Garuda - Garba Rujukan Digital

COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN: AN EFFORT OF HANDLING AND LEGAL PROTECTION Devi Rahayu; Syamsul Fatoni
Yustisia Jurnal Hukum Vol 8, No 2: August 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v8i2.25246

This article examines efforts to protect and deal with government, law enforcement agencies and assistants or NGOs in preventing and eradicating commercial sexual exploitation of children (CSEC). In Indonesia there are many child trafficking in border areas and cities like Surabaya, which are identified as sending, transit and destination cities. The research type used is the juridical empirical study namely the effectiveness research of regulations enforcement on child protection. Primary data obtained from experience experienced by children and the family, law enforcement, government and companion Non Governmental Organization (NGO). Data collection techniques carried out by the interview method and FGD. The results showed that the commercial sexual exploitation of children is an act of human trafficking because the purpose of sexual action is to obtain money or other goods with the children, sex service users, liaison and related parties. The highest educated victims of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) are high school and are in an economically inadequate condition, broken home, and the influence of uncontrolled social media.

Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan Devi Rahayu
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 No. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss1.art7

The problem which was appointed in this research; first, is there any trafficking of women in cases happened in the process of migrant workers delivery in Kabupaten Bangkalan and Sampang? Second, can the valid regulations be used to conduct the protection for migrant workers in the process of migrant workers delivery from the trafficking of women as well as the appropriate legal protection in order to prevent the trafficking of women practice? The method used in this research was juridical empiric, while the data collecting method was; observation, structured interview, and deep interview. The data analyzing method was performed by content analysis, with the use of formal interpretation method, analogy, and extensive. The result showed that in the process of the migrant workers delivery, there were elements of human trafficking, such as; over-limited actions, violence or threats of violence, fraud, debt bondage, violence with abuse of power, and forced labor or the condition similar with slavery. The regulation of migrant workers delivery has not entirely arranged the related protection on trafficking action.Key words : Legal protection, migrant workers, trafficking of women

ANALISIS PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PAMEKASA Devi Rahayu
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 3, No 1: April 2010
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dan sikap hukum cermat menangani kasus kekerasan domestik, mereka digunakan dalam merawat kasus-kasus, dasar hukum dan motivasi mereka untuk mengejar undang-undang dan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mereka praktek. Persepsi hukum cermat kekerasan keluarga didasarkan pada teori pengetahuan untuk pemahaman mereka. keduanya rangsangan dan tanggapan dan persepsi. Berdasarkan teori, data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hukum cermat kekerasan domestik sudah sangat baik karena sebagian besar responden tahu itu.Berdasarkan jumlah responden, sikap mereka terhadap kasus diadili di kuesioner ditemukan pada pengetahuan dan pemahaman. Yayasan hukum yang digunakan dalam pengobatan kasus kekerasan domestik di KabupatenPamekasan adalah undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dicakup oleh hukum pidana.

Alternatif Kebijakan Daerah Pengiriman Buruh Migran Perspektif Gender Devi Rahayu; Mishbahul Munir
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 4, No 2: Oktober 2011
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Permasalahan yang dihadapi Buruh Migran Perempuan sebagian besar terjadi sehubungan dengan posisi keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekruiting sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya. Sedangkan kesempatan kerja yang ada kebanyakan sebagai pembantu rumah tangga sehingga sulit memantau penegakan hukumnya. Pemahaman para buruh migran dan masyarakat terhadap hak-hak buruh migran sangatlah terbatas, apalagi mengenai perdagangan perempuan dalam proses pengiriman buruh migran. Sedangkan pemerintah daerah yang secara kewenangan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga daerahnya mengalami kesulitan karena proses pengiriman yang secara ilegal. Bekerja keluar negeri dengan gaji yang tinggi bagi sebagian masyarakat merupakan solusi untuk keluar dari kemiskinan, karenanya dengan segala risiko akan tetap dilakukan. Diperlukan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak buruh migran dan risiko menjadi korban perdagangan perempuan. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran dan sebagai solusi permasalahan terkait posisi keperempuanan buruh migran.

Akibat Hukum Dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan Oleh PT. X Surabaya Teo Titanio Marc Peter; Devi Rahayu
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 1, No 1 (2020): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Pada bulan Desember 2019, wabah pneumonia yang disebabkan oleh virus corona terjadi di Wuhan, provinsi Hubei, dan telah menyebar dengan cepat ke seluruh Cina. Wabah ini menyebar begitu cepat hingga ke seluruh dunia. Wabah ini diberi nama Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan wabah SARS-CoV-2 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat dari Kepedulian Internasional. Pandemi ini menjadi duka dan beban yang sangat berat bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus corona di dunia telah mencapai 5,21 Juta dengan jumlah sembuh 2.05 Juta dan meninggal mencapai 338 Ribu, sedangkan kasus di Indonesia telah mencapai 20,796 kasus dengan jumlah sembuh 5,057 dan meninggal 1,326. Data yang didapat berasal dari beberapa Peraturan dan beberapa peraturan dan kebijakan lainnya, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Awalnya pemerintah tidak mengikuti cara yang digunakan oleh beberapa negara lainnya terkait informasi yang diberikan mengenai virus COVID-19, untuk meminimalisir adanya berita Hoax dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

New and Renewable Energy: Ensuring the Hydropower Development Policy Meets the Community and the Environmental Participation Based on the Paris Agreement Devi Rahayu; Wartiningsih Wartiningsih; Riesta Yogahastama
Brawijaya Law Journal Vol. 9 No. 2 (2022): Energy and Environmental Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2022.009.02.01

Energy demand is rapidly increasing, following population growth and economic trends, including the demand for electrical energy. Indonesia seeks to transition to the use of new and renewable energy to supply its demand for electricity. The national strategic program to construct 65 dams in 2023 is the fundamental foundation for the governmentâ€™s ability to bring about this massive development. One of the many essential uses of reservoirs is as a source of hydropower energy. However, have been many cases of rejection by local communities that do not consider themselves to have been fairly consulted for or participating in the development process. Another premise of this rejection is founded on environmental issues related to the Paris Agreement. This article focuses on meeting challenges to community and environmental participation based on the Paris Agreement.Â New and renewable energy policies incorporate novel regulations pertaining to the governmentâ€™s authority to work on the new renewable energy projects. Hydropower development projects fall under the governmentâ€™s efforts to switch to new sources of renewable energy. Insufficient involvement of the local community in development and activities, to the extent that the information and comprehension on where the hydropower dams are expected to be built are exceptionally lacking but are also, due to the impact of the development toward the environment, the main source of refusal from the local community.Â Finally in accordance with the Paris Agreement, insufficient attention toward the landscape will likely impair the ability to create future hydropower development projects.

MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA Devi Rahayu; Susilah Ningwahyu; Nunuk Nuswardani; Boedi Mustiko
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.8520

Migrasi dilakukan pekerja migran Indonesia (PMI) karena minimnya lapangan pekerja di desa dan upah yang rendah, sementara untuk jenis pekerjan yang sama di luar negeri mendapatkan upah yang lebih tinggi. Mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik menjadi alasan melakukan migrasi. Proses migrasi PMI tak pernah lepas dari permasalahan yang terjadi sejak proses pra penempatan, saat bekerja dan purna penempatan. Terdapat kasus hukuman mati PMI asal Bangkalan, yaitu Siti Zaenab dan Zainal Misli serta persoalan deportasi. Penulisan ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan dan upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kasus-kasus yang menimpa pekerja migran. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dijelaskan secara dekriptif. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan terdapat 3 bentuk yaitu perlindungan sebelum bekerja dengan melakukan penyuluhan, selama bekerja dengan meakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan sesudah bekerja dengan melakukan pelatihan kerja. Upaya yang dilakukan persoalan deportasi dengan mencegah PMI berangkat secara non procedural, terhadap kasus-kasus meninggal ditempat kerja dan hukuman mati dilakukan dengan berkoordinasi dengan LP3TKI Surabaya.

The neglect of protection for undocumented Migrant Workers within the framework of Human Rights Law Rahayu, Devi; Supaat, Dina Imam; Yusuf, Mirna
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i2.34993

The safeguarding of fundamental rights for undocumented migrant workers represents a critical challenge that necessitates immediate attention. This article addresses the oversight within the human rights discourse regarding the fundamental rights of undocumented migrant workers. Through empirical normative research, incorporating a comprehensive review of normative literature, this study critically examines the regulations affecting migrant workers through the lens of human rights. It identifies a significant correlation between the lack of protective guarantees for undocumented migrant workers and the various cases and consequences that ensue. From a human rights perspective, regulations prioritize equality before the law, protection, and anti-discrimination. This stance contrasts with existing laws that govern Indonesian migrant workers, wherein protection is exclusively extended to those legally recognized. Such exclusivity denies undocumented migrant workers the assurance of their fundamental rights. Arguably, the provision of basic rights and protections should be indiscriminately extended to all migrant workers, irrespective of their legal status. While the specifics of migrant worker placement can still be regulated concerning requirements, processes, involved parties, and responsibilities, these regulations must not infringe upon the fundamental human rights of individuals. Consequently, this paper advocates for a thorough evaluation of current legislation with respect to its content, the comprehension of involved stakeholders, and the practical implementation of regulations concerning the management of migrant workers.

Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia Romli, Moh.; Rahayu, Devi
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3494

PMI memiliki kerentanan untuk terlibat dalam tindakan perdagangan manusia terutama terhadap PMI yang tidak memiliki dokumen secara resmi. Beberapa alasan yang menyebabkan PMI tidak berdokumen namun yang paling umum dan banyak terjadi adalah karena proses migrasi yang dilakukan non-prosedural dengan beberapa cara salah satunya adalah melalui orang perseorangan atau calo. Hal inilah yang menyebabkan seringkali PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo dianggap dan dapat dikategorikan sebagai korban tindakan perdagangan manusia. Meskipun sebenarnya ketentuan dalam UU PPMI seakan menganggap PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo merupakan pelanggaran dalam prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Sehingga Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganailis dan mengidentifkasi apakah PMI yang berangkat secara non prosedural melalui orang perseorangan merupakan korban perdagangan manusia atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tindakan eksploitasi dapat tergambarkan pada tindakan meminta dan menerima sejumlah uang sebagai ongkos keberangkatan yang tergolong sebagai bentuk pemerasan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara materil. Sehingga dengan demikian tindakan calo yang meminta dan menerima sejumlah nominal uang kepada PMI yang diberangkatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara materil menjerumus pada perbuatan eksploitasi. Selanjutnya, meskipun tidak diatur dalam UU PPMI, PMI non-prosedural juga berhak atas jaminan perlindungan termasuk terhadap tindakan perdagangan manusia dalam rangka pengakuan hak asaasi manusia.

PENGARUH KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI (SERVANT LEADERSHIP) TERHADAP KREATIVITAS KARYAWAN DENGAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) SEBAGAI PEMEDIASI Rahayu, Devi; Nurali
Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 2 No. 2 (2024): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/neraca.v2i2.1060

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kreativitas karyawan serta pengaruh tidak langsung melalui organizational citizenship behavior pada tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Swasta PGRI di Jombang (STIE PGRI Dewantara Jombang dan STKIP PGRI Jombang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode penelitian explanatory research. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Swasta PGRI di Jombang sebanyak 45 orang. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, dan analisis SEM PLS dengan menggunakan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organizational citizenship behavior mampu mendorong kreativitas karyawan di Perguruan Tinggi Swasta PGRI di Jombang, kepemimpinan yang melayani mampu mendorong organizational citizenship behavior di Perguruan Tinggi Swasta PGRI di Jombang, kepemimpinan yang melayani tidak mampu mendorong kreativitas karyawan di Perguruan Tinggi Swasta PGRI di Jombang, serta organizational citizenship behavior memediasi hubungan antara kepemimpinan yang melayani dan kreativitas karyawan Perguruan Tinggi Swasta PGRI di Jombang.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search