This Author published in this journals
All Journal Verstek
Adelia Dwi Anggreani
Faculty of Law, Sebelas Maret University

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Alasan Kasasi Penuntut Umum Keberatan Mengenai Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1722K/PID.SUS/2014) Adelia Dwi Anggreani
Verstek Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.865 KB) | DOI: 10.20961/jv.v6i3.39167

Abstract

     Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam pemenuhan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan pendekatan kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut oleh Terdakwa I, Drs. Budiono Iksan dan Terdakwa II, Herry Satmoko, S.Sos. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan-alasan Kasasi yang diajukannya dengan alasan-alasan Kasasi yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, terutama pada huruf a. Alasan-alasan Kasasi yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam kasus korupsi secara bersama-sama dan berlanjut tersebut dapat dilihat dari amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah keliru dan salah menerapkan hukumnya, dengan membenarkan dan menyetujui materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis serta memenuhi rasa keadilan dan mengganggap penjatuhan hukuman pidana uang pengganti tidak lagi relevan dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Sementara dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  menyebutkankan, bahwa pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pidana uang pengganti yang kemudian besarannya diatur dalam Pasal 18 huruf b.         Kata Kunci: Alasan Kasasi, Korupsi, Pidana Uang Pengganti.