Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Literatus Salasika KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
helen intania surayda
Universitas Semarang
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
URGENSI RUMAH PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN helen intania surayda
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.3120

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang.  Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Helen Intania Surayda
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.784 KB) | DOI: 10.26623/jic.v2i1.543

Abstract

AbstractLegal protection for the interests of sexual violence victims either through the judicial process or by means of social care, is part of the legal policy. Thelegislation that becomes the reference for handling the sexual violence casesmakes it difficult for women to access justice. The elasticity of Islamic law ishighly adaptable to the dynamics of social change and the advance of the world.Multidimensional nature within the scope of Islamic law covers all aspects ofhuman life. The purpose of the establishment of Islamic law is to realize thebenefit for mankind. Just as the recovery of sexual violence victims is related tothe victim's invidual benefit. The problems in this thesis are: a) how legal protection for sexual violencevictims seen from positive law, b) how the legal protection for sexual violencevictims in the concept of Islamic law study. To answer the problems, researchwith juridical normative approach method with specification of analyticaldescriptive research is conducted. The type of data used in this research issecondary data. Based on the conducted research, it is found that protection for sexual violence victims have not been optimally facilitated by the state. The recovery of the violence victims must be broadly understood, not only in medical, legal or psycho-social interventions but also in the creation of situations in which the victims of violence can be fully empowered, so they are able to take decisions in their lives and are able to resume their roles in society as women and citizens.The law is always positive law, and the legal positivism lies on the fact that thelaw is created and abolished by human actions, so apart from the morality andthe norm systems themselves. The aspects of maslahah mursalah if applied to the legal protection for the victims of violence do not use normative approach as the case in general but the one which is used is the rights of the victims to takeprecedence in its handling. 
The Urgency of Protection House for Women Victims of Violence Helen Intania Surayda
Salasika Vol 4 No 1 (2021): Salasika (Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Stud
Publisher : Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender & Anak Indonesia (ASWGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3499.53 KB) | DOI: 10.36625/sj.v4i1.73

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang. Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MA AL ADZKAR MRANGGEN DEMAK MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA PEREMPUAN helen intania surayda
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2854

Abstract

The embodiment of the mandate for the protection of human rights (human rights) as the constitutional rights of citizens that strengthen human rights has also been carried out through a number of Laws, including the ratification of a number of international human rights instruments so as to become national law. Cases against women are one form of human rights violations experienced by men. The vast majority of cases of violence experienced are sexual violence that occurs as a result of social construction placing certain gender relationship positions more dominant in society against others resulting in actions that result in physical, mental, and sexual harm, including threats, coercion, and deprivation of liberty. Women in subordinate relationship positions versus dominant males are often stereotyped, as well as acts of violence with a form of control even with the intent of protection, which eliminates physical and mental integrity resulting in loss of persaman, connoisseur and basic freedom as a human being. The core legal protection against women victims of sexual violence in DUHAM respects everyone's humanity because she was born a human being. Courtship violence is part of violence against women. Cases of domestic violence not only afflict adult women but can unwittingly also afflict teenagers who are in courtship, so based on this can be formulated the problem in this Community Service activity is the lack of understanding ma Al-Adzkar Mranggen, Demak on "Legal Protection for YoungWomen". This  Community Service activity is conducted by method of  lectures,  discussions and q&A. In this Community Service activity, MA Al Adzkar students gained information and understanding about the legal  protection of  young  women. The results of this activity showed that,  siswi prior to the implementation of the activity, MA Al  Adzkar students did not understand and understand, and after the counseling of MA Al  Adzkar students increased the insight into the legal needs for young  women,this was shown by an increase in the average generalunderstanding of 15  participants by 77.33%. 
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK 3 KOTA SEMARANG MENGENAI KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH TERHADAP ANAK (KEPPSA helen intania surayda
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.3818

Abstract

Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang berakibat dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Anak kerap kali mendapat tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial yang kerap kali tidak disadari sebagai bagian dari ekploitasi. Kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, social dan perlindungan dari kemungkinan adanya bahaya. Berdasarkan data dari KPA untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluarga dan pengasuhan alternative, 5 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 5 kasus. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang “Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA)” ini dilakukan dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, siswa SMK 3 memperoleh informasi dan pemahaman  mengenai KEPPSA. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswa SMK 3 belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK 3 bertambah wawasan mengenai KEPPSA, hal ini  ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 53.85 %.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK 3 KOTA SEMARANG MENGENAI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK helen intania surayda
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3285

Abstract

The law is basically a reflection of human rights that is no longer seen as a mere defense but also a protection of citizens. This regulatory product will protect citizens. In fact, children cannot protect themselves from various words of loss, mental and social and in various lives. Based on KPA data for regions in Central Java Province as many as 957 cases of child protection occurred in the period 2011-2016. Of the 8 child protection clusters, the 4 highest rankings consist of 135 cases of advanced children with the law, 81 cases of family and alternative education, 5 cases of health and napza and 49 cases of education. According to dp3akb data of Central Java Province in August 2020 there were 76 cases of children. Meanwhile, data on DP3A in Semarang in 2019 reached 5 cases. Based on the above thoughts and data, we as a Community Development Team feel that there needs to be real action through legal counseling activities on child protection in the Semarang area, namely SMK 3 Semarang City. Berbed this can be formulated problems in this community loving activity is to raise students smk 3 Semarang about "Child Protection City". This Community Detractor activity is conducted by pre-test method, lectures, discussions, Q&A and post test. In this activity, smk 3 students obtain information and information about child protection. The results of this activity have, before the activity, smk 3 students have not understood and understood, and after counseling smk 3 students increased insights on child protection services, it is terbib he well understood from the general 40 participants by 53.07%.Keywords: Organizing, Protection, Children.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 2 KOTA SEMARANG MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI WEBSITE (ONLINE) Dhian Indah Astanti; Helen Intania Surayda
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.4384

Abstract

Jual beli merupakan sarana  bagi setiap orang untuk melakukan transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menyerahkan uang, dengan kondisi  sekarang ini dan dengan berkembangnya teknologi media informasi dan komuniaksi, jual beli tidak mustahil dilakukan secara “maya” maksudnya disini adalah bahwa seseorang untuk melakukan jual beli atau kontrak tidak perlu lagi bertatap muka atau bertemu di suatu tempat agar dapat melakukan kontrak, tetapi dengan adanya sarana media internet, siapapun dimanapun dapat melakukan hal tersebut. Teknologi informasi di masa mendatang diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun pemerintahan yang selama ini dan dimasa lalu lebih dijalankan di dunia nyata. Cara baru ini dipilih karena diyakini teknologi informasi yang berkarakteristik lintas batas ditingkat nasional maupun global akan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis pemerintah. Selama ini banyak peserta didik yang belum mengetahui perjanjian jual beli melalui website, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan mengenai perjanjian jual beli melalui website (online). Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang tentang “Perjanjian Jual Beli Melalui Website (Online)” Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perjanjian jual beli melalui website (online). Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang bertambah wawasan mengenai perjanjian jual beli melalui website (online), hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 65 peserta sebesar 82,77%.
Perlindungan Pembela HAM atas Hak Kesehatan di Jawa Tengah Helen Intania; Rizky Amelia
LITERATUS Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i1.731

Abstract

Pembela Hak Asasi (HAM] atau yang lebih dikenal dengan sebutan Human Rights Defenders (HRD), sebenarnya adalah istilah yang tidak terlampau asing di Indonesia. Bekerja dalam menegakkan hak-hak perempuan menimbulkan kerentanan bagi para pembela HAM. Akumulasi kronis stres fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh risiko tinggi, ancaman, kekerasan, dan kerentanan menyebabkan WHRD mengalami berbagai masalah kesehatan antara lain kanker payudara, kanker ovarium, kanker otak, stroke, keguguran, lahir mati dan kematian saat melahirkan. Kebanyakan WHRD tidak memiliki asuransi kesehatan, sehingga mereka atau keluarganya harus membayar sendiri biaya pengobatannya. Kondisi khusus dan kerentanan WHRD sebagaimana tersebut di atas belum terakomodasi. Oleh karena itu, ketika risiko kesehatan tersebut di atas terjadi, WHRD merasa kesulitan untuk melaporkan situasi mereka dan mendapatkan akses untuk dukungan dan perlindungan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis pembela HAM atas hak kesehatan di Jawa Tengah beserta meknaisme perlindungannya. Penelitian ini akan dilakukan di Jawa Tengah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui riset lapangan dan riset perpustakaan. Semua data yang diperoleh akan dianalisis dan disusun secara teratur dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian untuk ditarik kesimpulan secara induktif. Luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah accepted pada jJurnal terakreditasi.
Analisis Penanganan Kekerasan Seksual berbasis Online dalam Konstruksi Hukum di Indonesia Helen Intania; Wahyu Satria WPW
LITERATUS Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i2.729

Abstract

During the pandemic, most of the community's activities were carried out at home by doing work from home and school from home . At the beginning of 2021 internet users in Indonesia reached 202.6 million people or 73.3% of the total population of Indonesia. The more massive communication via online does not rule out the greater the possibility of online gender-based violence (KBGO) in social media. In the last 3 years, cases of online-based sexual violence (KSBO), which is a form of KBGO, have continued to increase in Indonesia, including during the Covid period. From 2019 and 2020, Komnas Perempuan has recorded 455 cases of onlinebased violence against women reported through victim service agencies. The existence of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is important to protect sexual violence, including KSBO. The TPKS Law is expected to adequately regulate KSBO not only in its form but also in the protection of victims of KSBO. This research uses normative juridical research with a qualitative case approach. Based on the results of the research, there are 9 forms and patterns of online-based sexual violence, which consist of: 1) Undesirable production of sexualnuanced Electronic Material/Information; 2) Modification of sexually nuanced material/information; 3) Threats of Dissemination of Sexual Material/Information; 4) Dissemination of material/electronic information with sexual nuances; 5) Selling material/electronic information with sexual nuances; 6) Sexual Harassment; 7) Sexual Exploitation; 8) Sexual Bullying and 9) Sexual stalking. This KSBO mode varies; both the media used and the purpose/motivation of the actions taken. The complexity of handling KSBG cases is caused by layered and continuous barriers in assisting victims of online-based sexual violence
Co-Authors Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Rizky Amelia Wahyu Satria WPW