committed by the State in collaboration with capital owners. Mining conflicts that lead to violence occur in Indonesia. From KPA data in 2022, there are at least 212 natural resource conflicts in 34 provinces throughout Indonesia with a land area of 1 million hectares. These conflicts involve at least 346,000 affected families. In West Sumatra alone from data released by LBH Padang in 2021, there are around 5,966 hectares of conflict land in several districts, such as West Pasaman, Agam and South Solok. The West Sumatra Civil Society Coalition (KMSS) also recorded that throughout 2018 there were 20 cases of natural resource conflicts on 80,637 hectares of land. Where the forest and land sector contributed the largest number with 8 cases fighting over 49,407 hectares of land, followed by the mining and energy sector with 5 cases with 29,840 hectares of land and finally the conflict of the infrastructure development sector with 7 cases on an area of 1,900 hectares. Two dominant cases that have captured public attention lately are gold mining conflicts in Nagari Simpang Tonang, Pasaman Regency. The conflict occurred between the people of Nagari Simpang Tonang, Duo Koto District, Pasaman Regency and PT. Inexco Jaya Makmur (IJM). Another case of conflict occurred between communities in Salingka Gunung Talang consisting of several nagari in conflict with PT. Hitay Daya Energi in geothermal energy exploration for power plants which also involves the local government of Solok Regency. In both cases, the conflict caused 59 people to experience intimidation and even 54 of them experienced physical violence, some even processed through legal channels
Rent Seeking In The Illegal Gold Mining Business Network In West Sumatra Province (A Case Study Of Sijunjung And South Solok Regencies) Dewi Anggraini; Mhd Fajri; Syaifuddin Islami
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 4 No. 2 (2023): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v4i2.15814

Abstract

Rent-seeking practices in illegal gold mining activities take the form of mutually beneficial collaborations between authorities and entrepreneurs/owners of capital. Various parties profit from these gold mining activities, including both mining groups and certain individuals within the ranks of officers, officials, and bureaucrats. This study aims to elucidate the causal factors and actors involved in illegal gold mining activities in the Sijunjung and South Solok Regencies. The theory employed for this study is the rent-seeking theory. The research methodology employs a qualitative case study approach with informants selected through purposive sampling. Data collection is conducted through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate several causal factors contributing to rent-seeking. Firstly, there exists an interplay of interests between local governments and mining entrepreneurs. Secondly, there are instances of officers or bureaucrats who provide support for illegal mining activities. Typically, these mining operators pay a certain amount to these individuals to secure their mining equipment's ingress and egress. Additionally, a number of officers, bureaucrats, and even legislative personnel possess equipment for illegal gold mining. Thirdly, the lack of oversight by local governments over illegal gold mining activities is a contributing factor. In the practice of rent-seeking within the mining sector, corporations/entrepreneurs/capital owners, government officials, law enforcement authorities, and landowners are all involved
Model Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang- Pekanbaru Trase 4,2 - 36 Km Dewi Anggraini; Mhd Fajri; Syaifuddin Islami
Jurnal Niara Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i2.13694

Abstract

Pembangunan Jalan tol Padang-Pekanbaru telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Februari 2018. Secara keseluruhan jalan tol ini terdiri dari 5 seksi yaitu seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 28 km,setalah perubahan trase menjadi 36 km, seksi 2 Sicincin-Payakumbuh sepanjang 78 km, seksi 3 Payakumbuh-Pangkalan sepanjang 45 km, seksi 4 Pangkalan-Bangkinang sepanjang 56 km, dan seksi 5 Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 37 km, dengan total jarak 244 km. Pada saat ini sedang berlangsung proses pembebasan lahan dan proses konstruksi pada trase 4,2 - 36 km. Akan tetapi, dalam proses pembangunannya masih banyak persoalan, salah satu nya adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat adat di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan pembebasan lahan. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan semua pihak dalam upaya resolusi konflik, terutama masyarakat adat setempat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan model resolusi konflik pembangunan jalan tol trase 4,2 km-36 km. Teori yang digunakan adalah konsep konflik dan resolusi konflik. Metode penelitian adalah kualitatif dengan studi kasus. Pemilihan informan dengan purposive sampling dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan temuan di lapangan ada beberapa model resolusi konflik dalam pembangunan jalan tol Padang-Sicincin Trase 4,2-36 km, yaitu negosiasi, fasilitasi dialog, mediasi dan kompensasi/sewa lahan
Co-Authors Asrinaldi Asrinaldi Bakaruddin Rosyidi Islami, Syaifuddin Mhd Fajri Putri, Indah Adi Sadri Sadri Shahira Desiamanda Sri Zul Chairiyah Tamrin Tamrin Tengku Rika Valentina Wahyuni Chairunisa Wewen Kusumi Rahayu Zetra, Aidinil