Syifa Hanida
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Determinan Belanja Modal dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2019 Syifa Hanida; wawan ichwanudin
KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah) Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.216 KB) | DOI: 10.52062/keuda.v6i2.1711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, DAU, DAK, DBH Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi banten berjumlah 8 kabupaten/kota selama 10 tahun dari tahun 2010 – 2019. Teknik penelitian yang digunakan yaitu metode sensus. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari APBD (website BPS Provinsi Banten dan www.djpk.depkeu.go.id). Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari model regresi antaseden yang diuji menggunakan regresi stepwise dengan pendekatan backward dan model regresi intervening yang diuji menggunakan regresi intervening.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, (2) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, (3) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, (4) DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, (5) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, (6) PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, (7) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, (8) PAD tidak berhasil memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.