Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Res Judicata KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara
Clara Ignatia Tobing
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Prinsip Integration of Economic Development and Environmental Protection Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Clara Ignatia Tobing
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1030

Abstract

Dalam menjaga kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan sumber daya yang disediakan oleh alam. Akan tetapi, seiring berkembangnya populasi manusia menuntut penggunaan sumber daya yang semakin besar juga.  Ada satu hal yang kemudian dilupakan oleh manusia, bahwa semua aktivitas manusia mempunyai dampak terhadap lingkungan, langsung atau tidak langsung. Seringkali manusia, sebagai pengguna sumber daya dan tidak pernah memikirkan dampak dari penggunaan sumber daya dan pengeksploitasian lingkungan, yang semakin lama semakin berlebihan. Sementara dalam era globalisasi, pembangunan ekonomi dan industrialisasi seringkali menjadi isu yang lebih penting bagi negara-negara berkembang. Salah satu prinsip dalam hukum internasional yang dapat mengatasi permasalahan antara pembangunan, lingkungan dan hak asasi manusia adalah prinsip integration of environmental protection and economic development.  Prinsip ini merupakan salah satu unsur dari sustainable development pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini kemudian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan kaitan era antara prinsip integration of environmental protection and economic development dengan Hak Asasi Manusia.
PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA Fransiska Novita Eleanora; Clara Ignatia Tobing
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2178

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap perempuan di Indonesia beserta pelaksanaannya baik dalam bidang sosial budaya, juga lingkungan, hukum, dalam perkawinan dan kekeluargaan dalam bidang politik, dan terpenuhinya akan hak-haknya dan tidak adanya tindakan diskriminasi ataupun adanya kesetaraan gender sehingga seringkali perempuan mengalami tindakan kekerasan baik itu secara fisik, juga psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran dari rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana mengkaji dari teori-teori, asas-asas, serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah pelaksanaan akan perlindungan perempuan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemenuhan akan keberadaan hak perempuan dan masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Ektradisi Dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional Clara Ignatia Tobing
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.968 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.998

Abstract

Hukum Perjanjian Internasional mengandung perintah yang harus dihormati dan ditaati oleh yang para pihak yang terikat dalam kesepakatan. Sementara itu, kejahatan internasional yang melewati batas-batas yurisdiksi negara semakin meningkat dalam berbagai bentuk yang canggih dan frekuensi yang semakin sering. Karena kejahatan internasional yang semakin progresif diperlukan kerjasama antar negara. Mutual Legal Assistance akhirnya muncul karena pemberantasan kejahatan yang tidak memadai didukung oleh perjanjian ekstradisi. Penelitian ini akan melihat bentuk Mutual Legal Assistance yang telah disepakati dalam berbagai instrument hukum internasional.
Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 terhadap Capaian Vaksinasi di Kota Padang Jantarda Mauli Hutagalung; Clara Ignatia Tobing
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13, No 02 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v13i02.7187

Abstract

COVID-19 has become a global threat that affects most countries in the world. The existence of COVID-19 has pressured and pushed the Government to do something to at least reduce the number of virus spread and reduce the death rate. One of the programs made by the Government is to carry out the COVID-19 vaccination to create herd immunity in Indonesian society. To create herd immunity, at least 70% of the Indonesian population is included in the COVID-19 vaccine target. This is then used as a target for achieving COVID-19 vaccination. In order to accelerate vaccination, the government issued various related regulations. The city of Padang which is the capital city of West Sumatra Province is included in the province with the lowest achievement. This study aims to see the effectiveness of the rules on the achievement of vaccination in the city of Padang. The method used in this research is quantitative juridical research. Through searching secondary data by analyzing data on the first and second doses of COVID-19 vaccination in the city of Padang. The results of the analysis will then show that the existing regulations have an effective effect in increasing the number of COVID-19 vaccination achievements in the city of Padang.
PENYULUHAN HUKUM ETIKA DIGITAL PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMA NEGERI 19 BEKASI Noviriska; Clara Ignatia Tobing
Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.335 KB) | DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1589

Abstract

Perubahan yang cepat dalam dunia digital menyebabkan terjadinya pergeseran dalam cara berkomunikasi. Pola komunikasi masyarakat berganti menjadi serba cepat, serba singkat, dipenuhi anomitas, tidak terikat ruang dan waktu serta sangat terpengaruhi budaya popular. Hal ini juga mengakibatkan pergeseran norma kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat terutama bagi remaja. Ketiadaan norma kesopanan tersebut bisa berdampak buruk bagi para remaja pada saat mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan pola tradisional komunikasi di masyarakat dalam ruang nyata. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah SMA Negeri 19 Bekasi yang berlokasi di wilayah Mustika Jaya.. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan aturan terkait norma kesopanan dan kesusilaan digital dan teknologi informasi, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan penguasaan konsep etika digital
Kepentingan Indonesia Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sumber Hukum Internasional Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Clara Ignatia Tobing; Jantarda Mauli Hutagalung
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.1986

Abstract

Rezim Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) merupakan rezim yang berbeda dengan rezim hak kekayaan intelektual yang telah ada. Perundingan WIPO mengenai SDGPTEBT diadakan dalam rangka membahas pelindungan SDGPTEBT tersebut pada tingkat internasional. Salah satu masalah yang muncul dari perundingan ini adalah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang mengenai bentuk akhir hasil perundingan. Masihntidak ada kejelasan mengenai status “international legal instrument” itu sendiri ditinjau dari hukum internasional, apakah international legal instrument tersebut akan bisa lebih condong sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum atau soft law yang tidak mengikat secara hukum. Dalam hal pengaruh hasil perundingan terhadap hukum nasional Indonesia, muncul suatu kebutuhan untuk mengadakan undang-undang sui generis mengenai SDGPTEBT walaupun hasil perundingan tersebut masih dalam tahap negosiasi.
Co-Authors Fransiska Novita Eleanora Noviriska