Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Muhammad Sulthon Rachmandhani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perumusan Kebijakan Pelayanan Pernikahan Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Muhammad Sudartono; Muhammad Sulthon Rachmandhani
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3523

Abstract

Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat seluruh aktivitas masyarakat kembali mengalami kelesuan. Begitu juga dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal di tengah rambu-rambu penerapan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-001/ DJ.III/Hk.007/07/2021.  Sehingga kebijakan yang dirumuskan oleh KUA dalam melayani pernikahan  merupakan kebijakan yang berorientasi untuk mendukung pemerintah dalam memutus rantai persebaran Covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses perumusan kebijakan yang terdiri dari proses; perumusan k masalah, formulasi kebijakan yang terdiri dari; identifikasi kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, membuat proposal kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berjenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis Miles-Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan  pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh KUA selama masa PPKM telah melalui proses perumusan masalah, formulasi kebijakan yang terdiri dari identifikasi kebijakan, proses penyusunan agenda kebijakan, membuat proposal kebijakan, serta pengesahan kebijakan.
Co-Authors Muhammad Sudartono