Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura

ANALISIS PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PAMEKASA Devi Rahayu
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 3, No 1: April 2010
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.224 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v3i1.2397

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dan sikap hukum cermat menangani kasus kekerasan domestik, mereka digunakan dalam merawat kasus-kasus, dasar hukum dan motivasi mereka untuk mengejar undang-undang dan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mereka praktek. Persepsi hukum cermat kekerasan keluarga didasarkan pada teori pengetahuan untuk pemahaman mereka. keduanya rangsangan dan tanggapan dan persepsi. Berdasarkan teori, data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hukum cermat kekerasan domestik sudah sangat baik karena sebagian besar responden tahu itu.Berdasarkan jumlah responden, sikap mereka terhadap kasus diadili di kuesioner ditemukan pada pengetahuan dan pemahaman. Yayasan hukum yang digunakan dalam pengobatan kasus kekerasan domestik di KabupatenPamekasan adalah undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dicakup oleh hukum pidana.
Alternatif Kebijakan Daerah Pengiriman Buruh Migran Perspektif Gender Devi Rahayu; Mishbahul Munir
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 4, No 2: Oktober 2011
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.46 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v4i2.2461

Abstract

Permasalahan yang dihadapi Buruh Migran Perempuan sebagian besar terjadi sehubungan dengan posisi keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekruiting sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya. Sedangkan kesempatan kerja yang ada kebanyakan sebagai pembantu rumah tangga sehingga sulit memantau penegakan hukumnya. Pemahaman para buruh migran dan masyarakat terhadap hak-hak buruh migran sangatlah terbatas, apalagi mengenai perdagangan perempuan dalam proses pengiriman buruh migran. Sedangkan pemerintah daerah yang secara kewenangan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga daerahnya mengalami kesulitan karena proses pengiriman yang secara ilegal. Bekerja keluar negeri dengan gaji yang tinggi bagi sebagian masyarakat merupakan solusi untuk keluar dari kemiskinan, karenanya dengan segala risiko akan tetap dilakukan. Diperlukan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak buruh migran dan risiko menjadi korban perdagangan perempuan. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran dan sebagai solusi permasalahan terkait posisi keperempuanan buruh migran.