Ismail
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penerapan Collaborative Governance dalam Pengentasan Kumuh dan Isu Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang Indra Pratama Putra Salmon; Ismail
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (793.203 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.28

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi collaborative governance dalam mengatasi paradoks berupa tingginya potensi sumber daya alam (SDA). Sangat menarik ketika terjadi paradoks banyaknya kelebihan dan peluang kesejahteraan namun pada kenyataannya belum mampu terselesaikan dan terjadi keterpurukan. Dengan dilatarbelakangi oleh fenomena kumuh permukiman, minimnya prasarana sarana utilitas (PSU), serta kemiskinan di Pesisir Kabupaten Tangerang, penelitian ini berupaya menjelaskan peran stakeholder dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Objek penelitian yakni di 4 (empat) kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang yakni Desa Dadap, Desa Tanjung Pasir, Desa Kohod, dan Desa Surya Bahari. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis dilakukan dengan teknik participation rural appraisal (PRA) yang dilanjutkan pemetaan SWOT dan penyusunan strategi pembangunan kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kawasan memiliki isu strategis dan potensi lokal yang berbeda. Skema kerjasama antar stakeholder sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab berpeluang menjadikan 4 (empat) desa di Kabupaten Tangerang berpotensi mengalami kemajuan perkembangan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Upaya awal yakni dengan melaksanakan skema berbagi peran antar stakeholder dalam pengentasan kumuh serta meningkatkan standar kualitas permukiman beserta PSU sesuai dengan ketentuan regulasi kebijakan. Upaya selanjutnya yakni dengan penguatan kemampuan warga beserta aspek pendukung dalam mengoptimalkan potensi lokal seperti hasil perikanan/kelautan (tangkap/budidaya), agro, pertanian, dan wisata berbasis pesisir