<![CDATA[Penelitian ini berawal dari fenomena masih sering ditemuinya orang dengan gangguan jiwa terlantar yang berkeliaran di Kota Sukabumi. Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar tidak ditangani oleh satu lembaga, oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antar lembaga dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan yang terdiri dari empat dimensi, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metede penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa koordinasi dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kota Sukabumi masih belum maksimal karena belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga, komunikasi yang dilakukan antar lembaga tidak intensif, dan pembagian kerja yang belum optimal. Oleh karena itu harus adanya kesatuan tindakan antar lembaga, rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin, adanya pedoman dalam penanganan yang disepakati bersama, serta penyediaan anggaran yang cukup. Abstract This study originated from the phenomenon that people with deranged mental disorders who roam the city of Sukabumi are still frequently encountered. The handling of people with mental disorders who are displaced is not handled by one institution, therefore there is a need for coordination between the Social Service, the Health Service and the Civil Service Police Unit. This study aims to analyze coordination between institutions in the handling of people with mental disorders who are displaced in Sukabumi City by using the coordination theory proposed by Hasibuan which consists of four dimensions, namely unity of action, communication, division of work, and discipline. The method used in this research is qualitative research metede. The results found that coordination in handling people with mental disorders in the City of Sukabumi was still not optimal because there was no unity of action between institutions, communication between agencies was not intensive, and the division of labor was not optimal. Therefore there must be unity of action between institutions, coordinating meetings are held routinely, there are guidelines in handling mutually agreed upon, as well as providing sufficient budget.]]>
