Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TERKAIT FUNGSI DAN KEWENANGAN DPD DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA Tifanni Tifanni
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17472

Abstract

State institutions that emerged after the amendment to the 1945 Constitution were regulated in article 22 called the Regional Representative Council (DPD) with the aim that the regions have the right to participate in decision making and to accommodate the aspirations of the regional community, but there are problems in the functions and powers of the DPD which which is not in accordance with the initial purpose of forming the Regional Representative Council (DPD), this study aims to analyze the functions and authorities of the DPD after the amendment to the 1945 Constitution. This writing uses normative research, and also uses legal sources from books, laws and regulations and websites. This research shows that after the amendment to the 1945 Constitution the functions and powers of the DPD are very limited, therefore it should make changes related to the functions and authorities of the DPD in order to carry out their duties properly.
Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Adminsitrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Pertambangan Tifanni Tifanni; Gunawan Djajaputra
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1202

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan yang dilakukan pemerintah dan badan usaha selama ini menimbulkan dampak negatif, antara lain: kerusakan alam, kerusakan lingkungan, serta masyarakat dan badan usaha yang masih mengabaikan nilai-nilai dari sumber daya alam tersebut. Sebagai mana yang terjadi di Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat banyak daerah pertambangan yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta mekanisme penyelesaian terkait kerusakan lingkungan yang di dasari dengan dasar hukum dan rasa keadilanyang berpotensi baik kedepannya.