Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP) Fransisca Romana Harjiyatni; Sunarya Raharja
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.954 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16047

Abstract

This study aims to analyse: (1) The function of the Administrative Court in providing protection against environmental sustainability; (2) Constraints of the implementation of the administrative court functions in resolving environmental disputes. The results showed that: The function of the Administrative Court in providing protection toward the environment is not optimal yet. Administrative Court Decisions has not provided environmental sustainability because judges tend to be formalistic procedural in using their consideration. This is due to the presence of a number of constraints which include: government decision restrictions in the field of environment that can be disputed in the administrative court, there is no use of the principle of sustainable development as the consideration for the judge in deciding the case, and the judges’ less understanding about environmental problems. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan; (2) kendala-kendala pelaksanaan fungsi PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan adalah belum optimal. Putusan-putusan Pengadilan TUN belum memberikan perlindungan kelestarian lingkungan hidup, karena hakim cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya. Hal ini disebabkan terdapatnya sejumlah kendala yang meliputi: adanya pembatasan KTUN di bidang lingkungan yang dapat menjadi obyek sengketa di PTUN, belum digunakannya asas pembangunan berkelanjutan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara, dan pemahaman hakim yang kurang mengenai persoalan lingkungan hidup.
PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP ANCAMAN KERUSAKAN DI YOGYAKARTA Francisca Romana Harjiyatni; Sunarya Raharja
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.777 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16138

Abstract

This study aims to analyse the factors that has caused the damage and the extinction of the cultural heritages in the city of Yogyakarta, among which are the constraints that arise in providing legal protection of cultural heritage objects and the concept of strong legal protection at the local government level. This study mainly oversees the weaknesses in the legal protection of cultural heritages in Yogyakarta, as it has resulted in lack of regulations protecting the status and surroundings of these heritages. Research results show that the legal protection towards cultural heritages in Yogyakarta remains weak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dan kemusnahan cagar budaya di Kota Yogyakarta, antara lain adalah hambatan yang timbul dalam memberi perlindungan hukum terhadap objek cagar budaya dan konsep perlindungan hukum terhadap objek tersebut dalam tingkat pemerintahan daerah. Studi ini secara garis besar meneliti kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap objek cagar budaya di Kota Yogyakarta yang dirasa masih sangat kurang dalam membuat peraturan-peraturan daerah untuk melindungi status dan lingkungan dari cagar budaya di daerahnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Yogyakarta masih lemah.