<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, melalui (1) mendeskripsikan faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, (2) mendeskripsikan faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, (3) mendeskripsikan faktor disposisi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, (4) mendeskripsikan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Kabid Dikmen, Korwas, Pengawas SMK, dan Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknikwawancara, observasi dan studi dokumentasi. Untuk teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif yang mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Pada faktor komunikasi, pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan belum melaksanakan sosialisasi secara khusus tentang kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk faktor sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah terlaksana. Penelitian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dinas Pendidikan dapat lebih meningkatkan intensitas kegiatan, pelatihan, workshop, dan seminar sosialisasi yang fokus pada kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK secara berkesinambungan, serta memberikan reward dan punishment,(2) Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan dapat meningkatkan kompetensi dan menjaga komitmen dijajarannya dalam menjalankan kebijakan regulasi yang sudah ditetapkan, serta melakukan program pemetaan kualifikasi dan kompetensi kepala SMK, (3) Korwasagar melakukan pembinaan bagi seluruh pengawas SMK untuk menjalankan fungsi kepengawasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap sasaran kebijakan sehingga dapat diperoleh sosok kepala sekolah yang profesional, (4) Kepala sekolah dituntut untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Standar Kualifikasi dan Kompetensi KepalaSMK.]]>
