<![CDATA[To break the vicious cycle of corruption in the society and maintain social order, revocation of political rights for public officials’ candidacies is considered an appropriate punishment for corruption convicts. This is a form of corruption eradication that prioritizes the achievement of legal goals. Between 2013-2017, 26.9% of corruption convicts had their political rights revoked. This study aims to determine the accuracy of the verdicts for their legal objectives. The study used a normative method with the approach of statutory norms and examples of cases of corruption, described and analyzed critically. The study shows that such verdicts are in accordance with the objectives of the law, because acts of corruption harmed the mandate and public trust.Keywords: Corruption convicts; legal objectives; revocation of political rights.Tinjauan Hukum Pencabutan Tanpa Batas Waktu Hak Politik Untuk Memegang Jabatan Publik Terhadap Narapidana KorupsiAbstrakUntuk memutus lingkaran setan korupsi di masyarakat dan menjaga ketertiban sosial, pencabutan hak politik atan pencalonan diri menjadi pejabat publik dianggap sebagai hukuman yang pantas bagi terpidana korupsi. Hal ini merupakan bentuk pemberantasan korupsi yang mengutamakan pencapaian tujuan hukum. Antara tahun 2013-2017, sebanyak 26.9% terpidana korupsi dicabut hak politiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan putusan tersebut terhadap tujuan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus korupsi, dideskripsikan dan dianalisis secara kritis. Kajian menunjukkan bahwa putusan tersebut sesuai dengan tujuan hukum, karena tindak pidana korupsi mencederai amanah dan kepercayaan masyarakatKata kunci: terpidana korupsi; tujuan hukum; pencabutan hak politik.]]>
