<![CDATA[Bagi sebagian besar negara berkembang, jumlah penduduk yang besar, tingkat pertumbuhannya yang masih tinggi, dan penyebaran antar daerah yang tidakseimbang merupakan gambaran umum penduduk secara kuantitatif. Permasalahan jumlah dan komposisi penduduk menjadi masalah utama di bidang kependudukan.Dalam beberapa dekade terakhir sejak era tahun 1980-an negara-negara berkembang dan tertinggal mulai menyadari pentingnya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduknya. The International Conference on Population and Development Program of Action (ICPD) 1994 secara eksplisit menjadikan target program demografi dan keluarga berencana untuk mendukung kebijakan secara luas yang mencakup kebijakan reproduksi termasuk didalamnya program keluarga berencana.Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan kenaikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari 1,45 persen pada periode 1990-2000 menjadi 1,49 persen pada periode 2000-2010. Kalimantan Utara merupakan provinsi pemekaran yang terbentuk tahun 2011 baru menjadi pembahasan dalam SDKI secara terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan menggambarkan kondisi capaian program Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan beberapa indikator TFR, CPR, Modern CPR, MKJP, Unmeet Need dan Pengetahuan Akseptor Keluarga Berencana dibandingkan dengan capaian Provinsi lainnya di wilayah Regional Kalimantan dan Nasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder hasil SDKI 2017 dengan analisis deskriptif. Indikator – indikator program Keluarga Berencana disajikan dan dianalisa dalam bentuk grafik. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan capaian Provinsi Kalimantan Utara untuk indikator TFR 2,8; CPR 52,8; Modern CPR 46.9; MKJP 8,5; Unmeet Need 15,8. Hampir di semua indikator yang digunakan untuk mengukur program keluarga berencana provinsi Kalimantan Utara mendapatkan nilai di bawah provinsi-provinsi lainnya yang berada di regional Kalimantan dan juga nasional.]]>
