Armen Zulham
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BALITBANG KP

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.692 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i1.7102

Abstract

Kehadiran nelayan asing pelaku Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal, perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan menangkap pelaku IUU Fishingpada perairan itu, seharusnya mendorong pelaku usaha perikanan Natuna memanfaatkan peluang itu. Namun, hal itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengukur: kemampuan pemupukan modal, kemampuan akses potensi ikan, membangun industri pengolahan, membangun akses pasar dan jaringan perdagangan ikan, serta perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran entitas bisnis perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. SKPT yang dimulai sejak tahun 2016. Lokasi ini dipilih karena kontruksi sosialnya masih premature sehingga perlu strategi untuk memfungsikannya. Assessmentosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan  jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk operasionalisasi SKPT tersebut. Informasi tulisan ini diperoleh melalui Focus Group Discussion(FGD) di Ranai. Informasi FGD itu, diperkaya dengan mewawancara 50 nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha yang melakukan bisnis perikanan di Natuna. Informasi dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah pedagang tersebut berperan di SKPT Selat Lampa.Social Assessment on The Development of The Fishery Business Entity in SKPT Selat Lampa, NatunaThe presence of foreign fishermen committing Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) in North Natuna Sea indicates that the sea is highly potential. The arrest of IUU-Fishing actors is supposed to encourage the local businessmen to take the opportunities. However, the role has not been established yet due to lack of capacity mapping of social structure and social networking for the fishing business outside SKPT Lampa Strait. The mapping was required to measure the ability of capital accumulation, access to fish resources, development of processing industry, development of market access and fish trading network, and behaviour of fish businessmen in Natuna. The Integrated Centre of Marine and Fisheries (SKPT) in Lampa Strait, which has been initiated since 2016, is developed to empower the role of fish business in Natuna. This location was chosen due to the prematurity social construction, therefore, a particular strategy is necessary to function it. This social assessment aimed to inform social structure and social networking of fish business outside SKPT Lampa Strait as a subject to operate the SKPT. The information of this article were collected through Focus Group Discussion (FGD) in Ranai, as well as interview with 50 fishermen, 5 traders, and 3 businessmen doing fish business in Natuna. The information was collected on July and October 2017. The result of the analysis recommended that fish wholesaler in Natuna network business should be integrated in joint venture to encourage their engagement in business activities at SKPT Lampa strait.
ANALISIS TINDAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI SABANG Armen Zulham; Rani Hafsaridewi; Freshty Yulia Arthatani; Mira Mira
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.074 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.11.2.2019.113-123

Abstract

Tindakan sosial adalah perilaku pelaku usaha perikanan terhadap pelaku lain dengan tujuan dan motivasi tertentu. Permasalahannya, tindakan sosial pelaku usaha pada kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang tidak responsif mendukung beroperasinya SKPT Sabang. Tujuan tulisan ini mempelajari karakteristik aspek sosial budaya masyarakat perikanan Sabang serta tindakan sosial yang terkait dengan hal itu agar SKPT Sabang dapat berfungsi. Data dan informasi diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD). Observasi langsung (aktuelles verstehen), dan pemahaman motif tindakan (eklarendes verstehen) digunakan sebagai teknik untuk mendalami infomasi hasil FGD tersebut. Pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan: tindakan sosial tradisional mendominasi keputusan pelaku usaha dalam penangkapan ikan. Pelaku usaha perikanan tersebut harus taat hukum adat laot yang dipantau Panglima Laot; tindakan sosial rasional instrumental mendominasi tindakan pelaku usaha pada kegiatan penanganan hasil tangkapan serta distribusi dan pemasaran ikan. Motif tindakan sosial yang terakhir ini mempengaruhi pelaku usaha lain, agar pasokan ikan dapat diperoleh atau mengoptimalkan manfaat karena tindakan pelaku usaha lain. Tulisan ini merekomendasikan agar di SKPT Sabang dilakukan perubahan sosial melalui transformasi 30% - 40% dari 684 unit armada perikanan <3 GT menjadi armada >10 GT. Transformasi ini akan mendorong tindakan sosial pada trip penangkapan ikan, peningkatan permintaan tenaga kerja trampil (pawang) dan penggunaan teknologi dalam penanganan serta pemasaran/distribusi ikan.Social action is defined as the action among business actors for specific purposes or motives. The problem of social action in the SKPT (integrated marine and fisheries center) Sabang is that the business actors in fisheries are not responsive to support the operationalization of SKPT Sabang. The purpose of this paper is to learn the characteristics of business actors on socio-cultural aspects and social action to support the daily operation of SKPT Sabang. Data and information were collected from the Focus Group Discussion (FGD). Direct observation (aktuelles verstehen) and Empathetic Understanding (eklarendes verstehen) were used as techniques to collect advanced information. Data were collected in October 2018. The research findings are: traditional social actions dominate fishing actors’ activities. The business actors remain to obey on the local traditional rule (adat laot rule) observed by Panglima Laot; instrumental rational social actions are always carried out by business actors on the post-harvest fishing activities as well as distribution and fish marketing. The last social action motives are to influence others to provide fish and to reach optimal benefit due to other business actor action. This paper recommends preparing the social change through transformation 30% - 40% of < 3 GT fishing vessel to > 10 GT in Sabang. It will then change the duration of fishing activity, increase demand for skilled labor (pawang), and the application of technology in post-harvest as well as marketing/fish distribution.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PERIKANAN DALAM PEMANFAATAN POTENSI DUA DANAU DI KABUPATEN SIMEULUE Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.833 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.9.1.2017.21-30

Abstract

Danau Laulo dan Danau Lauik Tawar adalah dua danau di Simeulue yang informasinya belum tersedia secara memadai. Akibatnya program pembangunan untuk masyarakat disekitar danau itu belum dapat diwujudkan. Tulisan ini, mempelajari tingkat partisipasi pemangku kepentingan di Desa Amabaan dan Desa Bulu Hadek dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kedua danau tersebut. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Nopember 2015 dengan mewawancara secara acak 20 responden di Desa Amabaan dan 20 responden di Desa Bulu Hadek. Pengumpulan data kedua dilakukan pada Oktober 2016 melalui diskusi dengan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menggungkapkan tingkat partisipasi masyarakat memanfaatkan potensi danau, belum mencapai tingkat partisipasi mandiri. Tingkat partisipasi pedagang hanya pada tingkat partisipasi informatif (di Desa Bulu Hadek) dan tingkat partisipasi interaktif (di Desa Amabaan). Tingkat partisipasi masyarakat membiayaai usaha di Amabaan adalah tingkat partisipasi interaktif dan di Desa Bulu Hadek adalah tingkat partisipasi insentif. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemupukan modal melalui tabungan adalah tingkat partisipasi pasif. Tulisan ini merekomendasikan, untuk peningkatan pemanfaatan potensi danau perlu dilakukan intervensi pemerintah dengan membentuk pasar informal dan mengembangkan inkubator bisnis pada kedua lokasi tersebut. Dampak dari rekomendasi itu akan mendorong perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi danau, perdagangan dan pemupukan modal menuju tingkat partisipasi mandiri. There is limited information related to Laulo and Lauik Tawar Lakes located in Simeulue. As a consequences, the economic development program for the community cannot be appropriately implemented. This paper aims to investigate the level of participation among stakeholders in the community of Amabaan and Bulu Hadek Villages. Data was collected in November 2015 by interviewing 20 respondents in both villages randomly. The second data collection was conducted in October 2016 by discussing with the local public figures. The results showed that the community has not reached independent level in utilizing the lakes potency. The level of traders’ participation only reached the informative participation and the interactive participation in Bulu Hadek Village and Amabaan Village repectively. The level of participation in community in funding the business in Amabaan and Bulu Hadek Village are interactive and incentive, respectively. The level of participation by community on capital formation by savings is passive. The government intervention needed to increase participation level, such as creating informal market or market day (farmers market) and creating business incubator on both locations. Those activities will encourage social change to make the community participate in utilizing lake potency, trade, and capital growth through independent level of participation. 
PERILAKU SOSIAL BERINVESTASI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PERIKANAN RAKYAT DI WPP 714 Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.226 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.8.2.2016.111-122

Abstract

Tulisan ini mempelajari perikanan rakyat pada WPP 714 yang berlokasi di Kota Kendari dan di Kota Tual. Data tentang nelayan perikanan rakyat yang digunakan merupakan data hasil survey yang dikumpulkan pada Bulan Mei 2015 dan bulan Oktober 2015. Basis analisis adalah kelompok alat tangkap Pancing, Jaring dan Perangkap. Jumlah responden pada setiap pengambilan data per lokasi masing-masing 100 responden. Hasil analisis menunjukkan: investasi nelayan perikanan rakyat merupakan induced investment karena memanfaatkan dana sendiri. Pada lokasi tertentu telah memaanfaatkan jasa bank dan pedagang. Armada perikanan rakyat pada dua lokasi itu mampu mensubtitusi peran perikanan komersial, jika berbagai infrastruktur (autonomous investment) seperti: Pabrik Es, Cold Storage, pasokan listrik serta sarana transportasi distribusi ikan, pasokan BBM disiapkan oleh pemerintah. Keberhasilan membangun dan memfungsikan infrastruktur dapat mempercepat transformasi armada perikanan rakyat menuju perikanan komersial. Tulisan ini merekomendasikan transformasi armada perikanan rakyat menjadi armada komersial harus segera dilakukan dengan mengganti PTM dan PMT menjadi armada KM dengan tonase kapal >=20 GT. Transformasi harus dikuti dengan pelatihan manajerial bisnis dan didukung oleh skema pembiayaan yang mudah diakses dengan bunga rendah.This paper studied about artisanal fisheries in Fisheries Management Area of Indonesian Republic (FMAs) 714 located in Kendari City and Tual City. Data in this paper are obtained from survey conducted in May and October 2015. The analysis is based on the group of fishing equipments: line, net, and trap. Total numbers of respondents are 100 on each location. It is found that the fishing investment of artisanal fisheries can be called as induced investment, because it used a personal funding. In some particular locations they used bank and merchant services. Artisanal fishing vessel on both locations are able to substitute the role of commercial fisheries. This could only occur with the presence of various infrastructures (autonomous investement) such as ice factory, cold storage, electrical supply, fish transportation and distribution equipment, and fuel supply fasilities, prepared by the government. The other things are prepared and accessible of the capital support scheme. The success in building and functioning infrastructures mentioned above could accelerate transformation of the artisanal fisheries towards commercial fisheries. This paper recommends the transformation to be immediately implemented by substituting non powered fishing vessels and out board fishing vessels to inboard powered fishing vessels with tonnage >=20 GT. This transformation should be followed by business managerial training and be supported by accessible funding scheme with low interest.