<![CDATA[ABSTRAK Praperadilan yang diatur dalam KUHAP menjamin perlindungan HAM dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara konsekwen. Lembaga praperadilan telah menciptakan mekanisme kontrol sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya guna tercipta proses peradilan pidana yang baik. Terkait dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang dengan wewenangnya untuk menetapkan status tersangka guna proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat dari perluasan objek praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap KUHAP dan mengetahui akibat dari perluasan objek praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sebelumnya, sah atau tidaknya penetapan status tersangka oleh KPK bukan merupakan objek praperadilan, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 praperadilan telah berwenang memeriksa sah atau tidaknya penetapan status tersangka. Hal ini menjadi sebuah pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. ABSTRACT Pretrial regulated in the Criminal Procedure Code guarantees the protection of human rights and law enforcement officers in carrying out their duties and authorities consistently. The pretrial institution has created a control mechanism as an institution authorized to supervise the performance of law enforcement officers in carrying out their duties in order to create a good criminal justice process.This study aims to determine the effects of the expansion of pretrial objects over the determination of the status of suspects against the Criminal Procedure Code and to determine the consequences of expanding pretrial objects to determine the status of suspected criminal acts of corruption by the KPK. The research method used in writing this thesis is a normative juridical research method through the conceptual approach, the statutory approach and the case approach. Previously, the KPK was not a pretrial object or not, but through the Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 the pretrial had the authority to examine whether or not the status of the suspect was determined. This has become a renewal in the Indonesian Criminal Procedure Code.]]>
