Garuda - Garba Rujukan Digital

THE ROLE OF INDONESIAN LABOR PLACEMENT AND PROTECTION BOARD (BNP2TKI) ON INDONESIAN LABOR (TKI) Agoes Djatmiko; Elisabeth Pudyastiwi
Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v1i2.51

Establishment of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI) To optimize the protection of migrant workers abroad which is more integrated, the government forms a national body whose duty is to protect Indonesian migrant workers abroad. A Non- Departmental government agency that is responsible to the President who is domiciled in the national capital, namely the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI), whose functions are coordinating and integrated placement and protection of migrant workers abroad, with several tasks as follows: 1. Placing on the basis of a written agreement between the government and the government of the country that uses TKI or legal entity users in the destination country; 2. Providing services, coordinating, and supervising: documents, final departure briefing (PAP), problem solving, sources of funding, departure until repatriation, improvement of the quality of prospective migrant workers, information, quality of implementing TKI placement, and improving TKI welfare and his family. In accordance with the principle of international law, legal protection for citizens ceases when the citizens of that country cross the borders of the state jurisdiction. Protection of Indonesian workers abroad or in recipient countries is carried out in accordance with international law and applicable laws in the country.

DETERMINASI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PERBURUHAN INDONESIA Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i1.12

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuifaktor-faktor apakah yang mempengaruhiPolitycal will (kemauan politik) pemerintah dalammerumuskan kebijakan dalam pembangunanhukum perburuhan Indonesia. Denganmendasarkan bahan kepustakaan sebagai bahankajian utama, penulis mencoba menganalisisfenomena empiris dalam pelaksanaan hukumperburuhan Indonesia dengan teori-teori hukumyang dikemukakan oleh beberapa sarjana sebagaipisau analisanya. Dasar pijakan yang digunakanoleh penulis adalah pemikiran bahwa hukummerupakan produk politik, sedangkan politikmerupakan kendaraan kepentingan. Dengandemikian korelasi antara kepentingan dengansebuah produk hukum sangatlah dekat.Pergeseran hukum perburuhan dari privat menjadibersifat publik, menyebabkan materi hukumperburuhan sepenuhnya berada di tanganpemerintah. Sebagai pembentuk hukum, makapemerintah juga sebagai pemegang kekuasaanpolitik dalam bidang hukum, sedangkan dalammerumuskan kebijakan hukum pemerintah akandipengaruhi oleh banyak kepentingan di luarkepentingan hukum. Kepentingan mana yang lebihdominan akan menentukan sifat hukum yangdibuatnya.Kata kunci: Determinasi; Politik; PembangunanHukum dan Perburuhan

Dampak Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori Kecamatan Kalibagor Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Elly Kristiani Purwendah; agoes Djatmiko; Dewiana Mustika Ningrum
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.84

Sampah telah menjadi masalah serius bagi lingkungan, yang merugikan kehidupan masyarakat. Dampak negatif terhadapÂ lingkungan dapat berupa gangguan terhadap kualitas air, udara, tanah, dan kenyamanan lingkungan. Permasalahan pengelolaan sampah salah satunya terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan masyarakat di sekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori adalah pencemaran air (bocornya penampungan air lindi),Â yang menyebabkan air sumur menjadi kecoklatan sehingga tak dapat dikonsumsi, selain itu sawah juga tercemar sehingga tidak bisa lagi ditanami. Penelitian iniÂ bertujuan untuk mengetahui apakah dampak penutupan TPA Kaliori terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dan bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas dan masyarakatÂ dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori. Penelitian ini termasukÂ ke dalam tipe penelitian hukum empiris.Kata Kunci : sampah, pengelolaan sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pencemaran, dampak, penyelesaian sengketa.

Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah Cesyafrina Cesyafrina; esti ningrum; agoes djatmiko
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract This study aims to determine the Consumer Protection Civil Servant Investigator (PPNS-PK) on the distribution of cosmetics that are not registered at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Central Java, to find out the Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators (PPNS-PK). PK) on the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Central Java, to find out the efforts of the Consumer Protection Civil Service Investigator (PPNS-PK) in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Administration (BPOM). BPOM) Central Java. The method used is normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or data as basic materials for research to be carried out by tracing regulations and literature related to the problems studied. Research Results: The role of Civil Servant Investigators for Consumer Protection in supervising cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, which is in accordance with article 59 paragraph (1)-(4) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators in the circulation of cosmetics are not registered with the Central Java Food and Drug Administration, namely business actors do not have clear addresses for cyber patrol officers assistance, Civil Servant Investigator Efforts Consumer Protection in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, namely by providing a complaint channel through digital media. Keywords: Consumer Protection Civil Servant Investigator, Drug and Food Control Agency, Unregistered Cosmetics Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian: Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu sesuai dengan pasal 59 ayat (1)-(4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam menangani peredaran kosmetik tidak terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu pelaku usaha tidak mempunyai alamat yang jelas untuk itu dengan bantuan petugas cyber patrol, Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu dengan menyediakan kanal pengaduan melalui media digital. Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kosmetik yang Tidak Terdaftar

Permasalahan Hukum Limbah Cair Industri di Indonesia Haris Kusumawardana; Wahyu Hariadi; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.208

Environmental problems will continue to appear seriously in various corners of the earth as long as the inhabitants of the earth do not immediately think about and seek environmental safety and balance. Likewise in Indonesia, it is as if environmental problems have been allowed to bubble up in line with the intensity of industrial growth, even though industrialization itself is becoming a priority in development. The complicated impression can be clearly seen if we try to pay attention to the responses and perceptions of the authorities regarding environmental problems, whether judges, prosecutors, police, lawyers, businessmen and the general public. The methodological approach used in this study is the normative juridical method, which is an approach that uses the concept of positive legality. Keywords: Law, Liquid Waste, Industry Abstrak. Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Kesan pelik semakin jelas bisa dilihat apabila kita mencoba memperhatikan respon maupun persepsi para pihak yang berwenang mengenai permasalahan lingkungn hidup, baik hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, pengusaha maupun masyarakat umum. Metodeologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalitas positivtis. Kata Kunci: Hukum, Limbah Cair, Industri

Pelaksanaan Forum Generasi Berencana Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Gita Nurmiana; wahyu hariadi; Agoes Djatmiko
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v4i2.211

This study aims to determine how the implementation of the Generation Planning Forum in Banyumas Regency for the period 2020 - 2022 in overcoming juvenile delinquency. And how are the efforts of the local government of Banyumas Regency in promoting the Banyumas Generation Planning Forum so that the programs and objectives that have been prepared by the Banyumas Planning Generation Forum can be achieved. To achieve this goal, this study uses a sociological legal research method, with the specifications of observational research. In this study, the data source used is secondary data which is supported by primary data. The data presentation method in this thesis is presented in the form of a structured and systematic description. This research was conducted at the Department of DPPKBP3A Banyumas Regency. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that it can be seen that the Implementation of the Generation Planning Forum in Banyumas Regency in tackling juvenile delinquency has been carried out properly in accordance with the Work Program that has been formed in the Decree of the Head of the Office of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection. Banyumas Regency Number 476/497/2020, but there are several programs that have not been implemented due to the Covid-19 pandemic. The efforts of the Banyumas Regency Government in promoting the Banyumas Generation Planning Forum by coordinating the Banyumas Generation Planning Forum with relevant agencies, namely all sub- districts in Banyumas Regency in the form of monitoring so that it can assist the Banyumas Generation Planning Forum in achieving the stated goals. Keyword: Forum Generasi Berencana, Banyumas Government, juvenile delinquency Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Forum Generasi Berencana di Kabupaten Banyumas periode 2020 - 2022 dalam penanggulangan kenakalan remaja. Serta bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam menggalakan Forum Generasi Berencana Banyumas agar program dan tujuan yang telah disusun oleh Forum Generasi Berencana Banyumas dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis hukum, dengan spesifikasi penelitian observasi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Metode penyajian data dalam skripsi ini disajikan dalam bentuk uraian secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini dilakukan di Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui Pelaksanaan Forum Generasi Berencana di Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi kenakalan remaja telah dijalankan dengan baik sesuai dengan Program Kerja yang telah di bentuk dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Nomor 476/497/2020, namun terdapat beberapa program yang belum terlaksana karena terkendala pandemi Covid- 19. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam menggalakan Forum Generasi Berencana Banyumas dengan cara mengkordinasikan Forum Generasi Berencana Banyumas dengan instansi terkait yaitu seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyumas dalam bentuk monitoring sehingga dapat membantu Forum Generasi Berencana Banyumas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kata kunci: Forum Generasi Berencana, Pemerintah Banyumas, kenakalan remaja

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda) Ida Arifatul Khasanah; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.234

Abstract This study aims to find out the implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially the Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities), and to find out the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the right to Health for persons with multiple disabilities. This research uses sociological juridical research methods. The collection of research data was carried out by means of field interviews and observations supported by literature studies. Data analysis in this study is descriptive qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that Iimplementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities) has been implemented by The Banyumas Social and Community and Village Empowerment Office (Dinsospermasdes) with the existence of social rehabilitation and community participation of the Paguyuban Peduli Disabiltas Ganda (PPDG) through its work program that handles 95 people with multiple disabilities with a percentage of 11% of the number of people with multiple disabilities in Banyumas Regency. In the implementation of the fulfillment of health rights, there are obstacles that must be faced, namely the limited professional or competent human resources owned, data on persons with disabilities in Banyumas Regency have not been updated thoroughly, the limited budget available for the implementation of the fulfillment of the right to k health of persons with disabilities, lack of family awareness of the rights of persons with disabilities due to shame and they prefer to hide their children, limited access to information from and for people with disabilities. Keywords: Implementation of Local Regulations, Persons with Multiple Disabilities, Fulfillment of Health Rights Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda), dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas Kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan wawancara dan observasi didukung dengan studi Pustaka. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda) telah terlaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Banyumas dengan adanya rehabilitasi sosial dan peran serta masyarakat Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas melalui program kerjanya yang menangani penyandang disabilitas ganda sebanyak 95 orang dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak Kesehatan terdapat hambatan yang harus dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang professional atau kompeten yang dimiliki, data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas belum di mutakhirkan secara menyeluruh, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak penyandang disabilitas karena alasan malu dan mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, terbatasnya akses informasi dari dan untuk kaum disabilitas. Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas Ganda, Pemenuhan Hak Kesehatan

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search