Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana
Erwin Owan Hermansyah Soetoto
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN THE CRIME OF THEFT Agustri Heriyanto; Erwin Owen Hermansyah; Dwi Atmoko
International Journal of Law Reconstruction Vol 6, No 1 (2022): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v6i1.21546

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the legal protection for children as perpetrators of the crime of theft and the obstacles faced in realizing legal protection for these children. the approach method uses a normative juridical approach. The results of the research stated that legal protection for children in conflict with the law can be found in national instruments as follows: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 35 of 2014 concerning child protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Then in protecting children as perpetrators of the crime of theft, a diversion system is also implemented. Diversion is a form of protection for children as perpetrators of the crime of theft which must or must be carried out. In practice, the success of legal protection for children in the implementation process of children as perpetrators of the crime of theft is not solely related to the applicable law, but it is also very dependent on the constraints that affect its implementation.
Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Montana Maruli Pakpahan; Erwin Owan Hermansyah; Lukman Hakim
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.725

Abstract

Tujuan penulis meneliti mengenai penerapan hukuman penjara bagi seorang pengguna narkotika dan optimalisasi pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana hukuman bagi pengguna narkotika diterapkan dan hukuman apa yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan di Indonesia serta bagaimana upaya optimalisasi pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Indonesia dan apa kendala – kendala dalam pemberian hak rehabilitasi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada bahn hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.  Penerapan hukuman penjara bagi seorang pengguna belum cukup sesuai dengan prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika yaitu menempatkan penyalahguna/pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim sebab hal ini adalah alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka deferent aspect dan refomaive aspect. Akan tetapi penerapan hak rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia belum optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala baik dari segi internal, eksternal dan regulasi hukum, yang membuat pengguna narkotika masih sering diberikan sanksi pidana penjara daripada pidana rehabilitasi.
Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Erwin Owan Hermansyah Soetoto; Monica Graicila
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): JUNE 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1088

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, Bagaimana upaya perlindungan Bunga Edelweis di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan melatar belakangi maraknya perusakan ekosistem oleh tangan-tangan jahil manusia, penulis melihat dari sisi kehidupan hayati (tumbuhan) dalam lingkup kawasan konservasi, dimana yang tertuang dalam UUKH Nomor Tahun 1990. Perlu diberikan pemahaman khususnya pada keberlangsungan hidup Bunga Edelweis yang masuk dalam kawasan konservasi, serta perlindungan khususnya tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Karena mitos bunga abadi yang sangat di gemari oleh pendaki gunung hingga menimbulkan perbuatan memetik dan merusak tumbuhan Bunga Edelweis, serta memiliki nilai jual di mata masyarakat sekitar kawasan, oleh sebab itu keberadaan Bunga Edelweis ini perlu di perhitungkan kembali, perlu ditegakkan nya suatu perlindungan terhadap Bunga Edelweis.
Co-Authors Agustri Heriyanto Dwi Atmoko Lukman Hakim Monica Graicila Montana Maruli Pakpahan