Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS TINDAKAN CIRCUMSISI OLEH PERAWAT PADA PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI (STUDI KABUPATEN SIDOARJO) Aris Prio Agus Santoso; Aryono Aryono; Adityo Putro Prakoso; Umar Faruk; Tri Indah Lestari
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v6i2.2816

Abstract

Secara normatif peraturan khusus mengenai khitan (cirkumsisi) yang dilakukan oleh perawat belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan concern secara substansial. Akan tetapi, menilik kasus yang telah dihimpun sudah banyak aparat penegak hukum menjerat tenaga perawat yang melakukan khitan (cirkumsisi) dengan pasal 360 KUHP dan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan perawat dalam tindakan circumsisi pada praktik keperawatan mandiri, dan mengetahui perlindungan hukum perawat dalam tindakan circumsisi pada praktik keperawatan mandiri.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder dan diperkuat dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari interview kepada narasumber, dan kuesioner yang dibagikan kepada perawat di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan data sekunder diperoleh dari statute approach dan conseptual approach. Metode sampling yang dipilih adalah dengan metode purposive sampling yang dianggap dapat mewakili populasi.  Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perawat yang telah memiliki ijazah profesi, SIPP dan juga sertifikat kompetensi memiliki kewenangan melakukan tindakan circumsisi. Kewenangan yang lahir atas permintaan keluarga pasien dan juga merupakan keadaan overmacht sehingga menimbulkan kewenangan atributif dari hukum perikatan. Kewenangan tersebut diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan Standar. Perlindungan hukum diberikan kepada perawat secara preventif yakni dengan melakukan pembinaan dan pengawasan oleh dinas kesehatan dan juga organisasi profesi PPNI meskipun belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tindakan tersebut.
Criminal Liability in Withdrawing Fiduciary Collateral to Leasing Parties by Debt Collectors Based on Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee Aryono Aryono; Rina Arum Prastyanti*
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i2.30885

Abstract

This journal will discuss the criminal obligation of the leasing participation in withdrawing fiduciary collateral through current and future debt collectors in line with law number 42 of 1999 regarding Fiduciary guarantees. Leasing participation on Withdrawal of Fiduciary Collateral through Debt collectors according with the regulation. Efforts for criminal liability of the leasing participation within the revocation of fiduciary ensures through the gathering authority according with law number 42 concerning fiduciary collateral, indicating that a person who has a strength of attorney from a financial organization to a 3rd part for fiduciary ensures A guarantee penalty has in no way been held criminally responsible, it should be based on for that reason this series of actions, the person who offers the power of legal professional to withdraw from the fiduciary assure can satisfy the necessities inside the article of the criminal Code.
Pengembangan Desa Wirausaha "Jadah" berbasis International Capability Abdul Ayiz; Aryono Aryono
Community Empowerment Journal Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : CV. Yudhistt Fateeh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61251/cej.v1i2.18

Abstract

UMKM merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang telah menjadi penopang ekonomi masyarakat Indonesia. Namun pengembangan UMKM dirasa belum maksimal untuk perluasan pasar penjualan produk UMKM ke komunitas masyarakat internasional, khususnya produk UMKM Jadah Tempe Kaliurang Sleman Yogyakarta. Program pengabdian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan utama penggiat produk UMKM Jadah Tempe Kaliurang yaitu kurangnya kemampuan mengenalkan dan mempromosikan produk mereka kepada konsumen dari luar negeri melalui bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan serta kurangnya pemahaman mereka tentang prosedur hukum produk makanan agar layak dikonsumsi oleh masyarakat internasional. Metode dalam pelatihan ini adalah penyampaian materi oleh dua pelaksana pengabdi yang mengulas materi terkait prosedur hukum (legal procedure) produk makanan oleh pengabdi yang pertama dan materi tentang bahasa Inggris persuasif oleh pengabdi kedua. Selanjutnya semua peserta didampingi untuk menerapkan komunikasi bahasa Inggris persuasif. Dari kegiatan pengabdian ini ditemukan bahwa masyarakat semakin memahami prosedur hukum produk makanan dan bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris persuasif untuk menjangkau pasar masyarakat internasional. MSMEs are productive economic businesses owned by individuals and/or individual business entities that have become the economic support of the Indonesian people. However, the development of MSMEs is considered not optimal for the expansion of the market for selling MSME products to the international community, especially MSME products of Jadah Tempe Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. This community service program is aimed to answer the main problems of Jadah Tempe Kaliurang MSME product activists, namely the lack of ability to introduce and promote their products to consumers from abroad through English both oral and written and their lack of understanding of legal procedures for food products to be suitable for consumption by the international community. The method in this program is the delivery of materials by two service executors who review material related to legal procedures for food products by the first service and material on persuasive English by the second service. Furthermore, all participants were accompanied to apply persuasive English communication. From this service activity, it was found that people increasingly understand the legal procedures of food products and can communicate using persuasive English to reach the international community market.
Criminal Liability in Withdrawing Fiduciary Collateral to Leasing Parties by Debt Collectors Based on Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee Aryono Aryono; Rina Arum Prastyanti*
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i2.30885

Abstract

This journal will discuss the criminal obligation of the leasing participation in withdrawing fiduciary collateral through current and future debt collectors in line with law number 42 of 1999 regarding Fiduciary guarantees. Leasing participation on Withdrawal of Fiduciary Collateral through Debt collectors according with the regulation. Efforts for criminal liability of the leasing participation within the revocation of fiduciary ensures through the gathering authority according with law number 42 concerning fiduciary collateral, indicating that a person who has a strength of attorney from a financial organization to a 3rd part for fiduciary ensures A guarantee penalty has in no way been held criminally responsible, it should be based on for that reason this series of actions, the person who offers the power of legal professional to withdraw from the fiduciary assure can satisfy the necessities inside the article of the criminal Code.