Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Ashabul Kahpi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

 1 
BEBAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA MAKASSAR A. Astri Surya Ramadani; Kasjim Salenda; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.845 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11063

Abstract

Visum et repertum peranan penting alat bukti visum et repertum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain, dan visum et repertum dianggap penting tapi tidak mutlak ada visum et repertum dalam kasus penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.1612/Pid.B2018/PN.Mks, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, keterangan terdakwa, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, agar biasa memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.Kata Kunci: Penganiayaan, Visum et Repertum 
MENILIK PERAN BINMAS POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENANGANI PAHAM RADIKAL Muh. Rafly Nurfaizy; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.938 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran binmas polrestabes makassar dalam menangani paham radikal dan kendala yang dihadapi Binmas Polrestabes Makassar dalam menangani paham radikal. Jenis penelitian ini adalah kombinasi dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Pendekatan penelitian adalah pendekatan hukum (pendekatan patung) dan pendekatan sosiologis (pendekatan sosiologis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Binmas dalam menangani pemahaman radikal di Kota Makassar antara lain (1) Melakukan Bimbingan dan Konseling yang berisi materi terkait Radikal (2) Melakukan kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi yang memiliki jurusan pengaruh dalam masyarakat dan (3) Bekerja sama dengan Pemerintah dan Kementerian untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan penyebaran ide-ide radikal dari dalam. Namun demikian ada kendala yang dihadapi oleh Binmas dalam menangani pemahaman radikal ini seperti keterbatasan kemampuan dan pemahaman anggota Binmas terkait dengan pemahaman Radikal.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Konsumen Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Apriana Apriana; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13906

Abstract

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang pelanggan jasa telekomunikasi, yang kemudian dibagi kedalam dua sub pembahasan yaitu bagaimana aturan hukum terhadap data pribadi konsumen akibat pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK oleh pemerintah, kedua bagaimana tanggung jawab penyalagunaan data pribadi konsumen akibat pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan tersebut menggunakan pendekatan penelitian yang terdiri dari normatif,sosiologis dan komparatif. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, dokumentasi serta literature yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengeloaan analisis data yang dilakukan dengan dua tahap yang terdiri dari: 1) Pengelolahan data berupa identifikasi data dan editing. 2) Analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK dan sampai saat ini tanggung jawab terhadap penyalagunaan registrasi NIK dan No.KK masih terus dilakukan dengan melakukan kerjasama antara pihak operator dengan pihak pelanggan jasa telokomunikasi agar data pribadi konsumen aman dan terlindungi. Implikasi penelitian yakni memberikan aturan hukum terhadap data pribadi konsumen dengan diberlakukannya NIK dan No.KK . Disamping itu tetap memberikan tanggung jawab terhadap penyalagunaan NIK dan No.KK agar konsumen tetap merasa aman dan terlindungi.
Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Hannat Waladat Maryam; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14654

Abstract

            Hasil dari penelitian ini bahwa ada dua (2) faktor yang menyebabkan pecandu mengalami kekambuhan atau relapse, yaitu faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pecandu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun teman lainnya, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel menjalankan rehabilitasi bagi pecandu yang relapse dengan berbagai program diantaranya ialah program tahapan perubahan perilaku, konseling individu, dan konseling keluarga
Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan Mustabsyir Abidin; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15275

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dalam KUHPerdata yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut kadangkala dilakukan dengan melakukan suatu survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Memang dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara terperinci perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Namun, dari doktrin-doktrin maupun yurisprudensi dapat dilihat perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Pada umumnya upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum adalah melalui pengadilan demi mendapatkan suatu kepastian hukum (rechtzekerheid). Namun demikian, dalam prakteknya sering terjadi pencampuradukkan gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang pada akhirnya akan merugikan penggugat. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuannya terhadap batas-batas suatu perbuatan dalam suatu perikatan, mana yang merupakan wanprestasi dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum Perkembangan jaman yang cepat selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Setiap individu pasti akan memenuhi kebutuhan hidupnya yang sudah barang tentu akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum.  
Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) A. Arianto; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15384

Abstract

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigm interpretative. Data diperoleh dengan obsevasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, Keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji transferability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tompobulu dalam melakukan penerapan Aplikasi Siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Tompobulu sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut namun tidak  terstruktur dengan baik karena Aparat  Desa Tompobulu  masih kurang  Sumber daya manusia terkait dengan tugas dari  masiing- masing aparatur Desa Tompobulu dalam menjalankan tupoksi masing-masing sehingga sistem pemerintahan di desa Tompobulu masih kurang  sebagaimana amanahkan permendagri dan UU No. 6 Tahun 2014 oleh karena itu  Desa Tompobulu  telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan dapat terselesaikan  dengan baik yang kemudian penerapan aplikasi siskeudes dapat menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan tata kelolah desa yang baik.
Co-Authors A. Arianto A. Astri Surya Ramadani Apriana Apriana Hannat Waladat Maryam Kasjim Salenda Muh. Rafly Nurfaizy Mustabsyir Abidin