<![CDATA[Kondisi di Provinsi Papua umumnya dalam pandangan masyarakat bahwa provinsi ini maupun Kabupaten dan Kotanya perlu banyak perhatian dari semua kalangan dilihat dari kondisi geografis, dan jangkauan dari satu tempat ke tempat lainnya berjauhan apalagi jangkauan pelayanan dari pemerintah, mencermati hal ini maka keputusan pemerintah memberlakukan otonomi khusus untuk provinsi ini sedikit menjawab pergumulan masyarakat Papua. Perjalanan pemerintahan yang ada di tanah Papua telah menghasilkan sejumlah daerah yang sudah dimekarkan. Rencana pemekaran Kabupaten Baru Napa Swandiwe dari Kabupaten Biak Numfor, adalah sebuah rencana yang harus dikaji dengan dalam, mengingat hasil pemekaran Kabupaten baru harus dapat berjalan efektif menuju kesejahteraan rakyat. Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial khususnya pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan mengetahui kelayakan sebuah pemekaran Kabupaten baru. Data primer berasal dari informan- Informan yang dipilih adalah pemerintah, lembaga kemasyarakatan, Perwakilan dari Masyarakat/ stakeholders (LSM, Tokoh masyarakat, tokoh agama,). Data sekunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara secara langsung dengan penggagas pemekaran Kabupaten Napa Swandiwe dan kuesioner penelitian. Dengan mempertimbangkan seluruh keberadaan potensi yang ada di Napa Sawandiwe cenderung dapat dikatakan mampu berdiri sebagai daerah otonomi baru dengan mempertimbangkan bahwa dengan adanya pemekaran akan memicu pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan melalui pengelolaan sumberdaya atau potensi daerah]]>
