Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Asas Batas Minimal Pembuktian Dalam Perkara Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Sel) Risdiana Risdiana; Habibul Umam Taqiuddin
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jime.v7i2.2065

Dalam suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan didalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya tersebut akan dikabulkan. Dalam perkara Nomor. 55/Pdt. G/2020 alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya baik bukti surat maupun surat tidak ada satu pun yang bersesuaian satu dengan lain, sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian. Sebaliknya alat-bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a-quo adalah sah dan benar berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) telah mampu membuktikan seluruh dalil bantahannya. Dengan demikian dalam pembuktian suatu perkara yang menentukan di persidangan adalah apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil baik dalam gugatan maupun eksepsi dan jawaban sesuai dengan adagium hukum pembuktian yang tersirat dalam ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 283 RBg jo. pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru Habibul Umam Taqiuddin
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Dari perspektif hermenetik, putusan pengadilan merupakan suatu proses pembuktian kebenaran hukum dari berbagai ragam sudut pandangan: hukum, tradisi, masyarakat, tujuan sosial, kontekstual, kontekstual, dan sebagainya. Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti /memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci. Sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi. hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan Habibul Umam Taqiuddin; Risdiana Risdiana
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v6i1.2972

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif (restorative justice) merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka keadilan restoratif (restorative justice) akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradila dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam praktik ketatanegaran didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Meskipun sudah diterbitkan beberapa aturan hukum sebagai paying hukum untuk menerapkan keadilan restoratif (restorative justice), namun tetap saja yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) adalah bagaimana mengembangkan dan memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di level undang-undang (UU) secara komprehensif. Tantangan lain, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan penegak yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restoratif (restorative justice).

Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Yadi Imansyah; Habibul Umam Taqiuddin
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3213

Pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi pendidikan yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya anti korupsi. Peran pondok pesantren dalam gerakan anti korupsi antara lain yaitu pertama, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk mentransfer dan mengembangkan ilmu-ilmu agama. Kedua, pondok pesantren sebagai lembaga pengkaderan yang telah berhasil mencetak kader umat dan kader bangsa. Ketiga, pondok pesantren sebagai lembaga sosial yang mengajarkan anak didik (santri) hidup berkomunitas dengan lingkungan sosial di lingkungannya, mengajarkan bagaimana hakikat kehidupan. Keempat, pondok pesantren sebagai agen reformasi sosial yang menciptakan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat.Nilai-nilai anti korupsi itu sendiri sudah lama terintegrasi dengan nilai-nilai karakter yang ditanamkan di pondok pesantren itu yaitu hidup sederhana, mandiri dalam segala hal, berjiwa tolong menolong, disiplin sangat dianjurkan dan di terapkan dengan konsisten di pesantren, kemandirian, kerjasama, cinta tanah air, kejujuran, kasih sayang, penghargaan, kesungguhan, rendah hati, tanggung jawab, kepedulian,kesabaran, kedamaian, musyawarah, toleransi dan kesetaraan.

Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim Habibul Umam Taqiuddin
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Mandala

Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam membuat putusan. Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset). Dalam identifikasi aturan hukum oleh hakim seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (vage normen) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi). Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (disavowal), reinterpretasi, pembatalan (invalidation), dan pemulihan (remedy). Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Dalam hal menghadapi kekosongan hukum (rechts vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum), hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtvinding). dengan tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib bangsa dan keadaan negaranya

Efektivitas Penyaluran Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Bumdes Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Habibul Umam Taqiuddin; Muhammad Rizal Zulhilmi
Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Vol 1 No 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Program StudiEkonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul UlamaNusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0602/econetica.v1i1.82

ABSTRAK Peran BUMDes dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat berfungsi untuk menstimulasi, memfasilitasi dan melindungi, serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep penyaluran modal usaha masyarakat desa yang di lakukan oleh BUMDes Lembar Selatan dan bagaimanakah efektivitas program BUMDes Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana konsep penyaluran pemberdayaan kinerja pengelolaan yang di berikan oleh BUMDes Lembar Selatan dan Untuk mengetahui efektivitas program pengelolaan BUMDesa Lembar Selatan dalam meningkatkan prekonomian masyarakat pedesaan khususnya Desa Lembar Selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif. Hasil peneliian menunjukkan bahwa Konsep penyaluran modal usaha kepada masyarakat Desa Lembar Selatan melalui BUMDes Lembar Selatan berupa melalui melalaui program unggulan simpan pinjam (SPP) dengan cara pemberian pinjaman dana usaha kecil kepada masyarakat dalam rangka menggerakkan perekonomian di Desa Lembar Selatan dan Pelaksanaan program-program BUMDes Lembar Selatan adalah efektif, karena penyaluran modal usaha yang di berikan kepada masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM), setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Masyarakat Lembar Selatan

Efektivitas Penyaluran Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di BUMDES Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Muhammad Rizal; Habibul Umam Taqiuddin
Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Vol 2 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program StudiEkonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul UlamaNusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0602/econetica.v2i2.107

ABSTRAK Peran BUMDes dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat berfungsi untuk menstimulasi, memfasilitasi dan melindungi, serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep penyaluran modal usaha masyarakat desa yang di lakukan oleh BUMDes Lembar Selatan dan bagaimanakah efektivitas program BUMDes Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana konsep penyaluran pemberdayaan kinerja pengelolaan yang di berikan oleh BUMDes Lembar Selatan dan Untuk mengetahui efektivitas program pengelolaan BUMDesa Lembar Selatan dalam meningkatkan prekonomian masyarakat pedesaan khususnya Desa Lembar Selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif. Hasil peneliian menunjukkan bahwa Konsep penyaluran modal usaha kepada masyarakat Desa Lembar Selatan melalui BUMDes Lembar Selatan berupa melalui melalaui program unggulan simpan pinjam (SPP) dengan cara pemberian pinjaman dana usaha kecil kepada masyarakat dalam rangka menggerakkan perekonomian di Desa Lembar Selatan dan Pelaksanaan program-program BUMDes Lembar Selatan adalah efektif, karena penyaluran modal usaha yang di berikan kepada masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM), setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Masyarakat Lembar Selatan

Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Sisik Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah Habibul Umam Taqiuddin; Dedi Riswandi; Ria Alfiani; Baiq Solatiyah
Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Vol 4 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Program StudiEkonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul UlamaNusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0602/econetica.v4i2.301

The purpose of this study was to find out the system for the results of the cattle business in Sisik Village and the distribution of the proceeds from the sale of livestock carried out by shahibul maal and mudharib according to the agreement. The method used is a qualitative method with primary and secondary data collection techniques. Based on the results of the study, it can be concluded that the profit sharing system for cattle farming in Sisik Village after being reviewed using an oral contract in its implementation, 100% capital is given to mudharib and the agreed profit sharing is 50%: 50% profit value is in accordance with the portion and responsibility answer. And the division of the calf system is by giving the first benefit to mudharib and the second to shahibul maal.

Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Santri di Pondok Pesantren Habibul Umam Taqiuddin; Baiq Mulianahs
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v8i1p33-41

This study aimed to describe the understanding of students on anti-corruption values and strategies to instil anti-corruption values in students in Islamic boarding schools. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques using the interview method. Informants were selected through a purposive sampling technique. Data were analyzed using an interactive model from Miles and Huberman. The study showed that the students understood anti-corruption values, including honesty, caring, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage and fairness. Anti-corruption values had been applied and accustomed to through the students' daily activities while studying at Islamic boarding schools. The strategy of instilling anti-corruption values by ustadz and Islamic boarding school caretakers for the students was to introduce and get used to obeying the rules, getting used it through various activities, and providing motivation through regular recitation.

STRATEGI PENANAMAN NILAI-NILAI EKONOMI KREATIF PADA SANTRI PONDOK PESANTREN AL-ISTIQOMAH DESA SAMA GUNA LOMBOK UTARA Muhammad Yakub Ismail; Habibul Umam Taqiuddin
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 13 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v13i1.8159

The cultivation of these creative economic values can be transformed to anyone, it can be in the community, including in Islamic boarding schools. Along with the times and technological advances that are increasingly advanced, Islamic boarding schools must innovate by providing business mentality or entrepreneurship. Providing entrepreneurial provisions trains students to be entrepreneurs in actualizing their abilities as entrepreneurs or entrepreneurship. This research is a qualitative research with a descriptive approach that aims to describe the strategy carried out by the Al-Istiqomah Islamic Boarding School Kapu, Sama Guna Village, Tanjong District, North Lombok Regency in the transformation of creative values in students. The subjects of this study were the managers of the al-Istiqomah Islamic Boarding School and the informants of 4 students, ustadz and ustadzah. The data collection method used consisted of interviews, documents, and observation. The data analysis method used is by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search