Martina Purwaning Diah
Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EMBANGUNAN PEDESAAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN ANTARA DESA DAN KOTA DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN Martina Purwaning Diah
Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 2 No 2 (2020): Public Administration Journal of Research
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/paj.v2i2.45

Abstract

Dampak perubahan sosial tersebut telah berimplikasi pada perubahan perilaku, hubungan sosial, kelembagaan, dan struktur sosial khususnya di dalam masyarakat perkotaan. Pendekatan studi literatur dan kajian konsep-konsep terhadap masalah penyebab migrasi desa menuju ke kota serta menganalisis bagaimana kebijakan yang sesuai dalam mengurangi disparitas antara desa dan kota. Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian dalam RPJMN 2015-2019 adalah isu pembangunan wilayah dan salah satunya adalah pembangunan pedesaan. Dalam hal pengkajian terhadap sasaran pembangunan pedesaan maka hal utama yang harus dilakukan adalah penguatan terhadap perencanaan program pembangunan pedesaan dalam RPJMDes dan RKPDes. Tantangan selanjutnya adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi pedesaan yang berorientasi pada keunggulan geografis dan sumber daya lokal sebagai basis ekonomi dalam pembangunan pedesaan serta masih kurang aktifnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan pedesaan sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan pedesaan. Dukungan anggaran dana desa dari pemerintah membutuhkan kerjasama antar lintas sektoral dan pemanfaatan potensi pedesaan berdasarkan kearifan lokal yang ada sangat dibutuhkan dalam mendukung kemajuan pedesaan sehingga dapat mengurangi migrasi desa ke kota oleh masyarakat desa Kata Kunci: Kesenjangan, pembangunan, pedesaan, perkotaan
DEFISIENSI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Martina Purwaning Diah; Ike Arni Noventi; M. Rizki Pratama
Journal Publicuho Vol 4, No 2 (2021): May - July
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i2.17619

Abstract

AbstractThe Covid-19 pandemic is a shared problem so it must also be resolved collectively. In the context of crisis, the role of the government must remain dominant, but also by opening the door to collaborative governance. Therefore it is vital to understand the dynamics of the collaborative governance process in dealing with the Covid-19 pandemic which of course is full of challenges and obstacles in the midst of uncertainty. Researchers use the literature study method to track various conditions in an effort to resolve a pandemic that involves inter-sectoral efforts, but researchers find important points that must be corrected so that the handling of the pandemic does not experience deficiencies in collaborative governance. So far, real action is needed in improving the responsiveness of policies, quality of regulations, data management, monitoring systems and coordination among sectors. Keywords: collaborative governance; covid-19; pandemic AbstrakPandemi Covid-19 merupakan persoalan bersama sehingga juga harus diselesaikan secara bersama-sama pula. Dalam konteks krisis pun sebenarnya peran pemerintah harus tetap dominan akan tetapi juga dengan membuka pintu kolaborasi bersama dengan antar sektor (collaborative governance). Oleh karena itu penting untuk mengetahui dinamika proses collaborative governance dalam menangani pandemi Covid-19 yang tentu saja penuh dengan tantangan, kendala dan hambatan di tengah ketidakpastian. Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan untuk melacak berbagai kondisi dalam usaha menyelesaikan pandemi yang melibatkan usaha antar sektor akan tetapi peneliti menemukan poin-poin penting yang harus diperbaiki agar penanganan pandemi tidak mengalami defisiensi dalam collaborative governance. Sejauh ini perlu tindakan nyata dalam memperbaiki responsivitas kebijakan, kualitas regulasi, manajemen data, sistem pengawasan dan koordinasi antar sektor.  Kata Kunci:  collaborative governance; covid-10; pandemi