Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Tomy Michael
FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
POVERTY AS A BARRIER TO THE ACHIEVEMENT OF THE RIGHT TO HEALTH Revita Pirena Putri; Wiwik Afifah; Tomy Michael
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 2 No. 1 (2021): February 2021
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v2i1.27

Abstract

The problem of economic weakness, which until now hasn’t been resolved, creates conditions for the inability of the community to fulfill their welfare. The welfare includes the right to live a decent life, the right to obtain health, and the right to education. People’s welfare should be the responsibility of the states as the bearer of the obligation to fulfill the rights of every citizen. The right to health that is not fulfilled is a form of human rights violations. Because basically health is a pillar of a nation’s development. Health becomes a basic need for every human being. Judging from the many cases that occur in society as a result of the unfulfilled welfare, especially in terms of economy and health. So the author, in this case the author is interested in studying these problems by taking the case of Baby Deborah. The research method that the author uses is normative juridical, using law as the basis for research. In this case the writer also uses descriptive research method in the Longitudinal way. The data used are sourced from events in the community, as well as supporting statistical data. So from this research, it can lead to a conclusion that the people’s welfare should be the responsibility of the state. This is as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is also contained in the International Economic, Social and Culture Convention. If the state is unable to create such prosperity, then the state is considered negligent and violates the human rights of its citizens. So from not achieving this welfare, there will be many rights that aren’t achieved, one of which is the right to health.
TELAAH PROFILING SUBJEK HUUKUM YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KRIMINALITAS Tomy Michael; Pratiwi Hozeng; Fajar Sugianto
COURT REVIEW Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Psikologi Polisi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 Ayat 1 (h): Memegang identifikasi polisi, kedokteran dan laboratorium kedokteran forensik dan psikologi polisi untuk kepentingan tugas kepolisian. Dalam psikologi polisi, penerapan konsep-konsep psikologi digunakan untuk menegakkan hukum dalam rangka mencapai keadilan, dengan menggunakan teknik-teknik psikologi tertentu yang diterapkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dengan harapan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental dapat mempercepat pengintrogasian atau pemeriksaan tersangka tanpa sikap paksaan. Bagaimana gambaran profiling tersangka tindak pidana kriminalitas di dalam suatu kepolisian menjadi sebuah masalah yang diangkat dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran psikologi di dalam proses hukum terhadap tersangka tindak pidana kriminalitas di dalam suatu kepolisian. Metode Analisis yang penulis gunakan yakni Analisis hukum normatif yang berfungsi untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi khusus dalam keterkaitan ilmu hukum dan ilmu psikologi. Hasil kajian menunjukkan, pergerakan psikologi kepolisian perlu untuk dikembangkan untuk upaya investigasi yang perlu dilakukan kepolisian terutama: 1. Menjaga kesediaan mereka data diposisikan secara strategis dari Kepolisian sehingga kepolisian lebih berperan psikologis dalam pengungkapan kasus di tahap investigasi. 2. Meningkatkan program pendidikan untuk kepolisian, terutama bagi mereka yang berada di garis depan dibarisan (penyidik). Diharapkan perlu ada peningkatan pelaksanaan peran psikologi dengansosialisasi dalam rangka penyidikan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 (h) sehingga hak-hak para tersangka menjadi lebih baik. dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tanggung Gugat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur Tomy Michael; Umar Faruq
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 2 Issue 2 (2019) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.28 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v2i2.2894

Abstract

This article is intended to address the issue of community accountability in the event of an accident due to speed limitation or 'polisi tidur’. The method used is normative legal research, which uses a statutory approach and a conceptual approach. This article concludes that the public can sue the Minister of Public Works or State Legal Entity under the Department of Transportation. In the daily life of the village apparatus to always supervise the surrounding community to avoid fatal legal actions. Communities should be given directions by village officials in accordance with the legislation in Indonesia.
Co-Authors Fajar Sugianto Pratiwi Hozeng Revita Pirena Putri Umar Faruq Wiwik Afifah