Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Registratie Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Endang Sri Hidayah
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN Endang Sri Hidayah
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v3i2.1103

Abstract

Makassar City is a city that has various complex problems, including the existence of homeless youth, homelessness, beggars and Busker or street musicians. City development has become an attraction for the outside community so that it has an impact on the flow of urbanization, the population is increasing and it is difficult to find work in the city. This study aims to describe how the implementation of the Makassar City Regulation Number 2 of 2008 concerning Development of homeless youth, homelessness, beggars and Busker or street musicians, as well as to find out what strategies the Makassar City Government has implemented in dealing with homeless youth, homelessness, beggars and Busker or street musicians. The analysis conducted by researchers is using the theory of implementation of Van Meter and Van Horn with qualitative descriptive research methods with an inductive approach. To analyze the strategy, the researcher used a SWOT analysis to provide an alternative strategy. From the research results, it is concluded that the coaching has not been successful, there are still measures and policy objectives that have not been achieved, additional funding resources are needed for employees who go to the field every day, the characteristics of the implementing agencies in implementing this policy are adjusted to the objects found in the field. , although communication between organizations between Dinsos in collaboration with the Satpol PP, YKP2N and rehabilitation centers has been carried out quite well, the economic, social and political environment of the community has not played an active role in helping the City Government implement this policy. There are still many people with social illnesses who have been coached back to the streets, the attitude of the implementers has the principle of integrity coordination and synchronization both vertically and horizontally, although in practice it has not been carried out optimally. Based on the identification results of internal factors and external factors in the SWOT analysis, 9 (nine) strategic issues were generated.Keywords: implementation, policy, coaching, homelessness, city of Makassar.
STRATEGI PENYEBARAN INFORMASI PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG Iip Prasiswanto Taufik; Fatahuddin Akhmad; Endang Sri Hidayah
Registratie Vol 4 No 1 (2022): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah analisis strategi penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Enrekang. Penelitian ini mmenguunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis peneletian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukan strategi penyebaran informasi syarat penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang melalui tahap penelitian komunikasi, perencanaan komunikasi, pelaksanaan, dan evaluasi cukup baik, namun kurang optimal karena penyebaran informasinya belum menggunakan internet. Kelemahan dalam penentuan komunikan yaitu masyarakat tidak menjadi komunikan dalam kegiatan sosialisasi, jumlah pelaksanaan sosialisasi yang terbatas (3 kali dalam setahun). Kata Kunci : Strategi Komunikasi; Penyebaran informasi; Persyaratan Dokumen Kependudukan.
Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Endang Sri Hidayah; Muzzaman Almadani
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v4i2.2680

Abstract

Abstract The application of Information Technology is currently very influential in people's lives with the aim of achieving a world-class bureaucracy where governance is more effective, efficient, transparent, and accountable and the quality of public services is easier, faster, and affordable. One of them is the implementation of the SPBE (Electronic-Based Government System). The South Sulawesi Provincial Government implements the development of E-Government by implementing SPBE in its work process. The implementation of SPBE has had a great impact on the Provincial Government which is the benchmark for Regional Apparatuses, as well as during the COVID-19 Pandemic which required civil servants to work from home (work from home). This research is an observational study that combines field data with library data and is equipped with an interview study to obtain maximum results. In accordance with the research objectives, namely to identify the maturity level of information technology in South Sulawesi Province. The results of the writing show that the SPBE maturity level of the South Sulawesi Provincial Government has an index value of 2.05 with the predicate "Enough". Some aspects of the SPBE assessment are represented as having a very low contribution value which results in a lack of SPBE index scores for the South Sulawesi Provincial Government. One of them is the ICT audit aspect, with three assessment indicators (indicator 29 implementation of SPBE infrastructure audit, indicator 30 implementation of SPBE application audit and indicator 31 implementation of SPBE security audit). Each indicator in the ICT audit aspect has the same weakness, namely that a representative assessment cannot be carried out because there is no supporting evidence that explains it is in accordance with the specified criteria, so that the lowest score is obtained. Recommendations for improvement are to increase the evaluation value on the three indicators in the hope of improving the business process of implementing SPBE and the quality of work in the South Sulawesi Provincial Government that is effective, efficient, and productive as well as aligning the SPBE architecture and the SPBE roadmap from the central government. Keywords: Analyst, SPBE Abstrak Penerapan Teknologi Informasi saat ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Salah satunya dengan penerapan (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan pengembangan E-Government dengan pelaksanaan SPBE pada proses kerjanya. Penerapan SPBE sangat berpengaruh pada Pemerintah Provinsi yang menjadi tolak ukur Perangkat Daerah, juga saat terjadinya Pandemi COVID-19 yang mengharuskan PNS bekerja dari rumah (work from home). Penelitian ini merupakan Studi Observasi yang memadukan antara data lapangan dengan data pustaka dan dilengkapi dengan studi wawancara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kematangan teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penulisan menunjukan tingkat kematangan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2.05 dengan predikat “Cukup”. Beberapa aspek penilaian SPBE direpresentasikan memiliki nilai kontribusi sangat rendah yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya yakni aspek audit TIK, dengan tiga indikator penilainya (indikator 29 Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, indikator 30 pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan indikator 31 pelaksanaan audit keamanan SPBE). Masing-masing indikator pada aspek audit TIK memiliki kelemahan yang sama yakni belum bisa dilakukan asesmen secara representatif karena tidak ada satupun bukti dukung yang menjelaskan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga diperoleh nilai yang paling rendah. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai evaluasi pada ketiga indikator dengan harapan dapat memperbaiki proses bisnis penerapan SPBE dan kualitas kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang efektif, efisien, dan produktif serta menyelaraskan arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE dari pemerintah pusat. Kata Kunci: Analis, SPBE
Co-Authors Fatahuddin Akhmad Iip Prasiswanto Taufik Muzzaman Almadani