Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR) ]]>
<![CDATA[Dewi, Nourma]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), diaturbatas minimum  usia perkawinan untuk  laki-laki 19 tahun  dan wanita 16  tahun. Akan tetapi,  jika inginmelangsungkan perkawinan tetapi usia calon mempelai kurang dari batas usia yang ditetapkan padaPasal 7 ayat (1), maka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana tercantumdalam Pasal 7 ayat (2). Namun, masalah dispensasi usia perkawinan ini tidak diatur secara detail dalamUUP. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini dengan menarik rumusan masalah terkaitimplementasi Pasal 7 ayat (2) UUP dalam pemberian dispensasi usia perkawinan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkankesimpulan, yaitu pertama alasan-alasan pengajuan dispensasi usia perkawinan adalah hamil terlebihdahulu, kekhawatiran orang tua, dan kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, keduaproses pelaksanaan pemberian dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar terlihatdipermudah dengan proses yang cepat dan bukti yang terkadang belum lengkap.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peran Badan Penasihatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar ]]>
<![CDATA[Nourma Dewi]]>;
<![CDATA[Ariy Khaerudin]]>;
<![CDATA[Femmy Silaswaty Faried]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 2 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.624 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v9i2.1708
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan sakral yang merupakan bagian dari kodrat manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang utuh dan kekal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan berumah tangga dimana pada mulanya didasari dengan cinta dan kasih sayang pada perjalanannya terjadi berbagai macam permasalahan atau cobaan terutama di kompleksitas dimana berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang sudah dibina sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan salah satunya disebabkan karena terjadinya perceraian. Pemerintah mempunyai Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulangi masalah perkawinan yang bisa menyebabkan perceraian yang pada pelaksanaannya perannya tidak terlaksana dengan baik dilihat dari tingginya angkanya perceraian di Kabupaten Karanganyar contohnya pada tahun 2018 terdapat 1535 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Peran dan manfaat BP4 tidak dirasakan oleh masyarakat dimana seharusnya meningkatkan kualitas perkawinan dan menekan angka perceraian. Selain itu, terdapat overlapping tugas BP4 dengan penyuluh dan penghulu di KUA ]]>
<![CDATA[KASUS SENGKETA MEREK PRADA S.A DENGAN PT. MANGGALA PUTRA PERKASA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Nourma Dewi]]>;
<![CDATA[Tunjung Baskoro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.13 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v4i1.1531
<![CDATA[Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam sektor perdagangan yang terjadi saat ini. Khususnya dalam kasus Prada S.A Italy sebagai pemilik merek Prada S.A menggugat PT. Manggala Putra Perkasa dimana dalam kasus ini pengadilan memutuskan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.]]>
<![CDATA[Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri ]]>
<![CDATA[Nourma Dewi]]>;
<![CDATA[Raharno .]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.874 KB)
|
DOI: 10.35457/supremasi.v9i2.747
<![CDATA[Marriage registration is still limited to the existence recognized by the state is not the main condition of the legality of the marriage. In practice, many sirri marriages occur in the community and such marriages sometimes do not achieve the goal of a happy and everlasting marriage that causes divorce. The problem that needs to be examined is the divorce from the sirri marriage how the concept of division of shared assets. This research uses normative research methods. KHI regulates the determination of marriage by the court or itsbat marriage. After the stipulation results in the enactment of the law of joint sharing as regulated in Article 37 of the UUP and Article 97 of KHI.]]>
<![CDATA[Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology) ]]>
<![CDATA[Femmy Silaswaty Faried]]>;
<![CDATA[Nourma Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.057 KB)
|
DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.845
<![CDATA[Technology-based financial services or known as financial technology or abbreviated to fintech is an innovation in the field of financial services. Fintech is in demand and is marginally used for providing a product and financial services efficiently. Although fintech is not a way to manually shift the use of financial implementation, because fintech has an objective to make it easier for users to receive products or loan funds. In relation to this it is necessary a clear arrangement of the establishment of the fintech companies themselves and it is regulated in the Financial Services Authority law in detail. It is necessary to provide legal protection for the users of fintech and economic actors themselves. The purpose of this research is to study the task of functions and the authority owned by the Financial Services Authority. The research method used with the type of normative research with secondary data source and primary, secondary and tertiary legal material is by reviewing the legislation relating to the Financial Services Authority Act . Opinions of legal experts and scientific articles relating to data analysis and data collection techniques in a deskritif by sorting through the relevant regulations. The arrangement and supervision of fintech must be done in accordance with the rules and provisions of course to anticipate the existence of a fintech that does not provide legal protection for its users, so in the rules of fintech is clearly regulated as well as the establishment of Digital financial innovation which volunteered as a supervisor under the roof of the Financial Services Authority institution as stipulated in the Financial Services Authority Act. It is necessary to socialize with fintech regulations for users.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid 19: (Studi Kasus pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta) ]]>
<![CDATA[Muhammad Bilal]]>;
<![CDATA[Suharno Suharno]]>;
<![CDATA[Nourma Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1316
<![CDATA[Covid-19 yang mempunyai tingkat penularan dan korban kematian yang tinggi menimbulkan perubahan besar bagi pola kehidupan masyarakat termasuk dalam pengelolaan transportasi online di Indonesia. Dalam pengelolaan transportasi online saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Permen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan Permen tersebut pada bisnis transportasi online Grab yang ada di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis field research kualitatif, yang dilaksanakan di Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moda transportasi online Grab di Kota Surakarta telah melakukan berbagai perubahan dalam standar operasional prosedur dalam pelaksanaan bisnis transportasi online di masa pandemi Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta kendati masih terdapat kesadaran yang rendah bagi mitra pengemudinya.]]>
<![CDATA[PENYEBARAN VIRUS RANSOMWARE WANNACRY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 ]]>
<![CDATA[Irfan Arief Kurniawan]]>;
<![CDATA[Hadi Mahmud]]>;
<![CDATA[Nourma Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 2: Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v2i2.704
<![CDATA[This study aims to find and describe the legal provisions for perpetrators of the crime of spreading computer viruses. analyze how the law is enforced against the perpetrators of the spread of computer viruses regulated in Law Number 11 of 2008. This study uses a method of normative legal approach to law enforcement against the perpetrators of the spread of computer virus wannacry ransomware based on Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Data was collected by reviewing legal materials which were then analyzed using qualitative analysis techniques and interpreted logically and systematically and then drawn conclusions. Law enforcement against the perpetrators of the spread of computer viruses Ransomware wannacry, among others by prosecuting law by observing jurisdiction and applicable law, because in this case it is possible for the perpetrator to be in a country different from the country where the victim of this crime is located, besides, it is difficult to determine the place events (locus delicti) because these crimes occur in cyberspace. The perpetrators of the spread of computer viruses through Ransomware wannacry viruses can be subject to Article 46 paragraph (2) in conjunction with Article 30 paragraph (2) of the ITE Law. Law No. 11 of 2018 concerning ITE regulates and explains various actions for violating the law in the misuse of Information Technology. The spread of computer viruses Wannacry Ransomware is one of the prohibited acts as regulated in Article 30 paragraph (2) of the ITE Law, because in this case the virus contained in the computer component is considered as electronic information and / or documents that can be used as one of the evidence as stipulated in article 5 paragraph (1) and (2) of the ITE Law. Thus, the act of spreading computer viruses can be charged under Article 46 paragraph (2) in conjunction with Article 30 paragraph (2) of the ITE Law]]>
<![CDATA[AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI REFLEKSI MEMBANGUN KARAKTER ANAK: BENTUK UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN DESA (STUDI DESA KRAGILAN, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO) ]]>
<![CDATA[Suharno Suharno]]>;
<![CDATA[Muhammad Aziz Zaelani]]>;
<![CDATA[Hanuring Ayu]]>;
<![CDATA[Nourma Dewi]]>;
<![CDATA[Yulian Dwi Nurwanti]]>
<![CDATA[ E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M STP Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya aktualiasi nilai Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak; (ii) memberikan penjelasan komperehensif bahwa karakter anak yang didasarkan Pancasila menguatkan etika dan moral sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa. Permasalahan kenakalan remaja dan kriminal anak, menjadi problematika yang memprihatinkan. Anak merupakan pilar pembangunan, maka harus dilindungi dari degradasi etika dan moral yang bermuara pada kenakalan remaja maupun kriminal anak. Pengabdian dilakukan dengan sosialisasi komperehensif yang mengedepankan diskusi interaktif di Desa Kragilan. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) aktualisasi Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak perlu dilakukan dengan sosialisasi berkala, tujuannya membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya merefleksikan nilai Pancasila terhadap anak di lingkungan rumah tangga, pendidikan maupun sosial; (ii) refleksi nilai Pancasila mampu membentuk karakter anak sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa terutama menghindarkan anak dari kenakalan remaja dan kriminal anak]]>
<![CDATA[PENGABDIAN MASYARAKAT TENTANG BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA SUMURAN WETAN KRAGILAN ]]>
<![CDATA[Yulian Dwi Nurwanti]]>;
<![CDATA[Muhammad Aziz Zaelani]]>;
<![CDATA[Suharno]]>;
<![CDATA[Hanuring Ayu]]>;
<![CDATA[Nourma Dewi]]>
<![CDATA[ J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 8: Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan dalam rumah tangga yang kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (ii) memberikan pengenalan dan pemahaman kepada Ibu-Ibu PKK desa Kragilan. Hasil dari pengabdian Ibu-Ibu PKK Desa Kragilan mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 30 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan adalah untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kragilan.]]>
<![CDATA[Policy Of Wonogiri Tourism Object Regional Technical Implementation Units In Tourism Development In The Covid-19 Pandemic Time In Wonogiri District ]]>
<![CDATA[Tri Setyawardani]]>;
<![CDATA[Suharno Suharno]]>;
<![CDATA[Nourma Dewi]]>
<![CDATA[ International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 3 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Inara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v3i3.386
<![CDATA[The background of the problems raised in this legal research is the outbreak of the Covid-19 pandemic which has an impact on various government sectors, one of which is the tourism sector, because of this pandemic, local revenue has decreased due to tourism in Wonogiri that seems very quiet. during the Covid-19 pandemic. This legal research aims to explain the various impacts arising from the Covid-19 pandemic disaster for tourism objects in Wonogiri Regency and also to explain the policies carried out by the Regional Technical Implementation Unit) in developing tourism objects in Wonogiri Regency in the midst of the Covid-19 pandemic. The research method used in this legal research is descriptive qualitative method. The results of this study explain that the important role of the Regional Technical Implementation Unit under the auspices of the Data of the Youth and Sports and Tourism Service to issue policies as a strategy for developing tourism objects in Wonogiri Regency during the Covid-19 pandemic so that the mobility of the tourism sector in Wonogiri keep going well.]]>
