Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH PEMBERIAN SERTIFIKASI DOSEN, MOTIVASI KERJA, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOTA SEMARANG Dyah Listyarini
PROCEEDINGS Vol 1, No 1 (2017): PROCEEDING Bingkai Manajemen (BIMA)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharmaputra Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.864 KB)

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan pengaruh pemberian sertifikasi dosen terhadap motivasi kerja dan disiplin kerja dosen terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta kota Semarang. Data penelitian ini diperoleh melalui pengisian kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 60 orang dosen yang sudah menerima sertifikasi dosen sebagai responden yang berasal dari perguruan tinggi swasta di kota Semarang. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan bagi ilmu manajemen yang pada khususnya manajemen sumber daya manusia dalam hal motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja dosen. Data penelitian ini diolah secara statistik kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, namun sebelumnya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas serta uji persyaratan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pemberian sertifikasi dosen, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positip dan signifikan terhadap kinerja dosen perguruan tinggi swasta di kota Semarang. Kata kunci: sertifikasi dosen, motivasi kerja, disiplin kerja dan kinerja dosen. AbstractThis study aims to analyze and explain the effect of lecturer certification of work motivation and discipline lecturer on the performance of private college lecturer in Semarang. The research data was obtained through a questionnaire. The sample used in this study involved 60 lecturers who have received certification as a lecturer of respondents from private colleges in the city of Semarang. The results of this study as a contribution to management science in human resource management, especially in terms of work motivation, work discipline on the performance of lecturers. The research data was statistically processed quantitatively by using regression analysis to determine the effect of the independent variable on the dependent variable, but the previously tested the validity and reliability test and test requirements. Regression analysis showed that administration of the certification of lecturers, motivation and discipline of work and significant positive effect on the performance of private college lecturer in Semarang. Keywords: certification of lecturers, motivation, work discipline and performance of lecturers

PENEGAKAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 MENGENAI SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK Yusril Faiz Octavianto; Dyah Listyarini
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 23 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v23i1.8945

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik. Kata Kunci : Penegakan hukum, Sengketa Informsi, LSM LGMI dan Inspektorat

PENDAMPINGAN KAPASITAS USAHA MIKRO BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL STRATEGI BERTAHAN DI MASA PANDEMI DENGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Fitika Andraini; Dyah Listyarini; Adi Suliantoro
Intimas Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Unisbank

Pandemi virus corona atau dikenal Covid-19 mulai melanda Indonesia pada bulan Februari 2020. Covid-19 tidak sekedar bencana kesehatan, juga menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi, tidak hanya industri besar saja yang terpapar, juga termasuk para pelaku UKM di Indonesia, termasuk untuk bantuan mengakses bantuan produktif bagi UKM karena belum memiliki legalitas usaha.Legalitas merupakan hal yang penting selain sebagai bentuk kepastian usaha , bagi UKM untuk mendapatkan bantuan produktif.Saat ini pendaftaran perijinan usaha berupa IUMK dan NIB dilakukan secara online dengan menggunakan sistem yang disebut Online Single Submission (OSS) Berdasarkan kondisi tersebut perlu ada upaya yang dilakukan untuk membantu para pelaku UKM untuk bangkit dan meningkatkan kembali kegiatan usahanya agar produktivitas dan omzet secara perlahan-lahan akan meningkat lagi dengan melakukan pendampingan kapasitas usaha mikro berbasis sumberdaya lokal.

PERAN SIPIR TERHADAP PENERAPAN ATURAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 DALAM PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDAL. Nurul Hudha Kurniawan Hudha; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.883

Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementrian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementrian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulungan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dan bagaimana hambatan Sipir Dalam Menerapkan Aturan KemenKumHam Nomer 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. Adapun jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang di dukung dengan teknik wawancara langsung dengan narasumber petugas sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal kemudian di analisa menggunakan analisa kulitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Peran Sipir Dalam Menerapkan Aturan KemenKumHam No 6 Tahun 2013 dalam Penyeludupan Narkoba di Lapas Kelas II A Kendal dimulai dari Sipir melakukan secara benar serta menegakan itegritas pelaksanaan tugas pokok seperti terjaminya tata tertib Lapas Kelas II A Kendal, dimana dalam pelaksanaanya Sipir menemuai hambatan seperti faktor sarana dan faktor sumber daya manusia yang berkaitan dengan kuatitas dan kualitas sipir yang bertugas di Lapas Kelas II A Kendal.

Penegakan Hukum dan Sanksi serta Kendala Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Balap Liar di Jalanan pada Remaja di Kabupaten Kudus Agista Yusuf Novendra; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 14, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8266

Overall, illegal racing refers to the activity of racing motor vehicles, especially motorcycles, on public roads without adhering to safety regulations. This practice poses dangers not only to the riders but also to others in the vicinity. In Indonesia, illegal racing is prohibited under Article 115 letter b of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. This article explicitly states, "Motor vehicle drivers on the road are prohibited from racing with other vehicles," and Article 297 imposes criminal sanctions, with a maximum imprisonment threat of one year or a fine of up to IDR 3,000,000. The police play a crucial role in upholding law and order. This research was conducted in the jurisdiction of the Kudus Police Resort using a socio-legal method and data collection techniques through interviews with sources from the Kudus Traffic Police and document studies. The aim of this thesis is to evaluate law enforcement related to illegal racing, sanctions applied to young offenders, and the challenges faced by police officers. The research findings indicate that the active role of the police is crucial in combating illegal racing in Kudus, given the high incidence that can endanger road users and the surrounding community. Police efforts need to be supported by active community participation to ensure safety and compliance with traffic rules. Through collaboration between the police and the community, it is expected to create a safe, comfortable, and orderly living environment in accordance with prevailing laws and regulations.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kendal Rifki Aditya; Dyah Listyarini; Wenny Megawati
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 14, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8378

This research addresses issues related to the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2013 concerning the Development of Street Children, Homeless People, and Beggars in Kendal Regency, with a focus on street children, homeless people, and beggars as a segment of society requiring attention. These children need support from the government and the community to obtain suitable housing, education, and employment, enabling them to lead a decent life and avoid potential risks. The study includes an evaluation of the effectiveness of law enforcement and the implementation of sanctions within the aforementioned Regional Regulation. Additionally, it identifies potential obstacles in the implementation of programs for the development of street children, homeless people, and beggars in Kendal Regency. The normative juridical approach is employed as the research method, with data obtained through direct interviews, documentation, and case study observations related to law enforcement by the Regional Police Force in Kendal Regency. Additional information is sourced from various outlets such as books, the internet, literature, relevant works, and related documents. Research findings indicate that the enforcement of the Regional Regulation has been carried out through preventive, repressive, and rehabilitative approaches. However, its effectiveness has not reached an optimal level, as there are still street children, homeless people, and beggars in Kendal Regency. Sanctions imposed on violations need enhancement to create a more optimal deterrent effect. Challenges faced involve a limited number of officers, restricted operational budgets, and the presence of sympathy from the community.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Dan Hambatan Nya Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kendal Andi Septiawan; Dyah Listyarini; Wenny Megawati
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 14, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8379

Beverages containing ethanol or ethyl alcohol, commonly referred to as alcoholic drinks or locally known as "Miras," exhibit varying alcohol content levels depending on their type. Despite the distinct definitions of "alcoholic drinks" and "hard drinks," these terms are often interchangeably used by the Indonesian public, leading to a conceptual confusion. Therefore, this research aims to elucidate the role of the Municipal Police (Polisi Pamong Praja) in enforcing Regional Regulation Number 4 of 2009 concerning the Control, Supervision, and Regulation of Alcoholic Beverages in Kendal Regency. The research methodology employed is the Normative Juridical method, with a case study focus on law enforcement by the Municipal Police in Kendal Regency. Data collected encompass information on bars, restaurants, karaoke venues, and/or alcohol providers that fail to meet the requirements stipulated by Regional Regulation No. 4 of 2009. The findings indicate that numerous establishments still do not comply with the prevailing regulations. The Municipal Police's role is observed in two primary dimensions: litigation and non-litigation. In litigation, they engage in the legal enforcement process in accordance with the provisions outlined in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Meanwhile, in the non-litigation dimension, they mediate temporary closures of establishments that do not adhere to regulations. The research also identifies inhibiting factors in enforcing Regional Regulation Number 4 of 2009 in Kendal Regency. Consequently, there is a need for an enhanced understanding of the distinctions between "alcoholic drinks" and "hard drinks," and concerted efforts must be made to overcome potential obstacles in enforcing these regulations.

Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Sanksi Hukum Serta Kendalanya Di Kota Semarang Mutia Wulansari; Dyah Listyarini; Rochmani Rochmani
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1422

Waste, as a byproduct of human activities or natural processes, poses a serious issue due to its substantial and challenging quantity. Problems include waste piles in urban areas and a lack of waste disposal areas around street vendors. This research, titled "Law Enforcement on Regional Regulation No. 6 of 2012 Regarding Waste Management and Legal Sanctions and Challenges in Semarang City," aims to elucidate how the law is applied concerning waste management in Semarang City. This non-doctrinal study employs a normative-empirical juridical approach with a qualitative method. The research is conducted at the Environmental Agency of Semarang City, with primary data sources consisting of interviews with stakeholders from the Waste Management Department and secondary data from legal materials. Data analysis utilizes a qualitative narrative method. Research findings indicate that law enforcement related to Regional Regulation No. 6 of 2012 in Semarang City has been implemented by the local government in accordance with existing provisions. However, deficiencies in community participation persist, such as the habit of improper waste disposal and inadequate waste bin provision. This is attributed to the cultural norm of indiscriminate waste disposal that has become prevalent in society. Additionally, public understanding of "Regional Regulation No. 6 of 2012" regarding Waste Management remains insufficient, particularly regarding the legal penalties for violating the provisions of the regulation.

Penerapan dan Hambatan Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin Mengemudi Pengendara Roda Dua di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kendal Tangguh Farhandito; Dyah Listyarini; Adi Suliantoro
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1429

Public services in Indonesia, in general, remain disappointing. Despite various regulations implemented to enhance the quality of public services, it seems to have not significantly impacted the society. Violations committed by government employees also show no decline, and in fact, tend to occur more frequently. This research discusses the raised issues using a juridical-empirical approach, with an emphasis on legal aspects as a manifestation of society's attitude toward law and the legal system. This can be considered as an example of values, ideas, beliefs, or expectations that ultimately determine the extent to which the law is followed, violated, or deviated. In other words, it can be referred to as a juridical-sociological approach where the law is not only seen as rules or regulations but also involves the implementation of the law within society. The research findings indicate that the implementation of Law Number 25 of 2009 on Public Services at the Traffic Unit of Kendal Police Resort runs effectively. Officers at Kendal Police Resort, in carrying out the task of issuing Driving Licenses (SIM), operate in accordance with the prevailing regulations. Several residents intending to obtain a SIM choose not to immediately utilize middlemen services because the police officers are ready to assist them fully.

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja Diaz Angger Novarizhendy Putra; Dyah Listyarini; Wenny Megawati
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1408

In the business world, advertising plays a crucial role in the success of a company's marketing of goods and services. Billboards, banners, and advertising banners on the streets have become common as effective tools for introducing products or services to the public. This research employs a qualitative method with a focus on advertising enforcement by the Regional Police Unit in Kendal Regency. This approach allows for a direct relationship between the researcher and the respondents. The results indicate that the enforcement of advertising laws in accordance with Regional Regulation Number 11 of 2015 has been implemented. Preventive law enforcement methods are utilized, such as verbal warnings to individuals who violate regulations by placing advertisements in unauthorized locations. Despite effective law enforcement, there are still issues with some individuals not fully complying with the regulations. Some prohibited advertisements mandated by the government remain in place, indicating suboptimal implementation of these regulations. In such cases, non-compliant advertisements can be dismantled in accordance with the rules established in the Regional Regulation of Kendal Regency.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search