Articles
<![CDATA[DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM PROGRAM PEMUDA PELOPOR DI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SERANG ]]>
<![CDATA[Rani Sulastri Maulani]]>;
<![CDATA[Ayuning Budiati]]>;
<![CDATA[Rina Yulianti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i1.7001
<![CDATA[Lahirnya reformasi merupakan babak baru dalam sistem ketatanegaraan karena dalam mewujudkan otonomi daerah, diperlukannya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembangunan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang bisa membuat banyak perubahan, yaitu dibutuhkannya peran pemuda sebagai tonggak perubahan. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah saling berkaitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tentang pembangunan kepemudaan yang sudah dibuat, misalnya di Provinsi Banten. Setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten diberikan wewenang untuk melaksanakan program pembangunan kepemudaan, tak terkecuali di Kota Serang. Kegiatan kepeloporan pemuda di Kota Serang salah satunya dilaksanakan dengan diadakannya seleksi pemuda pelopor. Dinas pelaksana yang mengadakan seleksi pemuda pelopor di Kota Serang yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang. Program pemuda pelopor bertujuan untuk mencari para pemuda yang memiliki potensi, ide maupun gagasan yang mempunyai pengaruh positif di lingkungan masyarakat. Pemerintah membuat Program Pemuda Pelopor yang pertama kali dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, yang mana sudah diselenggarakan sejak tahun 1985. Dalam program pemuda pelopor, adanya koordinasi antara Kemenpora RI dan Disparpora Kota Serang, yang mana pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Kemenpora RI. Kata Kunci : Desentralisasi, Kebijakan, Program Pemuda Pelopor]]>
<![CDATA[Membangun Kelembagaan Penyediaan Informasi Publik Desa dalam Rangka Menjamin Penuhan Hak Konstitusional Masyarakat Desa di Kabupaten Serang ]]>
<![CDATA[Juliannes Cadith]]>;
<![CDATA[Rina Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jap.v13i1.15517
<![CDATA[The discussion of public information disclosure in the village in the midst of a paradigm shift from goverment to governance is very interesting indeed. This places the strategic position of the village community not only as an object of service and development but also as a subject of development in the village. Various facts show that the village has not become a major concern in the development of information disclosure. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The required information is collected using narrative interviews, observation and literature study. Informants from the study were determined purposively using snowball sampling. In this article, the four levels of the Williamson model are used to analyze it. The results show that the development of public information institutions in the village in Serang Regency at the macro and micro levels has not supported the realization of information disclosure in the village. It can be seen at level one that various informal rules in the form of traditions, norms and habits that live in rural communities are not yet compatible in supporting the formal rules of information disclosure. At the second level, there has not been any recognition and awareness of either the public or public organizations to fulfill the public's rights regarding the disclosure of public information. At the third level, the institutional governance of public information disclosure has not been developed effectively to be able to minimize transaction costs. At the fourth level, the systematization of rules related to authority, organization, administration, human resources, finance, hierarchical relations, supervision, as well as work procedures and mechanisms need attention.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Wisata Halal di DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Juliannes Cadith]]>;
<![CDATA[Maulana Yusuf]]>;
<![CDATA[Rina Yulianti]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 10, No 1 (2022): PUBLIKAUMA, JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v10i1.6839
<![CDATA[Strategi pengembangan wisata halal di DKI Jakarta memerlukan solusi strategis yang progresif dilatarbelakangi oleh daya dukung dan posisi strategis yang dimilikinya. Untuk mengisi kebutuhan pasar global muslim travellers yang semakin meningkat DKI Jakarta dalam pengembangan wisata halalnya membutuhkan pendekatan dan pengelolaan yang spesifik. Berbagai tantangan dan hambatan masih terindetifikasi dalam penelitian ini seperti Perizinan Kunjunga, Pemasaran, SDM, ketersediann Restoran dan hotel halal, serta spa Spa khusus wanita yang berlebel halal tantangan dan tanggung jawab ini harus direspon dengan produktif dan cepat dengan mengembangkan produk destinasi yang selaras dengan kebutuhan wisatawan mancanegara dan nusantara muslim secara berkualitas. Analisis data dilakukan dengan analisis swot. Melalui analisis ini dapat teridentifikasi potensi dan permasalahan dari lokasi tersebut, sehingga mempengaruhi keputusan dalam penentuan rencana program yang akan dipilih dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dalam pengembangan selanjutnya adapun hasil penelitian menunjukan Kesiapan DKI jakarta Mendorong DKI Jakarta sebagai pusat destinasi Pariwisata halal dunia DKI jakarata ditunjang oleh DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia penduduk muslim terbesar Di Dunia , aksesibilitas, infrastruktur yang memadai dan lengkap serta keindahan kota dan pesona alam Kepulauan Seribu serta dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Daerah sebagai regulator, pihak swasta sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai elemen pendukung untuk bersama- sama dalam mewujudkan program tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.]]>
<![CDATA[KETERLIBATAN MENTAL DAN EMOSI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA TATANAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG ]]>
<![CDATA[Titi Stiawati]]>;
<![CDATA[Rina Yulianti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i2.7417
<![CDATA[Kabupaten Serang khususnya Serang bagian utara yaitu Kecamatan Tirtayasa merupakan kawasan yang memiliki keunikan tersendiri dalam berperilaku sehari-hari. Kebiasan masyarakat dalam menggunakan sungai sebagai aktifitasnya dikarenakan masyarakat merasa nyaman dan tidak repot. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih dekat dengan masyarakat lain melalui interaksi yang mereka lakukan di sungai. Berbagai macam upaya dalam merubah masyarakat Tirtayasa untuk tidak beraktifitas di sungai selalu dilakukan pemerintah setempat serta pihak puskesmas, namun kebiasaan ini sudah turun menurun pada keseharian masyarakat Tirtayasa dan hal ini menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan program PHBS. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Di dalam program PHBS di Kecamatan Tirtayasa dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan mental dan emosi dari masyarakat Tirtayasa itu sendiri dan bentuk dari keterlibatan mental dan emosi ini yaitu bentuk ide dan gagasan artinya diperlukan adanya aktifitas fisik dari inisiatif orang itu sendiri, dan keterlibatan ini bersifat psikologi dari pada fisik.Keterlibatan mental dan emosi ini antara lain ada 2 aspek yaitu pemahaman terhadap program dan penyediaan.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah di Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang ]]>
<![CDATA[Rina Yulianti]]>;
<![CDATA[Ipah Ema Jumiati]]>
<![CDATA[ Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Issue 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/komunitas:jpkm.v2i2.18387
<![CDATA[AbstrakPengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu alternative dalam pengurangan sampah. Belum adanya pengelolaan sampah secara mandiri dapat mengakibatkan sampah yang menumpuk. Pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat membentuk kelompok dengan mengajak masyarakat untuk lebih kreatif di dalam memisahkan sampah organic dan nonorganic agar lingkungan menjadi sehat dan bersih selain itu dapat menambah pendapatan ketika sampah tersebut dapat dijual atau ditabung di bank sampah. Permasalahan yang ada pada bank sampah di Desa Kramatwatu seperti mati suri artinya keberadaannya ada tapi sudah tidak aktif lagi dalam membantu masyarakat sekitarnya. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan mengadakan workshop dan mengundang kepala desa dan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa agar mereka dapat menarik masyarakat untuk dapat mencintai hidup sehat dan bersih serta dapat memanfaatkan barang bekas (sampah) menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali dan dapat menambah pendapatan keluarga. Selain itu pengabdian ini juga dapat menghidupkan kembali bank sampah yang ada di Desa Kramatwatu.Kata Kunci: masyarakat, pemberdayaan, pengelolaan sampah AbstractCommunity-based waste management can be an alternative in reducing waste. The absence of independent waste management can result in waste piling up. Community empowerment through waste banks is expected to help solve problems in waste management, so that they can form groups by inviting people to be more creative in separating organic and non-organic waste so that the environment becomes healthy and clean besides that it can increase income when the waste can be sold or saved. in the waste bank. The problems that exist in the waste bank in Kramatwatu Village are like suspended animation, meaning that they exist but are no longer active in helping the surrounding community. The method that will be used in this service is to hold a workshop and invite village heads and members of village community empowerment institutions and members of village community empowerment institutions so that they can attract people to be able to love healthy and clean life and be able to use used goods (garbage) into useful goods. can be reused and can increase family income. In addition, this service can also revive the waste bank in Kramatwatu Village.Keyword: community, empwerment, waste management]]>
<![CDATA[Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pendampingan Dan Pembinaan Puskesmas Era Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kota Serang ]]>
<![CDATA[Rina Yulianti]]>;
<![CDATA[Ipah Ema Jumiati]]>
<![CDATA[ JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jipags.v7i1.18900
<![CDATA[Dalam mengedukasi masyarakat di dalam memasuki fase new normal life, maka dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pendampingan ke puskesmas di dalam memberikam layanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas memberikan sosialisasi pentingnya hidup sehat dan tetap mengingatkan masyarakat untuk selalau berprilaku hidup bersih, selalu membiasakan cuci tangan dan menggunakan masker. New normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan melakukan wawancara dan observasi. Puskesmas sebagai garda terdepan di dalam melakukan layanan kesehatan dapat selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agat tidak takut beraktifitas asal tetap menjaga protokol kesehatan.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang ]]>
<![CDATA[Rina Yulianti]]>;
<![CDATA[Ipah Ema Jumiati]]>
<![CDATA[ Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Issue 1, June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/komunitas:jpkm.v3i1.18434
<![CDATA[AbstrakPengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu alternative dalam pengurangan sampah. Belum adanya pengelolaan sampah secara mandiri dapat mengakibatkan sampah yang menumpuk. Pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat membentuk kelompok dengan mengajak masyarakat untuk lebih kreatif di dalam memisahkan sampah organic dan nonorganic agar lingkungan menjadi sehat dan bersih selain itu dapat menambah pendapatan ketika sampah tersebut dapat dijual atau ditabung di bank sampah. Permasalahan yang ada pada bank sampah di Desa Kramatwatu seperti mati suri artinya keberadaannya ada tapi sudah tidak aktif lagi dalam membantu masyarakat sekitarnya. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan mengadakan workshop dan mengundang kepala desa dan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa agar mereka dapat menarik masyarakat untuk dapat mencintai hidup sehat dan bersih serta dapat memanfaatkan barang bekas (sampah) menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali dan dapat menambah pendapatan keluarga. Selain itu pengabdian ini juga dapat menghidupkan kembali bank sampah yang ada di Desa Kramatwatu.Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat, Pengelolaan sampah AbstractCommunity-based waste management can be an alternative in reducing waste. The absence of independent waste management can result in waste piling up. Community empowerment through waste banks is expected to help solve problems in waste management, so that they can form groups by inviting people to be more creative in separating organic and non-organic waste so that the environment becomes healthy and clean besides that it can increase income when the waste can be sold or saved. in the waste bank. The problems that exist in the waste bank in Kramatwatu Village are like suspended animation, meaning that they exist but are no longer active in helping the surrounding community. The method that will be used in this service is to hold a workshop and invite village heads and members of village community empowerment institutions and members of village community empowerment institutions so that they can attract people to be able to love healthy and clean life and be able to use used goods (garbage) into useful goods. can be reused and can increase family income. In addition, this service can also revive the waste bank in Kramatwatu Village. Keywords: Community, Empwerment, Waste Management]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP): IMPLEMENTASI PARADIGMA NEW PUBLIC GOVERNANCE (NPG)? ]]>
<![CDATA[Anne Friday Safaria]]>;
<![CDATA[Rahmayanti Rahmayanti]]>;
<![CDATA[Rina Yulianti]]>
<![CDATA[ JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jipags.v7i2.20673
<![CDATA[Indonesia diyakini telah memasuki era New Public Governance (NPG). Klaim ini tentu perlu pembuktian dan penting untuk dikaji karena pilihan paradigma akan mempengaruhi bagaimana administrator mengambil keputusan dan bertindak dalam memecahkan masalah publik yang signifikan bagi kesejahteraan publik. Artikel ini membahas tentang konsep dan praktik kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang lahir dan berkembang di era NPG. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan berdasarkan kesesuaian karakter yang dibawa oleh paradigma NPG yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi dan efisiensi, berdasarkan teori institusional dan jaringan, dengan fokus pada organisasi. dan masyarakat (kemerdekaan dan kepentingan masyarakat), dan pemerintahan yang polisentris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan solusi untuk perbaikan dan pemilihan paradigma yang sesuai dan relevan dengan kondisi yang dihadapi negara ini. Temuan kami menunjukkan bahwa sifat GPN sesuai dengan konsep KIP yang dibangun dalam rangka mewujudkan Open Government di Indonesia yang berlandaskan pada tiga pilar, yaitu: transparansi, partisipasi, dan inovasi, meskipun dalam praktiknya banyak kekurangan.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN DIGITAL GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA Di DESA PONTANG ]]>
<![CDATA[Juliannes Cadith]]>;
<![CDATA[Rina Yulianti]]>;
<![CDATA[Andi Moch Janurina]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 29, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24114/jpkm.v29i4.50022
<![CDATA[Development of Digital Governance in Village Governance is urgently needed. The community is used to internet media, because during the Covid-19 period, the government carried out public services online, as well as information provided through internet media. So that all government and community organizations, especially in villages, become accustomed to using applications provided by the local government. Likewise with Pontang Village which has advantages or potential that can be explored further and can be one of the inputs in improving people's welfare. The results of research that has been done by researchers, one of the important things is the desire of the community to get service information quickly through online media. Because of that, researchers want to make a program or application that can make it easier for the community to get information, besides that village officials can also store village data in the application. So that good village governance in digital governance can work.]]>
<![CDATA[Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak) ]]>
<![CDATA[Imad Humaedi]]>;
<![CDATA[Ayuning Budiati]]>;
<![CDATA[Rina Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/jmiap.v6i2.1018
<![CDATA[This research aims to find out the success of the implementation of tourism in increasing local revenue, to find out the factors that hinder the implementation of tourism in increasing local revenue, and to find out the efforts that can be made to improve the implementation of tourism in increasing local revenue. This research was conducted on in-depth disclosure, so the qualitative approach was used to analyze the research data; it was related to the phenomenon of the problems studied and researched. Based on the discussion of the results of interviews with informants, it can be concluded that several aspects developed by Van Meter and Van Horn in analyzing research on the Implementation of Tourism Implementation in Increasing Regional Original Revenue (Case Study of Sawarna Area, Lebak Regency) can be seen that the Implementation of Tourism Implementation policies in Increasing Regional Original Revenue in Lebak Regency is not optimal, in its implementation it has not shown satisfactory results so that the purpose of organizing tourism in increasing local revenue cannot be adequately achieved.]]>
