Husni Kamal
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PRODUKTIVITAS USAHA MINYAK NILAM SIDO MULYO ACEH UTARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Husni Kamal; Muhammad Syafril Nasution
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH at-Tasyri' | Vol. 13, No. 2 (Desember 2021)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v13i2.688

Abstract

Produktivitas merupakan faktor utama yang bisa mempengaruhi kesanggupan bersaing dalam dunia usaha, dengan meningkatkan produktivitas maka kesejahteraan akan didapatkan serta dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah. Penelitian yaitu Untuk mengetahui Produktivitas usaha minyak nilam di Desa Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dengan melakukan mewawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa kurangnya produksi dan inovasi dalam pengolahan minyak nilam, padahal dalam islam sangat menganjurkan produktivitas usaha untuk meningkatkan kesejahteraan
IMPLEMENTASI MANAJEMEN SYARIAH PADA BAITUL MAL GAMPONG DI ACEH Husni Kamal
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 15 No. 1 (2023): At-Tasyri' | Vol. 15, No. 1 (Juni 2023)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v15i1.1726

Abstract

Islam mengatur segala lini kehidupan manusia termasuk dalam mengelola organisasi yang terdapat dalam ilmu manajemen Syariah dimana mengandung tidak bebas nilai karena manajemen syariah tidak hanya berorientasi untuk kehidupan dunia saja melainkan juga orientasi pada kehidupan di akhirat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen Syariah pada Baitul Mal Gampong di Aceh. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan data sekunder seperti Undang-undang, Qanun, buku, jurnal dan website yang berkaitan. Hasil penelitian ini bahwa implementasi empat fungsi manajemen Syariah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mengelola Baitul Mal Gampong untuk pertumbuhan ekonomi gampong yang mandiri dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki agar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Aceh.
Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Husni Kamal
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.11075

Abstract

Pemerintah Aceh sangat mendukung pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh dibuktikan dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berprinsip syariah. Perkembangan ekonomi syariah melibatkan beberapa pihak terkait tentunya seperti Pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah terkait teknis mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah serta kompetensi hakim yang mengadili sengketa tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa kesiapan hakim Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca diterapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 tahun 2018 di Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, sedangkan data primer didapatkan dengan mewancarai pihak Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu saat ini semua lembaga keuangan yang berada di Aceh sudah berubah menjadi Lembaga Keuangan Syariah dan yang berhak mengadili sengketa ekonomi syairah hanya hakim yang sudah memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe sudah menangani sengketa ekonomi syariah sebanyak 2 perkara dan hakim yang memiliki sertifikasi hanya 3 dari total 6 hakim. Secara aturan mereka harus siap menangani sengketa sedangkan dari sisi kompetensi hakim masih belum siap sepenuhnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena belum semua hakim mempunyai sertifikasi hakim ekonomi syariah.