Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Pro Justitia (JPJ) Jurnal Pengabdian UMKM
Dwi Nurahman
Universitas Mitra Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kebijakan Model Crime Prevention Through Social Development Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dwi Nurahman; Dina Haryati Sukardi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v4i2.1330

Abstract

The problem in this study is how the implementation of the conception of Crime Prevention Through Social Development (CPTSD) by Bhabinkamtibmas in combating criminal acts of terrorism and why there are obstacles to the implementation of the conception of CPTSD by Bhabinkamtibmas in combating criminal acts of terrorism. The research method specifically uses this type of qualitative research with a normative juridical approach to the problem and an empirical approach. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with resource persons and secondary data from literature studies. The results of the study indicate that the CPTSD model policy by Bhabinkamtibmas in overcoming criminal acts of terrorism is carried out through preventive, preemptive, and repressive efforts. Preventive efforts are supervision of chemicals that can be processed into explosives. Preemptive efforts are holding tabligh akbar and re-instilling Pancasila values ​​in society. The repressive effort is the establishment of the Anti-Terror Task Force. The obstacle in implementing the CPTSD model policy by Bhabinkamtibmas in overcoming criminal acts of terrorism is that Bhabinkamtibmas still lacks resources both in terms of quantity of members and in the field of facilities and infrastructure which includes the number of vehicles and task tools used to carry out Anjau Glare and binluh to the community. The Binmas Pioneer program through the CPTSD by Bhabinkamtibmas has not yet reached the target, so it has not been maximal in raising public awareness and preventing crime.
Literasi Digital Pada Aspek Hukum Bisnis UMKM Kelompok Usaha PKK Desa Wisata Pulau Pahawang Dwi Nurahman; Yulistina Yulistina; Yodhi Yuniarthe; Resy Anggun Sari; Dina Haryati
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): juni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/sewagati.v2i2.764

Abstract

Lampung Province is a province located at the tip of the island of Sumatra which is the gateway between the islands of Java and Sumatra. Lampung is a province that has a variety of tourist destinations, especially coastal and island tourism which has beautiful panoramas and a wide variety of interesting marine habitats for tourists to visit, both local, national and international. One of the island's tourist destinations that is interesting and has good potential, namely the tourist village on Pahawang Island, apart from offering beautiful beaches and interesting marine habitats to visit, the people of Pahawang Tourism Village have potential in the field of MSME Business, especially PKK women and Karang Taruna youth like making Dodol. For this reason, it is hoped that the participation of universities to provide a legal basis for MSMEs is contained in Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (UU.UMKM).
Pertimbangan Hakim Judex Factie Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Perkara Nomor 89/Pid /2017/PT.Tjk) dwi nurahman
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i2.441

Abstract

Abstrak Vonis yang dijatuhkan berdasarkan dalam Perkara Nomor : 299/Pid.B/2017/PN.Tjk menjadi kajian penting karena berhubungan erat dengan asas legalitas dan kepastian hukum yang diwujudkan dalam penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor :299/Pid.B/2017/PN.Tjk, b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim judex factie terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (library research) dan data lapangan (field research). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor :299/Pid.B/2017/PN.Tjk adalah dakwaan jaksa keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pertimbangan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Unsur materiil ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, serta teori pemidanaan. Dasar pertimbangan Hakim judex factie terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana perzinahan dalam Perkara Nomor: 89/Pid /2017/PT.Tjk yakni Hakim tingkat pertama yang memutus perkara a quo dengan menggunakan Pasal yang tidak sesuai dengan Surat dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah tidak cermat dan keliru dalam mengutip Pasal yang dijadikan dasar pemutusan perkara ini yaitu Pasal Pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP, karena tidak ada Pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP tetapi yang ada adalah Pasal 284 ayat (2) KUHP saja yang mengatur tentang delik aduan dan tenggang waktu pengaduan dalam pasal ini, sedangkan yang dimaksud oleh Hakim tingkat pertama adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, pertimbangan Hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP serta pertimbangan dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Kata Kunci:         Pertimbangan Hakim, Judex Factie, Putusan Bebas, Perzinahan
Tinjauan Yuridis Eksistensi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dwi nurahman
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.647

Abstract

Abstrak Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimana eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah, b. Apa hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yakni mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yaitu ketidaktahuan pemahaman tentang TP4D di lingkungan birokrat Pemerintah Daerah Lampung Utara sehingga menimbulakan keragu-raguan dalam pelaksanaan pemabngunan daerah dan khawatir akan adanya TP4D sehingga lebih banyak menutup informasi. Kata Kunci:         Eksistensi, Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah, Pembangunan, Korupsi
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HKI BAGI PELAKU UMKM INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN MESUJI Dwi Nurahman; Satrio Nurhadi; Tahura Malagano; Dian Herlambang; Prandi Wanindra
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.18

Abstract

HKI merupakan ekspresi dari sebuah ide yang telah memenuhi tiga syarat, yaitu pertama, ide itu tidak hanya sebatas ide atau gagasan, tetapi harus diekspresikan dalam bentuk nyata. Kedua, ekspresi dari ide tersebut belum pernah diungkapkan kepada siapapun dan dimanapun, yang biasa disebut dengan orisinalitas ide. Ketiga, ekspresi ide tersebut dapat diwujudkan secara nyata, baik dalam bentuk komersial maupun nonkomersial. Hubungan HKI dengan dunia usaha seperti UMKM dan industri kreatif, HKI memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai alat perlindungan dari barang atau jasa yang diproduksi, dan sebagai alat untuk optimalisasi bisnis UMKM dan industri kreatif khususnya di Kabupaten Mesuji Lampung. Peran pemerintah daerah setempat dalam mendukung UMKM di Kabupaten Mesuji khususnya kuliner. Mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji belum mendaftarkan potensi HKI-nya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak atas kekayaan intelektual, serta keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan.
Co-Authors dian herlambang Dina Haryati Dina Haryati Sukardi prandi wanindra Resy Anggun Sari Satrio Nurhadi tahura malagano Yodhi Yuniarthe Yulistina Yulistina