Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERBANDINGAN EFEKTIFITAS PIJAT OKETANI DENGAN PIJAT OKSITOSIN UNTUK MENGURANGI KELUHAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA Tatu Septiani Nurhikmah; Ratni N; Dewi Nurdianti
JURNAL MITRA KENCANA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN Vol 4, No 2 (2020): JURNAL MITRA KENCANA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
Publisher : LPPM Universitas Bhakti Kencana Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54440/jmk.v4i2.104

Abstract

Kegagalan dalam proses menyusui sering disebabkan karena timbulnya beberapa masalah. Adapun masalah yang menyebabkan ibu gagal dalam menyusui adalah puting susu lecet, payudara bengkak (bendungan air susu ibu), mastitis dan abses payudara. Salah satu metode untuk mengurangi bendungan air susu ibu yaitu dengan cara breast, ada beberapa macam cara metode breast care salah satunya adalah Pijat oketani. Desain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Randomized Pretest-Posttest Control Group Design. Desain ini terdiri dari tiga kelompok ibu nifas yang mengalami bendungan air susu ibu pada 4 sampai dengan 7 hari post partum yang dipilih secara acak (Hidayat, 2007). Dalam penelitian ini kelompok tersebut adalah kelompok A yang diberi pijat oksitosin dan kelompok B di beri pijat oketani dilakukan perawatan selama 2 hari. Kesimpulan Pijat oketani untuk mengurangi bendungan air susu ibu aman digunakan pada ibu menyusui, bidan dapat memfasilitasi dan membimbing ibu dalam melakukan pijat tersebut baik di rumah maupun fasilitas kesehatan, hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pemberian ASI eksklusif.Kata kunci: bendungan ASI, oketani, oksitosin
PENGETAHUAN DAN KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER I PRIMIGRAVIDA TENTANG KELUHAN PADA KEHAMILAN TRIMESTER I DAN PENANGANANNYA Meti Patimah; Ratni N
Jurnal BIMTAS: Jurnal Kebidanan Umtas Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal BIMTAS: Jurnal Kebidanan Umtas
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.693 KB) | DOI: 10.35568/bimtas.v1i2.483

Abstract

Kehamilan adalah periode kritis dalam kehidupan perempuan, selama periode ini, perubahan fisik serta psikologis dan perubahan sosial menjadi sebuah pengalaman bagi wanita hamil. Hal tersebut bisa berdampak pada kecemasan pada ibu hamil, khususnya ibu hamil trimester I primigravida. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang keluhan pada kehamilan trimester I danpenanganannya dengan kecemasan pada ibu hamil trimester I primigravida, dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Subjek dalam penelitian ini adalah ibu hami trimeater I primigravida di wilayah kerja PKM Tamansari Kota Tasikmalaya yang berjumlah 30 orang yang diperoleh secara random. Hail penelitian didapatkan pengetahuan ibu hamil dalam kategori kurang sebesar 83,3%, sedangkan kecemasan ibu hamil berada pada kategori cemas sebanyak 83,3%. Hasil analisis diperoleh nilai p 0,022 (? = 0,05) sehingga Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan pengetahuan tentang keluhan pada kehamilan trimester I dan penanganannya dengan kecemasan pada ibu hamil trimester I primigravida
Aspek Hukum Terhadap Kewenangan Bidan Pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ratni N
Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek hukum terhadap kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat penting dalam menjalankan tugasnya memberikan layanan khusus pada ibu dan anak. Seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan etika profesi, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Dimana pada pembahasannya penelitian ini memprioritaskan kepada pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia serta pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh hasil yaitu aspek hukum terhadap kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari dua aspek yaitu aspek profesionalisme sebagai seorang tenaga kesehatan yang ahli dalam bidangnya yang dibuktikan dengan kewenangan uji klinis dan aspek hukum yang menaungi kewenangan seorang bidan yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan.
The profession of a midwife is someone who participates in a midwifery program regularly, structured and recognized by the state. A midwife is considered a professional health worker and is responsible for working with women during pregnancy, childbirth and breastfeeding. The purpose of this study was to determine the implementation of midwifery laws in the independent practice of midwives in the City of Tasikmalaya. The research method uses empirical with quantitative descriptive. This study us Ratni N; Ijang Budiana Nur
JUSTISI Vol. 10 No. 1 (2024): JUSTISI: Journal of Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2258

Abstract

The profession of a midwife is someone who participates in a midwifery program regularly, structured and recognized by the state. A midwife is considered a professional health worker and is responsible for working with women during pregnancy, childbirth and breastfeeding. The purpose of this study was to determine the implementation of midwifery laws in the independent practice of midwives in the City of Tasikmalaya. The research method uses empirical with quantitative descriptive. This study used a sample of 40 respondents who owned and carried out midwifery independent practice. From the research results, it was found that all midwives already knew about midwifery laws and standards, and the sanctions received if practices did not comply with applicable standards. However, there are still 10% who have not extended STR and SIPB, as well as facilities and infrastructure that are not up to standard. It is hoped that there will be supervision and motivation for midwives to continue to maintain compliance in midwifery services. Keywords: Midwifery; Regulations; Midwife independent practice