Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BINAMULIA HUKUM Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Anang Dony Irawan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran Debby Fitrian Surya Laksmana; Anang Dony Irawan
BINAMULIA HUKUM Vol 10 No 2 (2021): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v10i2.385

Abstract

Perlindungan anak harusnya menjadi jaminan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum dan terpenuhinya kebutuhan mereka untuk tetap bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Akan tetapi, masih banyak kasus penelantaran anak di Indonesia, terutama anak jalanan yang ditelantarkan oleh orang tua bahkan tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak akibat dari rendahnya perekonomian keluarga. Pemerintah telah mencantumkan peraturan yang wajib dilaksanakan yaitu mengenai perlindungan anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi serta dipenuhi sejak dalam kandungan serta dalam Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindakan Penelantaran anak yang mengakibatkan anak terlantar di jalanan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum hak anak jalanan sebagai korban penelantaran dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam memenuhi hak anak jalanan sebagai korban penelantaran. Pemerintah dan masyarakat harusnya memberikan perhatian lebih terhadap kasus penelantaran anak khususnya anak jalanan yang masih banyak terjadi di negara Indonesia terutama dalam hal optimalisasi pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: anak; perlindungan anak; penelantaran anak.
Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia Supriyono Supriyono; Vavirotus Sholichah; Anang Dony Irawan
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022): Januari
Publisher : Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (929.676 KB) | DOI: 10.35912/jihham.v1i2.909

Abstract

Purpose: This study aims to determine the constitutional rights of citizens that need to be protected and fulfilled by the state. And to know the rules related to the protection and fulfillment of the constitutional rights of citizens during the Covid-19 pandemic. Method: The research methodology used in this research is normative juridical by statute approach and conceptual approach. Results: This research resulted in an explanation of the fulfillment of the constitutional rights of citizens during the Covid-19 pandemic. The most crucial constitutional rights of citizens to be fulfilled are health rights, economic rights, and education rights. The non-fulfillment of the safety and constitutional rights of citizens is a form of denial of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Limitation: The scope of the research is limited to fulfilling the constitutional rights of citizens during the Covid-19 pandemic. Contribution: The authors hope in the future, it is hoped that a more in-depth study can be carried out on research on the constitutional rights of citizens, especially in emergency conditions such as the Covid-19 pandemic.
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak Khoirotul Ummah Andriana; Anang Dony Irawan
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14131

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris dan tercantum pada pasal 1 angka 1 undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, tetapi kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran. Sementara itu, undang-undang jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai pelindungan hukum bagi Notaris dalam proses pemeriksaan terkait keterangan palsu, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada pasal 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Konstitusi. Pada saat dalam proses pemeriksaan majelis kehormatan tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi Notaris dalam kasus pidana, tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normative, dalam pengumpulan data dan lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, berupa peraturan perundang- undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi profesi Notaris dalam pembuatan akte berdasarkan keterangan palsu dari para pihak
Law Enforcement for Crime of Pornography Widespread on Social Media Based on lex specialis derogat legi generalis Ahmad Hidayat; Anang Dony Irawan
Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i2.14353

Abstract

The spread of pornography cases that are rampant on social media has resulted in an increase in immoral acts and obscenity. As in the case of the spread of Vina Garut's nasty video between a woman and three men circulating on social media. The crime of pornography is an act related to images, illustrations, photos, writings, sounds, moving images, gestures, or other forms of messages through various forms of communication media and/or public performances. Specifically, social media that contains obscenity or exploitation of sexual behavior violates the norms of decency in society. The formulation of the problem in this paper is first, how is the responsibility for the crime of pornography that spreads it through social media. Secondly, how to enforce the law against criminal acts for perpetrators of spreading pornographic content through social media.
Co-Authors Ahmad Hidayat Debby Fitrian Surya Laksmana Khoirotul Ummah Andriana Supriyono Supriyono Vavirotus Sholichah