Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PROSES TRANSAKSI USAHA ONLINE DI RENGAT Yusnedi Yusnedi
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Manajemen dan Bisnis (Terbit 31 Maret 2018)
Publisher : LPPM Press STIE Indragiri Rengat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34006/jmbi.v7i1.42

Abstract

Akhir-akhir ini perkembangan bisnis berbasis online semakin tidak terkendali dan cendrung menjadi bisnis yang sangat rentan terhadap penipuan. Untuk mengendalikan dampak negatifnya maka Konsumen harus mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi pembelian online. Sebagai salah satu upaya Pemerintah telah berupaya melindungi konsumen transaksi online dengan mengeluarkan PP PSTE tahun 2012 yang mengatur kewajiban pelaku usaha online untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses transaksi sesuai PP PSTE tahun 2012. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses transaksi usaha online di kota Rengat. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 40 responden pelaku usaha online. Dari hasil penelitian dikehui bahwa lebih dari 70% responden telah menyampaikan informasi lengkap dan benar mengenai produk (harga, kualitas, merek, spesifikasi) yang ditawarkan, akan tetapi ada sekitar 30% responden yang tidak memberikan jaminan kecacatan dan tidak mencantumkan kontrak dan prosedur pembayaran dalam websitenya. Seluruh responden menyatakan telah menyampaikan informasi mengenai barang yang dikirim kepada konsumen melalui SMS, messenger ataupun telepon. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen berdasar PPPSTE 2012 oleh responden pelaku usaha online berada dalam kategori “tidak baik” dimana pelaku usaha online hanya menyampaikan informasi produk dan proses transaksi kepada konsumen secara subjektif tanpa mengacu pada peraturan
ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA SERENTAK TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI Yusnedi Yusnedi
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Manajemen dan Bisnis (Terbit 30 Juni 2018)
Publisher : LPPM Press STIE Indragiri Rengat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34006/jmbi.v7i2.52

Abstract

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah cukup lama, mulai dari zaman setelah kemerdekaan, kemudian dilanjutkan zaman orde baru dan sekarang zaman orde reformasi. Tujuan Pilkada adalah untuk memilih Pejabat Publik pada tingkat Daerah. Artinya Pilkada merupakan sistim yang dibangun oleh Indonesia untuk memastikan Kepala daerah benar-benar pilihan rakyat. Pada awal pelaksanaan Pilkada dilakukan dengan jadwal yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Akan tetapi mulai tanggal 9 Desember 2015 sistim tersebut mengalami, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas maka pelaksanaan Pilkada kedepannya dilakukan serentak. Konsekwensinya, Pilkada Serentak yang berlangsung merupakan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah tentang dampak Pilkada Serentak terhadap aspek Sosial dan aspek Ekonomi masyarakat di Indonesia.
ANALISIS PRESEPSI MAHASISWA TERHADAP PRILAKU KORUPSI (STUDI KASUS MAHASISWA STIE-I RENGAT) Yusnedi Yusnedi
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS Vol 7 No 4 (2018): Jurnal Manajemen dan Bisnis (Terbit 30 Desember 2018)
Publisher : LPPM Press STIE Indragiri Rengat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34006/jmbi.v7i4.96

Abstract

Banyak faktor yang menghambat program pemberantasan korupsi di Indoneeia, salah satunya adalah sikap hipokrisi (mendua-munafik); sikap yang pertama korupsi dihujat dan sikap yang kedua prilaku korupsi dianggap bagian dari budaya yang tidak bisa lepas dari prilaku sehari-hari. Dari data penelitian yang diambil melalui kuesioner pada 44 orang mahasiswa semester 6 Tahun akademik 2017/2018, menjelaskan bahwa prilaku korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan mereka dianggap sebagai hal yang negatif, namun sebaliknya jika ada keterkaitan dengan dirinya, mahasiswa cendrung memberikan toleransi. Mahasiswa secara umum tidak melakukan korupsi terhadap uang Negara, tetapi mahasiswa sering melakukan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan kepada mereka, sehingga jika analogkan mahasiswa juga berpotensi melakukan korupsi seperti yang dilakukan oleh pejabat Publik. Dan salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi dikalangan generasi muda dengan mengevaluasi pendidikan moral dengan kolaborasi dengan pendidikan anti korupsi
ANALYSIS OF LOCAL POLITICAL CULTURE AND POLITICAL PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF 2019 GENERAL ELECTIONS IN KOTA LAMA, RENGAT BARAT Yusnedi Yusnedi; Sabrina Utami
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Manajemen dan Bisnis (Terbit Juni 2019)
Publisher : LPPM Press STIE Indragiri Rengat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34006/jmbi.v8i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat analisis budaya politik lokal dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Desa Kota lama, Kecamatan Rengat Barat. Dalam sebuah negara Demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan Demokrasi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin baik pula kualitas Demokrasi suatu negara. Penelitian ini menggunakan jenis Deskriptif Kualitatif, karena penelitian ini melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaittu dengan menggunakan metode Observasi, Penelitian Kepustakaan, dan Field Work Research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis terkait Budaya Politik yang ada di Desa Kota Lama, terlihat bahwa sebesar 54% masyarakat Desa Kota Lama merupakan tipe Subektif, 32% Partisipan dan 14% merupakan tipe Parokial, untuk analisis Partisipasi Politik terlihat bahwa sebanyak 88% tipe masyarakatnya merupakan Otonom, dan sebesar 12% merupakan tipe dimoblisasi, terkait dengan pengamatan yang dilakukan, bahwa antara Budaya Politik dan Partisipasi Politik tidak terdapat hubungan yang signifikan.
KORELASI TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU NASIONAL SERENTAK 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU Yusnedi Yusnedi; Sabrina Utami
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Manajemen dan Bisnis (Terbit Desember 2019)
Publisher : LPPM Press STIE Indragiri Rengat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34006/jmbi.v8i2.113

Abstract

Abstract This research is in Indragiri Hulu Regency, which is specialized in Rengat District. The purpose of this study is to determine how the correlation between the level of education with the participation of novice voters in the 2019 Election in Indragiri Hulu Regency. This research used quantitative methods, with descriptive analysis. The sample in this study were novice voters in Rengat District, Indragiri Hulu Regency, with total 1072 people. By using the Slovin formula, 91 samples were obtained. This research used primary data types. The analytical tool used in this study is by using Simple Linear Regression Analysis with the help of SPSS version 20. The results of this study indicate that the level of education has a correlation with the participation of novice voters in Rengat District, Indragiri Hulu Regency. Keywords: Level Education, Novice Voter Participation, Election
IMPLEMENTATION OF VILLAGE HEAD SELECTION USING ELECTRONIC VOTING (E-VOTING) METHODS IN INDRAGIRI HULU DISTRICT Yusnedi Yusnedi; Sabrina Utami; Heriasman Heriasman
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS Vol 9 No 1 (2020): JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS (TERBIT JUNI 2020)
Publisher : LPPM Press STIE Indragiri Rengat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34006/jmbi.v9i1.184

Abstract

This research was conducted in Indragiri Hulu district, where this research used three villages that held head selection by using electronic voting, there are: Sidomulyo, Sungai Baung and Batu Gajah. This research used qualitative descriptive approach with the consideration that the researcher intends to obtain a picture of the Community Readiness for the Implementation of Village Head Election using the Electronic Voting (E-Voting) method in Indragiri Hulu District. This research used observation, interviews and documentation to collected all the data. The results of this study indicate that the application of the use of electronic voting in the three villages is already good, where this is indicated by the majority of the community that can already use the e-voting tool. only a small portion of the community still does not understand how to use it.
LEGAL ASPECTS IN PROMOTING THE DYNAMICS OF UPSTREAM INDRAGIRI HULU ECONOMIC DEVELOPMENT Yusnedi Yusnedi; Raja Marwan Indra Saputra
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS Vol 10 No 2 (2021): JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS (TERBIT DESEMBER 2021)
Publisher : LPPM Press STIE Indragiri Rengat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34006/jmbi.v10i2.345

Abstract

The background of this research is a field experiment which finds that there are many emerging businesses and after observing there is a comparison of developing and undeveloped businesses. One of the things that affect it is the lack of capital and requires subsidized funds which of course will be difficult to obtain. The difficulty in finding additional funds is inseparable from the role of legal aspects in business. However, the purpose of this research is inseparable from the concept of management which shows the role of its impact on economic development in Indragiri Hulu. The research method uses qualitative methods which are described to look for issues of economic development and community difficulties in obtaining the legal standing of the business being run. This legal standing, of course, is based on licensing, the stages of which are poorly understood. The role of this legal standing can be conveyed to the general public, so that more and more businesses have businesses that have permits, so that in obtaining sources of funds for the development of the business concerned, and of course it can support the regional economy, especially the Indragiri Hulu Regency. As a result, government participation must be quantifiable, implying that the government considers the amount to which it intervenes in the economy in three ways: (1) as a regulator, (2) as a provider, and (3) as an entrepreneur. While the most essential purpose of the law is to give certainty in the conduct of economic transactions. The government's primary responsibility is to enforce the law. and the main function of law is social progress and better standards of life.