Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Hendarman --
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Kebijakan PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) Hendarman --
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 17 No. 6 (2011)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v17i6.55

Abstract

The government through the Ministry of National Education in 2009 has launched a special program for students at higher education institutions the so-called “Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)”. This program aims for facilitating students’ interest and talent in entrepreneurship to be an entrepreneur based on their disciplines in science, technology and arts. This program is also to respond to the fact that big percentages of higher education graduates become job-seeker instead of job-creator. This program provides students with grant either in person or in a group. This article analyses the implementation of PMW in the view of those students who took part in the program with two focuses, namely the importance of PMW and the achievement of students’ grant-receiver. The respondents were from both public and private higher education institutions. The analysis revealed that the program have significant impact in broadening students’ perspective, competences and attitude to be an enptreneur, as well as opening new job-market for people. It is suggested to conduct another evaluation to analyse the appropriateness of grant given to students and financial allocation for each higher education institution by taking into consideration the total number of students and number of success students in PMW. ABSTRAKSuatu program khusus bagi para mahasiswa yaitu Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) telah diluncurkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan untuk memulai berwirausaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sedang dipelajarinya. Keberadaan program ini didukung oleh kenyataan bahwa sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi adalah lebih sebagai pencari kerja daripada pencipta lapangan pekerjaan. Program ini memberikan bantuan bagi mahasiswa yang layak dalam bentuk dana yang dapat digunakan secara perorangan dan kelompok. Tulisan ini merupakan kajian terhadap kebijakan PMW ditinjau dari persepsi mahasiswa terhadap pentingnya PMW dan keberhasilan usaha wirausaha mahasiswa. Responden kajian ini adalah para mahasiswa penerima bantuan PMW di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Temuan kajian adalah bahwa program ini memiliki dampak penting yaitu membuka wawasan, kemampuan dan sikap mahasiswa dalam bewirausaha, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Evaluasi lebih lanjut terhadap besarnya hibah bagi masing-masing mahasiswa dan alokasi dana bagi perguruan tinggi perlu dikaji dengan memperhitungkan jumlah total mahasiswa dan keberhasilan mahasiswa PMW pada tahun sebelumnya di masing-masing perguruan tinggi.
Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan Hendarman --
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 18 No. 1 (2012)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v18i1.67

Abstract

Board of education has been established the issuance of Minister of National Education decree number 044/U/2002 concerning Board of Education and School Committee and the Government Gazette number 17 year 2010 concerning the implementation and management of education. In principle, this board plays the role as society representatives in improving quality improvement, equality and efficiency of educational management. Also, this board could play as the mediator for the needs and aspiration of society related to educational policies taken by local government and schools. This study focused on the analysis of 2 (two) main research questions, namely to what extent the stakeholders are aware of this board and its roles, and the barriers that this board encounters in its implementation. The findings showed that this board has yet to 1) be the strategic partner of the local government and schools, 2) maximally function in a number of districts/cities, and 3) contribute for the education advancement. It is recommended that the establishment of this board shall be based on the principles of transparent, accountable, and democratic. In addition, it is suggested to encourage the regular meetings between local education authorities and board of education aims for the analysis of critical issues in the local areas for its solutions. ABSTRAK Keberadaan Dewan Pendidikan masih dipertanyakan terkait dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Meskipun sudah dibentuk di berbagai provinsi/kabupaten/kota, tampaknya dewan ini masih belum dianggap sebagai mitra bagi berbagai pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Penelitian ini mengkaji berbagai kegiatan atau terobosan yang telah dilakukan Dewan Pendidikan khususnya dalam kaitan peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk melaksanakan peran tersebut. Data dan informasi diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari hasil wawancara dan analisis informasi terkait yang dimunculkan dalam berbagai media termasuk surat kabar dan situs-situs. Secara umum, dewan pendidikan telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan merujuk kepada standar nasional pendidikan. Kendala-kendala yang dihadapi dewan pendidikan lebih sebagai akibat belum adanya persepsi dan apresiasi yang sama dari pemerintah daerah terhadap keberadaan dan peran dari dewan pendidikan.
Co-Authors