Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PRAKTIK PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT Yulia Kusuma Wardani; Muhammad Fakih
Jurnal Hukum Replik Vol 5, No 2 (2017): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.281 KB) | DOI: 10.31000/jhr.v5i2.921

Abstract

Secara normal pelayanan medis di rumah sakit selalu diawali dengan sebuah persetujuan yang dituangkan dalam bentuk informed consent. Informed consent itu sendiri pada prinsipnya adalah persetujuan dari pasien dan keluarganya atas tindakan medis yang akan dilakukan setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Namun demikian dalam keadaan darurat informed consent secara hukum dapat ditiadakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama: Bagaimana penerapan informed consent dalam praktek pelayanan kesehatan pada pasien gawat darurat di rumah sakit? Kedua, Apa yang menjadi hambatan dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit beserta aspek hukumnya? Ketiga, Bagaimana seyogyanya penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen, sedangkan data primer diperoleh melalui informasi dari para informan baik tenaga medis (dokter) dan perawat yang pernah bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa penerapan informed consent pada pasien gawat darurat di rumah sakit, pada prinsipnya telah mengikuti peraturan yang berlaku. Namun demikian, masih timbul kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan bahwa tidak adanya informed consent akan menimbulkan tuntutan dari keluarga pasien. Hambatan pelayanan gawat darurat di IGD adalah pada umumnya keluarga pasien tidak memahami prosedur pelayanan medis di IGD yang mengenal sistem triase, adanya perluasan operasi (extended operation) yang mungkin timbul dan adanya teamwork yang kurang efektif. Penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di IGD secara yuridis mengandung makna adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kaedah medis. Namun penyimpangan yang dimaksud merupakan pengecualian, bahwa penyimpangan tersebut tidak dikenakan sanksi dan dibenarkan secara hukum Kata kunci: informed consent, gawat darurat, tindakan medis
PELATIHAN EKOWIRAUSAHA PRODUK DETERGEN DAN EDUKASI HUKUM DAGANG DI DESA AIR NANINGAN Agung Abadi Kiswandono; Sumiharni Sumiharni; Yulia Kusuma WARDANI; Heni Siswanto; Munaris Munaris
Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 3 No 1 (2020): APTEKMAS Volume 3 Nomor 1 2020
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.137 KB) | DOI: 10.36257/apts.v3i1.1935

Abstract

Air Naningan is a village in the district of Air Naningan that has strategic access to the business center (the Air Naningan market). The location of business and marketing for local products can also be found along the road after Pringsewu to Wonosobo, Semaka towards Pesisir Barat and Lampung Barat. It provides benefits to the community to increase entrepreneurship into an eco-entrepreneurship-based. One of the products which is needed by many people and easily made with cheap capital is detergent. Although this product is easy to get, most people consider to buy the product at a cheaper price. The main objective of this community service activities is to assist PKK group of Air Naningan village for producing detergents. In addition, this activities also make the assistance to partner groups in the form of training and practice, brand counseling and labeling and trade law education. It is found that the result of the dedication can increase the participant's knowledge by 65.5% (21.08% to 86.58%). Moreover, the partner group has the ability to make detergent products.