<![CDATA[This research article discusses the ideal form of law enforcement against the crime of trafficking in bootleg liquor in Kendari City. Although the local government has limited its circulation through the Kendari City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Retribution for Permits for Selling Alcoholic Drinks, the circulation is still rampant. This study uses an empirical juridical approach. The legal materials used are secondary legal materials obtained through literature study and primary legal materials through interviews at the research sites, which are then analyzed using relevant theories. The results of the study indicate that regulatory, socio-cultural and economic factors have resulted in the widespread circulation of oplosan in Kendari City, without considering the factors due to its content which have a negative impact on health. Therefore, the solution offered as an ideal form of law enforcement against the circulation of adulterated alcohol is to enforce the law in a repressive, preventive and pre-emptive way.Keywords: Law enforcement, Oplosan Liquor, Kendari City. ABSTRAKArtikel penelitian ini membahas tentang bentuk penegakkan hukum yang ideal terhadap tindak pidana peredaran minuman keras oplosan di Kota Kendari. Meskipun pemerintah daerah telah membatasi peredarannya melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, akan tetapi peredarannya masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum primer melalui wawancara pada lokasi penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor regulasi, sosial budaya dan pemenuhan ekonomi yang mengakibatkan begitu maraknya peredaran keras oplosan di Kota Kendari, tanpa memperhatikan faktor akibat kandungannya yang berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh sebab itu solusi yang ditawarkan sebagai bentuk penegakkan hukum yang ideal terhadap peredaran alkohol oplosan adalah dengan melakukan penegakkan hukum secara represif, preventif dan pre-emtif.]]>
