Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand Hasrina Nurlaily; Rusmilawati Windari
Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i1.3224

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengaturan pemidanaan terhadap suatu Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengaturan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana korupsi sektor swasta yang nantinya dijadikan acuan penegak hukum dalam menjatuhkan pemidanaannya. Korupsi dapat terjadi di sektor publik dan sektor swasta. Secara internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta. Salah satu negara yang mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu New Zealand. Di Indonesia tidak mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta, sehingga penelitian ini penting  dikaji mengenai kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada objek kajiannya yakni untuk merumuskan kebijakan hukum pidana mendatang mengenai suap sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: (1) tindak pidana korupsi sektor swasta belum diatur secara spesifik dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun telah disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (2) perlu pembaharuan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perluasan norma penyuapan dan unsur perbuatan, pengaturan tindak pidana korupsi sektor swasta dalam satu peraturan perundang-undangan, perluasan subjek hukum, serta persamaan pengenaan ancaman penyuapan aktif dan pasif. The purpose of this study is to regulate the punishment of a criminal act of corruption in the private sector which will later serve as law enforcement in imposing the sentence. Internationally, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) regulates private sector corruption. New Zealand is the country that regulates private sector corruption. Indonesia does not regulate private sector corruption so this research important study for future criminal law policies regarding corruption criminal acts in the private sector in Indonesia. This research is normative legal research using statute and comparative approaches. The novelty of this research lies in the object of the study, namely to formulate future legal policies regarding bribery in the private sector as a criminal act of corruption in Indonesia Corruption can be occurred in the public and private sectors. The results of this study are: (1) the corruption criminal act in the private sector has not been specifically regulated in the laws and regulations of corruption in Indonesia, but it has been prepared in the Corruption Eradication law draft, and (2) it is needed to renew the Corruption Eradication law draft which is related to the expansion of the bribery norm and elements of action, the regulation of corruption criminal act in the private sector in a single law and regulation, the extension of legal subjects, and equality in the imposition of threats between active and passive bribery.
Illegal Levies as a Negative Element Contributing to The Decrease of The Tourism Potential on Madura Tolib Effendi; Rusmilawati Windari
International Journal of Business, Economics, and Social Development Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Research Collaboration Community (RCC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijbesd.v3i1.172

Abstract

As revealed by the World Economic Forum, there is a correlation between corruption and tourism: the higher the level of corruption of a state, as reflected in the Corruption Perceptions Index of Transparency International, the lower the number of foreign tourists visiting the state. As such, a very strong correlation exists between the community development index, tourism, and the community’s legal awareness on the journey to the eradication of illegal fees. Illegal fees have to date been regarded as something normal in society. Illegal fees have become a regular in every sector, which must be ceased, and this holds true to the tourism sector as well. It is thus become essential to study the correlation between illegal fees in the tourism sector and the undermined tourism potential on Madura.Illegal fees have become part of the systems applied in Indonesia, including in the tourism sector. One of the reasons behind visitors’ disinterest in visiting a tourist attraction is the illegal fees someone imposes there, whether they be in the form of entrance fees or in the form of parking fees. The absence of a price standard allows some irresponsible persons to collect such fees as entrance and parking fees at tourist attractions variably according to the situation that arises in a given time.This paper uses a socio-legal research method to investigate directly into the relationship between illegal fees in the tourism sector and the undermined tourism potential on Madura. Primary data, collected through interviews, survey, and observation, were analyzed descriptively.
Implemetasi Child Friendly Tourism Di Pulau Madura (Studi Lapangan Tempat Wisata Di Empat Kabupaten Di Pulau Madura) Sarah Widyaristanty; Rusmilawati Windari
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.593 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14243

Abstract

Anak sebagai generasi emas penerus bangsa sudah sepantasnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Selain wajib mendapatkan hak-haknya, anak tentunya juga harus mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang nantinya dapat menganggu pertumbuhan serta perkembangan anak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwasannya terkait perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, akan tetapi juga tanggung jawab negara dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada saat ini juga mefokuskan pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak terutama dalam ruang lingkup tempat wisata. Hal ini dikarenakan tempat wisata merupakan sebuah tempat yang banyak dikunjungi oleh anak. Salah satu hak yang ada dalam Pasal 11 Udang-Undang Perlindungan Anak adalah anak berhak untuk bermain. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi aturan perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kesimpulan dari adannya penelitian ini adalah pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak di tempat wisata yang ada di 4 (empat) kabupaten di Pulau Madura masih kurang, hal ini karena tidak adanya koordinasi antara dinas-dinas yang terkait serta tempat-tempat yang kurang ramah anak kurangnya fasilitas yang ramah dan aman bagi anak.Kata Kunci : Anak, Perlindungan, Tempat Wisata
Dualisme Konsep Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Umum Tolib Effendi; Rusmilawati Windari
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 2 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v8i2.876

Abstract

The absence of delineation regarding the imposition of illegal levies under Presidential Regulation No. 87 of 2016 on the Illegal Levy Eradication Task Force has driven law enforcers, especially the Illegal Levy Eradication Task Force (Saber Pungli), to be varied in establishing delineation in the enforcement of illegal levy affairs. The imposition of illegal levies is treated by law enforcers as a corruption offence as well as an extortion offence. The issues raised in this research concern how the offence of imposing illegal levies should be formulated in alignment with criminal law concepts and the reality in society, as well as whether the imposition of illegal levies should be categorised as a corruption offence. The aim of this paper is to review the regulation of the imposition of illegal levies as a corruption offence, as well as the implementation of the law. This research uses a normative research method with statute and conceptual approaches. The legal sources were analysed deductively from the general to the specific. The concept used in this review is the basic concept in criminal law regarding general criminal laws and special criminal laws. Based on the results, this research concluded that the government should confirm the delineation of acts categorised as the imposition of illegal levies, regardless of whether it is part of the corruption offence category or not.